Xcloud.id

Jenis Media: Nasional

  • Sri Mulyani dan Zulhas Dijadwalkan akan Jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah

    Sri Mulyani dan Zulhas Dijadwalkan akan Jadi Pemateri di Retret Kepala Daerah

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa beberapa menteri akan menjadi pemateri dalam retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Di antaranya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan (Zulhas).

    Bima menjelaskan, bahwa pihaknya mengatur menteri-menteri yang diperlukan untuk memberikan arahan atau penjelasan mengenai prioritas nasional. Menteri tersebut kemudian mendapat kesempatan untuk berbicara. 

    Adapun, salah satu menteri yang akan berbicara adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan membahas efisiensi anggaran, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang akan menyampaikan target swasembada pangan.

    “Menteri Keuangan Sri Mulyani akan berbicara tentang efisiensi misalnya, Kepala Badan Gizi akan menjelaskan tentang program makan bergizi gratis. Kemudian Menteri Pertanian dan Menko Pangan akan berbicara dengan target-target swasembada pangan, kira-kira begitu,” jelasnya di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). 

    Adapun, dia mengaku bahwa pada dasarnya pihaknya ingin agar seluruh menteri akan memberikan materi. Namun, karena keterbatasan waktu dan adanya sesi dari Lemhannas terkait wawasan Nusantara serta ikatan nasional, tidak memungkinkan semua menteri dapat menyampaikan paparan.

    Terlebih, pihaknya juga mengatakan tidak akan ada pemateri asing. Mereka juga mengkondisikan agar menteri-menteri yang akan berbicara tidak digantikan. 

    Sebelumnya, Bima membeberkan akan ada sekitar 40 menteri yang menjadi pemateri dalam kegiatan pembekalan atau retreat kepala daerah. Tak hanya para menteri di Kabinet Merah Putih, dia juga menyebut nantinya akan ada presiden terdahulu yang juga menjadi pembicara dalam agenda tersebut.  

    “Ada sekitar 40 lebih menteri yang akan berbicara di sana. Kali ini pembicaranya itu semuanya menteri dan Widyaiswara dari Lemhannas, Bapak Presiden, dan mungkin nanti ada juga mantan Presiden yang akan berbicara,” katanya di Kemendagri, Jakarta Pusat, Minggu (16/2/2025). 

    Akan tetapi, Bima enggan mengungkap siapa ‘mantan’ presiden yang dimaksud. Dia hanya mengatakan lihat saja nanti dan kemungkinan akan diumumkan.

  • Indonesia Jadi Anggota School Meal Coalition karena Makan Bergizi Gratis, Ini Profil dari Koalisi Tersebut

    Indonesia Jadi Anggota School Meal Coalition karena Makan Bergizi Gratis, Ini Profil dari Koalisi Tersebut

    PIKIRAN RAKYAT – Pada hari Sabtu, 15 Februari 2025, berkat Program Makan Bergizi Gratis yang digagas oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran, Indonesia diterima menjadi anggota School Meals Coalition.

    School Meals Coalition menjadi perkumpulan internasional yang beranggotakan lebih dari 100 negara anggota PBB. Seluruh anak menerima makan di sekolah di seluruh dunia pada tahun 2030 menjadi tujuannya.

    Program makan di sekolah dipandang akan memudahkan mereka untuk bersekolah. mengikuti pelajaran. berkonsentrasi, dan berpartisipasi.

    Program ini pun terbukti meningkatkan jumlah anak yang bersekolah hingga 9%. Selain itu, meningkatkan kehadiran di sekolah hingga 8%.

    Selain bermanfaat untuk anak sekolah, ada juga manfaat ekonomi bagi lingkungan di sekitarnya. Sebabnya. membangun sistem pasokan makanan yang menguntungkan petani juru masak, penyedia katering, dan penyeda transportasi.

    Hingga saat ini, dilansir dari laman resminya, 418 juta anak di berbagai belahan dunia menerima makan gratis di sekolah. Jumlah ini meningkat 30 juta dari tahun 2020.

    Program makan di sekolah sejalan juga dengan Sustainable Development Goal (SDG) poin kedua yang bertujuan mengakhiri kelaparan di seluruh dunia. SDG dirancang oleh PBB.

    School Meals Coalition bekerja sama dengan lebih dari 140 mitra. Beberapa diantaranya organisasi non pemerintah, badan PBB, organisasi internasional, kelompok akademisi, dan yayasan.

    Mitra yang tersebar di berbagai penjuru dunia ini membantu negara anggota dalam melaksanakan program tersebut.

    Sementara itu, dalam pertemuan internasional World Government 2025 yang berlangsung di Dubai, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan program Makan Bergizi Gratis ini menjadi investasi penting.

    “Mungkin tampak sederhana, hal itu menjadi investasi yang signifikan bagi masa dean kita,” ujarnya. 

    Demikian, profil School Meals Coalition. Semoga program Makan Bergizi Gratis berjalan tanpa kendala, sehingga manfaatnya menjadi lebih terasa.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Makan Bergizi Gratis Upaya Percepatan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal sesuai Asta Cita

    Makan Bergizi Gratis Upaya Percepatan Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal sesuai Asta Cita

    Jakarta, Beritasatu.com – Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu langkah mewujudkan percepatan pembangunan desa dan daerah tertinggal sesuai Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk mewujudkan program tersebut, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berkolaborasi dengan Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) atau Forum Keberlanjutan Sosial Indonesia lewat nota kesepakatan (MoU) sebagai akselerasi. 

    Ketua umum ISSF Sudarmanto mengatakan MoU dengan Kemendes PDT sangat strategis mengingat kerja sama ini juga dilakukan bersama sejumlah stakeholder. 

    “Adapun para pihak yang turut melakukan MoU meliputi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Gizi Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Kemenekraf/Barekraf), serta sejumlah pihak lainnya,” katanya disela-sela penandatangan MoU di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Khusus untuk mendukung program makan bergizi gratis, ISSF lanjut Sudarmanto memiliki resources atau sumber daya untuk menggerakkan berbagai perusahaan di bawah naungan ISSF agar mendukung sepenuhnya program MBG.

    “Dengan memiliki 400 lebih anggota, di mana sebagian besar perusahaan terdapat di berbagai daerah, kami akan turut membantu mensosialisasikan dan mendorong perusahaan-perusahaan tersebut agar CSR-nya digunakan untuk mendukung program MBG melalui program yang kreatif dan pemberdayaan. Adanya petani dan peternak yang telah dibina oleh perusahaan merupakan modal untuk menyukseskan program MBG,” ungkap Sudarmanto .

    Sekjen ISSF Nurul Iman menyatakan bakal mendorong sejumlah korporasi anggota ISSF dari berbagai sektor di sejumlah daerah untuk mendukung program makan bergizi yang sedang dijalankan oleh pemerintahan sebagai bagian dari program CSR untuk mewujudkan percepatan pembangunan di desa dan daerah tertinggal.

    Saat disinggung mengenai bentuk konkret bantuan yang akan diberikan oleh sejumlah korporasi, Nurul Iman menegaskan bantuannya tidak harus selalu berupa paket makan bergizi gratis lengkap dengan nasi, lauk-pauk, buah dan susu. Namun, bisa dalam bentuk lain. 

    “Bentuk bantuan dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa dikemas dalam bentuk bantuan CSR, seperti kantin sehat ataupun dapur sehat untuk mendukung program MBG,” papar Nurul Iman.

    Menurut Nurul program MBG telah dilakukan oleh sebagian perusahaan, namun dengan digelarnya MoU antara ISSF dengan Kemendes PDT, secara regulasi lebih kuat untuk mendorong berbagai perusahaan agar mensukseskan makan bergizi gratis.

    Sementara itu, untuk menyukseskan program MBG dan menjalankan Asta Cita keenam yang berisi poin membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Kemendes PDT menurut Mendes PDT Yandri Susanto perlu bermitra dengan sejumlah stakeholder mengingat di Indonesia ada lebih dari 75.000 desa yang harus dimajukan.

    “Dengan dana desa sebesar Rp 71 triliun, Kemendes PDT perlu berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan segenap stakeholder agar dana tersebut terserap tepat sasaran sesuai peruntukan. Untuk ketahanan pangan sendiri ada sekitar 20% atau sekitar Rp 16 triliun lebih, kami juga akan menyiapkan bahan baku MBG yang semuanya ada di desa,” tandas Yandri.

    Kolaborasi Kemendes PDT dengan berbagai stakeholder tambah Yandri diharapkan bisa mengatasi berbagai persoalan yang ada di desa. “Dengan kolaborasi ini diharapkan akan muncul desa bebas sampah, desa wisata, desa padi, desa jagung, desa nila, desa ekspor, desa ayam petelur, desa ekonomi kreatif, desa ramah ibu dan anak dan desa-desa lainnya yang bercita positif,” lanjut Yandri.

    Dengan tagline “Bangun Desa, Bangun Indonesia, Desa Terdepan untuk Indonesia”, Yandri berharap tragedi penduduk meninggalkan pedesaan seperti yang terjadi di Jepang dan Korea tidak terjadi di Indonesia, salah satunya lewat program makan bergizi gratis.

  • Waspada Cuaca Ekstrem Dampak Siklonik di Selatan Indonesia

    Waspada Cuaca Ekstrem Dampak Siklonik di Selatan Indonesia

    loading…

    BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem dampak sirkulasi siklonik khususnya di perairan sebelah selatan Indonesia. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrem dampak sirkulasi siklonik khususnya di perairan sebelah selatan Indonesia periode 18 hingga 24 Februari 2025.

    BMKG mendeteksi gangguan sirkulasi siklonik tersebut diantaranya yang terpantau di Laut Timor, selatan Nusa Tenggara Timur yang diprediksi semakin menguat dan berpotensi akan menjadi Bibit Siklon Tropis dalam beberapa hari ke depan.

    “Kondisi ini mengakibatkan peningkatan curah hujan yang signifikan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” tulis BMKG, Selasa (18/2/2025).

    Selain itu, BMKG mendeteksi terdapat sirkulasi siklonik berada di perairan barat daya Banten yang mengakibatkan konvergensi memanjang dari barat daya Lampung hingga selatan Jawa Tengah dan dapat meningkatkan curah hujan di wilayah Lampung, Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Kedua sirkulasi siklonik ini mampu menyebabkan terjadinya peningkatan kondisi cuaca menjadi cuaca ekstrem hingga sepekan ke depan.

    BMKG juga melaporkan sirkulasi siklonik terpantau di wilayah Laut Timor selatan NTT dan barat daya Banten, sistem ini menyebabkan daerah pertemuan angin (konvergensi) di wilayah Laut Timor, NTT dan perairan selatan Jawa.

    Selain itu, daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) lainnya terpantau memanjang dari Selat Malaka hingga Riau, dari Riau hingga Sumatera Selatan, di Pesisir barat Bengkulu, Perairan barat Bengkulu, perairan selatan Jawa Timur, pesisir utara Jawa Tengah, di Laut Flores, dari dari laut seram hingga Laut Banda.

    Sedangkan, pertemuan angin (konfluensi) terpantau di Perairan Selatan Lampung hingga Banten, Laut Banda dan Laut Arafura. “Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar wilayah siklon tropis, bibit siklon tropis, dan di sepanjang daerah konvergensi/konfluensi tersebut,” jelasnya.

    Berdasarkan hasil analisis, labilitas Lokal Kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kep. Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan.

  • Terungkap Makna Kado Lukisan Surya Paloh untuk Prabowo di HUT Gerindra

    Terungkap Makna Kado Lukisan Surya Paloh untuk Prabowo di HUT Gerindra

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengungkapkan makna hadiah lukisan yang diberikan Ketua Umum NasDem Surya Paloh kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, saat Gerindra ulang tahun yang ke-17.

    Menurut Willy, itu merupakan respirokal yakni saling berbalasan saja dan Surya Paloh adalah orang yang menggemari lukisan. Lukisan dianggap sebagai barang yang berharga.

    “Respirokal saja. Pak Surya itu orang yang suka lukisan dan lukisan bagi beliau suatu barang yang sangat berharga. Anda bisa bayangkan ketika sesuatu yang berharga diberikan kepada orang yang istimewa,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Dilanjutkan Willy, hadiah lukisan itu juga dimaksudkan sebagai balasan dari Surya Paloh yang sebelumnya mendapatkan barang dari Prabowo Subianto.

    “Lukisan dari Pak Surya untuk Pak Prabowo. Sesuai dengan janji beliau karena sudah dikasih pedang, tapi sebelumnya kan Pak Surya mengingat untuk kasih kado,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum NasDem Surya Paloh menghadiri puncak perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (15/2/2025).

    Tak hanya Surya Paloh, sejumlah tokoh politik lainnya pun turut menghadiri acara tersebut seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

    Kemudian juga ada Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau cak Imin.

  • Video Hasto Mangkir Pemeriksaan KPK, Eks Kader PDIP: Kalau Praperadilan Ditolak, Monggo Ikuti Proses – Halaman all

    Video Hasto Mangkir Pemeriksaan KPK, Eks Kader PDIP: Kalau Praperadilan Ditolak, Monggo Ikuti Proses – Halaman all

    Mantan kader PDI Perjuangan yang dipecat, Sudarsono mendesak Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk menaati proses hukum.

    Tayang: Selasa, 18 Februari 2025 09:03 WIB

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan kader PDI Perjuangan yang dipecat, Sudarsono mendesak Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk menaati proses hukum.

    Ditemui di gedung KPK, Jakarta, Senin (17/2), Sudarsono meminta Hasto agar tak mempermainkan nasib bangsa dan kondisi masyarakat.

    Menurut mantan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi DPC PDIP Kabupaten Pemalang ini, rakyat membutuhkan ketenangan.(*)

    Berita selengkapnya simak video di atas.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’1′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Kejagung Siap Hadapi Kasasi Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Timah

    Kejagung Siap Hadapi Kasasi Harvey Moeis dalam Kasus Korupsi Timah

    Jakarta, Beritasatu.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan siap menghadapi kasasi yang diajukan Harvey Moeis, terdakwa dalam kasus korupsi timah yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun.

    “Tentu (siap menghadapi kasasi Harvey Moeis),” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi pada Senin (17/2/2025).

    Harli juga menegaskan pengajuan kasasi Harvey Moeis terkait kasus korupsi timah ke Mahkamah Agung (MA) merupakan hak hukum setiap terdakwa. “Memang itu hak yang bersangkutan,” ungkapnya terkait sikap Kejagung.

    Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis dalam kasus korupsi tata niaga timah, dari vonis sebelumnya menjadi 20 tahun penjara serta denda Rp 1 miliar.

    Setelah menerima putusan tersebut, Harvey Mooeis memilih untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Suami selebritas Sandra Dewi itu, berharap mendapatkan putusan yang lebih ringan terkait kasus korupsi timah yang kasusnya sempat ditangani Kejagung.

  • Mendes Yandri Percepat Wujudkan Ketahanan Pangan Desa dan Makan Bergizi Gratis

    Mendes Yandri Percepat Wujudkan Ketahanan Pangan Desa dan Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mempercepat pembangunan desa guna menyukseskan program ketahanan pangan dan makan bergizi gratis (MBG). Langkah itu dilakukan bersinergi dengan berbagai lembaga dan kementerian serta kalangan perbankan.

    Yandri menyebut kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI), untuk memperkuat pembangunan di tingkat desa. Melalui kerja sama ini, Babinsa yang tersebar di seluruh desa akan berperan dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, terutama dalam bidang ketahanan pangan.

    “Kita tahu bahwa Babinsa ada di setiap desa, dan selama ini mereka telah berperan besar dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD). Dengan MoU ini, kita akan memperkuat kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan, di mana minimal 20% dana desa dialokasikan untuk sektor ini,” katanya di Kantor Kementerian Desa PDT Jakarta, Senin (17/2/2025).

    Kemendes juga jalin kerja sama dengan Badan Gizi Nasional dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

    Program ini akan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menyediakan bahan baku makanan, hingga dapat meningkatkan perekonomian desa sekaligus memenuhi kebutuhan gizi masyarakat.

    “Kami akan mengoptimalkan desa-desa tematik, di mana ada desa yang khusus memproduksi telur, daging ayam, sayuran, cabai, ikan, dan lain-lain. Ini akan mendukung rantai pasokan program makan siang bergizi,” papar mantan wakil ketua MPR ini.

    Selain itu, Kementerian Desa juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menciptakan desa bebas sampah melalui program “No Residu”. Program ini bertujuan untuk mengelola sampah desa dengan lebih baik agar tidak menjadi sumber masalah lingkungan, terutama saat musim hujan dan kemarau.

    Kemendes juga menggandeng Kementerian Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif di desa. Untuk memastikan Dana Desa tidak disalahgunakan, Kemendes juga kerja sama dengan PPATK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Tujuan utamanya agar pengelolaan Dana Desa transparan dan akuntabel.

    Mendes Yandri juga menandatangani kerjasama dengan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menurutnya, karena kita tahu juga persoalan perempuan dan anak banyak di desa.

    “Kami akan bersama-sama membuka ruang bersama ibu dan anak. Di kantor-kantor desa ada pusat-pusat pengaduan sehingga kekerasan terhadap anak dan perempuan , bisa kita tekan sedemikian rupa dan ujungnya kita ingin desa-desa itu menjadi ramah terhadap ibu dan anak,” ungkap Yandri.

    Ke depan, Kementerian Desa akan terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pembangunan desa berjalan sesuai visi pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

    “Seluruh kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita keenam Presiden Prabowo, yaitu membangun Indonesia dari desa,” kata Mendes Yandri.

    Hadir dalam MoU ini Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Menteri PPPA Arifah Choiri Fauzi, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Selain itu juga perwakilan dari perbankan dan kampus.

  • Menteri Hukum Buka Suara soal Pembentukan Badan Legislasi Nasional

    Menteri Hukum Buka Suara soal Pembentukan Badan Legislasi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Hukum Supratman Andi Agtas berpendapat soal Badan Legislasi Nasional yang sempat disinggung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu.

    Supratman menyampaikan pihaknya tak masalah dengan hal tersebut karena muaranya pun nanti berada pada keputusan Presiden Prabowo Subianto.

    “Ya tergantung presiden. Kalau Presiden mau bangun, bentuk badan legislasi nasional, ya Kementerian Hukum nggak ada masalah,” ujarnya seusai rapat dengan Komisi XIII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025).

    Kendati demikian, dia menyebut hingga sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai pembentukan Badan Legislasi Nasional di ranah pemerintahan.

    Lebih lanjut, dia menerangkan saat ini sebenarnya pembentukan perundang-undangan di pemerintahan berada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) Kementerian Hukum, kecuali untuk pengundangannya ada di Kementerian Sekretariat Negara.

    “Kalau kemudian nanti pemerintah berpikir soal pembentukan Badan Legislasi Nasional, itu boleh saja. Tergantung kebijakan presiden. Pokoknya apapun yang Presiden anggap baik, maka sebagai pembantu presiden kami patuh,” katanya.

    Dia mencontohkan, alternatif pembentukan badan itu pun bisa melekat pada menteri seperti Menteri ATR/Kepala Badan Pertahanan Nasional atau Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    “Atau mungkin, apakah mau dibuat terpisah, atau Menteri Hukum/Kepala Badan Legislasi Nasional. Nah itu alternatifnya masih panjang. Tetapi intinya kita butuh untuk melakukan reformasi, menyangkut soal siapa yang akan menangani soal legislasi di pemerintah,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyinggung soal pembentukan Badan Legislasi Nasional yang berfungsi menggodok rancangan undang-undang di internal pemerintah sebelum diajukan ke DPR RI.

    Dia mengatakan hal ini sudah menjadi amanat dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

    Hal ini dia sampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (11/2/2025), mengingat pembentukan badan itu belum dilakukan hingga saat ini.

    “Sebenarnya telah diamanatkan kepada Pemerintah untuk membentuk semacam Badan Legilasi Nasional, seperti halnya DPR punya Badan Legislasi, pemerintah semestinya dengan amanat undang-undang itu mempunyai satu badan yang menggodok program legislasi internal pemerintah,” ujarnya.

  • Anak Bos Rental Korban Penembakan TNI AL Bersaksi di Pengadilan Militer Hari Ini

    Anak Bos Rental Korban Penembakan TNI AL Bersaksi di Pengadilan Militer Hari Ini

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengadilan Militer II-08 hari ini kembali menggelar sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman oleh prajurit TNI AL di rest area Tol Tangerang-Merak. Agendanya adalah pemeriksaan enam saksi.

    “Sidang mulai pukul 09.00 WIB, pemeriksaan saksi enam orang,” kata Kepala Oditurat Militer II-07 Jakarta Kolonel Kum Riswandono Hariyadi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

    Pemeriksaan enam saksi yang mengetahui peristiwa penembakan tersebut dua di antaranya merupakan anak dari korban Ilyas Abdurrahman, yakni Agam Muhammad Nasrudin dan Rizky Agam Syahputra.

    Lalu, empat saksi lainnya yang dijadwalkan akan dipanggil bersamaan, yaitu Muhammad Isra, Samsul Bahri SE alias Acung, Samsul Bahri alias Jenggot, dan Samsul Bahri alias Agus.

    Dilansir dari Antara, sidang penembakan bos rental dilakukan secara terbuka untuk umum sehingga media dan masyarakat bisa memantau dan mengikuti jalannya persidangan. Nantinya, sidang akan terus berlanjut untuk memeriksa saksi lainnya.

    Proses persidangan juga akan dilakukan secara profesional, independen, tidak memihak atau tidak berpihak (imparsial), transparan, dan akuntabel.

    Sebelumnya tiga oknum anggota TNI AL didakwa melakukan penadahan dan penembakan terhadap bos rental mobil Ilyas Abdurrahman dan rekannya Ramli Abu Bakar di rest area kilometer 45, Tol Tangerang-Merak, Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (2/1/2025).

    Tiga terdakwa tersebut, yakni terdakwa satu atas nama Kelasi Kepala (KLK) Bambang Apri Atmojo, terdakwa dua Sertu Akbar Adli, dan terdakwa tiga Sertu Rafsin Hermawan.

    “Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 480 ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan pasal penadahan,” kata Oditur Militer Mayor Chk Gori Rambe dalam sidang perdana di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Cakung, Jakarta Timur, Senin (10/2/2025).

    Selain pasal penadahan, KLK Bambang Apri Atmojo dan Sertu Akbar Adli juga didakwa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap bos rental Ilyas Abdurrahman.