Jenis Media: Nasional

  • Terkait Korupsi Dana Intensif di Sampang, Polda Jatim Periksa 3 Saksi

    Terkait Korupsi Dana Intensif di Sampang, Polda Jatim Periksa 3 Saksi

    Surabaya (beritajatim.com) – Penyidik Tipidkor Polda jatim memeriksa empat saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana intensif Daerah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 12 Miliar.

    Sebelumnya, penyidik sudah menetapkan Sekretaris Dinas (Sekdis) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

    Kasubdit Tipidkor Polda jatim, AKBP Edi Herwiyanto mengatakan empat orang yang dimintai keterangan tersebut adalah, Riset PPK, BPPK dan Brokernya.

    Disinggung atas status dari Hasan Mustofa sendiri, Edi Herwiyanto menegaskan pihaknya telah menaikan statusnya sebagai tersangka.” Kalau Hasan sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka,” pungkasnya.

    Menyikapi dugaan korupsi tersebut, massa dari Aliansi Anti Rasuah, Senin 17 Maret 2025 akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Maolda Jatim, untuk mendorong dan mendukung penyidik untuk melakukan penyeliikan dan penyidikan terhadap pihak yang diduga terlibat.

    Fariz Reza Malik selaku koordinator lapangan, bahwa Aliansi Anti Rasuh Jatim merupakan gabungan dari berbagai kelompok Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) yang menyoroti penyelewengan dana Negara yang digunakan kepentingan pribadi.

    “Kami tergabung dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang prihatin atas penyelewengan dana negara untuk kepentingan pribadi oleh pihak tertentu,” ungkapnya.

    “Sebagai bentuk mendukung penyidik agar mengungkap pihak pihak yang melakukan penyelewengan dana Negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, kami akan menggelar aksi di depan Polda Jatim, senin besok,” pungkasnya. [uci/ted]

  • Daftar 5 Tersangka Korupsi Dana Iklan Bank BUMD Jabar, Dilarang Bepergian ke Luar Negeri – Halaman all

    Daftar 5 Tersangka Korupsi Dana Iklan Bank BUMD Jabar, Dilarang Bepergian ke Luar Negeri – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan dana iklan Bank Daerah di Jawa Barat (Jabar), Kamis (13/3/2025). 

    Lima tersangka tersebut, termasuk Direktur Utama nonaktif bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat, Yuddy Renaldi (YR).

    Demikian disampaikan Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

    “Pada tanggal 27 Februari 2025 KPK menerbitkan lima surat perintah penyidikan untuk lima tersangka,” katanya, Kamis.

    Selanjutnya, KPK mencegah Yuddy Renaldi (YR) dan empat tersangka lainnya bepergian ke luar negeri. 

    Pada 28 Februari 2025, KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 373 Tahun 2025.

    “Bahwa pada 28 Februari 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 373 Tahun 2025 tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 5 orang berinisial YR, WH, IAD, SUH, dan RSJK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis, dilansir Kompas.com.

    Tessa menjelaskan, alasan pencegahan Yuddy Renaldi cs di Indonesia ini untuk proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. 

    “Keputusan ini berlaku untuk 6 bulan,” lanjutnya.

    Daftar Tersangka Kasus Bank BUMD Jabar, Dilarang Bepergian ke Luar Negeri

    Yuddy Renaldi (YR) Eks Dirut Bank Daerah
    Widi Hartono (WH), pimpinan Divisi Corporate Secretary bank
    Ikin Asikin Dulmanan (IAD), pengendali PT Antedja Muliatama (AM) dan Cakrawala Kreasi Mandiri (CKM)
    Suhendrik (SUH), pengendali PT BSC Advertising dan PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WSBE)
    R Sophan Jaya Kusuma (RSJK), pengendali PT Cipta Karya Sukses Bersama (CKSB) dan PT Cipta Karya Mandiri Bersama (CKMB).

    Sebelumnya, KPK menetapkan Yuddy Renaldi (YR) sebagai tersangka terkait kasus korupsi di lingkungan Bank Daerah atau BUMD, pada Kamis (13/3/2025). 

    “Lima orang tersangka, dua orang adalah saudara YR Dirut Bank (daerah), WH selaku Pimpinan Divisi corsec Bank (Daerah)” ujar Budi Sokmo, Kamis.

    Sementara itu, tiga orang swasta adalah pemilik agensi iklan.

    Konstruksi Perkara

    Pada periode 2021–2023, bank BUMD Jabar Banten merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh Divisi Corsec sebesar Rp409 miliar untuk biaya penayangan iklan di media TV, cetak, dan online via kerja sama dengan enam agensi.

    Masing-masing agensi mendapatkan anggaran yang berbeda-beda.

    Untuk PT CKMB Rp41 miliar; PT CKSB Rp105 miliar; PT AM Rp99 miliar; PT CKM Rp81 miliar; PT BSCA Rp33 miliar; dan PT WSBE Rp49 miliar.

    Namun, KPK menduga, lingkup pekerjaan yang dilakukan agensi hanya menempatkan iklan sesuai permintaan bank serta penunjukan agensi dilakukan dengan melanggar ketentuan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

    “Terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media [selisih antara yang dibayarkan dari bank ke agensi dengan agensi ke media], yaitu sebesar Rp 222 miliar,” Plh Direktur Penyidikan, Budi Sokmo, dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

    Lebih lanjut, Budi menjelaskan, Rp222 miliar tersebut, digunakan sebagai dana non-budgeter oleh bank.

    Di mana peruntukan dana non-budgeter itu, sejak awal disetujui oleh Yuddy Renaldi selaku dirut dan Widi Hartono untuk bekerja sama dengan enam agensi.

    Perbuatan Melawan Hukum

    Budi juga mengungkapkan, Yuddy Renaldi bersama-sama Widi Hartono sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK), mengetahui dan/atau menyiapkan pengadaan jasa agensi tahun 2021–2023 sebagai sarana kick back.

    Yuddy bersama Widi mengetahui dan/atau memerintahkan pengguna barang untuk bersepakat dengan rekanan jasa agensi dalam penggunaan kick back.

    Dirut bersama PPK mengetahui dan/atau memerintahkan Panitia Pengadaan untuk mengatur pemilihan agar memenangkan rekanan yang disepakati.

    PPK melaksanakan pengadaan jasa agensi tahun 2021–2023 dengan melanggar ketentuan, sebagai berikut:

    1. Menyusun dokumen harga perkiraan sendiri (HPS) bukan berupa nilai pekerjaan melainkan fee agensi, guna menghindari lelang;

    2. Memerintahkan panitia pengadaan agar tidak melakukan verifikasi dokumen penyedia sesuai standar operasional prosedur (SOP);

    3. Membuat penilaian tambahan setelah pemasukan penawaran, sehingga terjadi post bidding.

    Selanjutnya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut berkaitan dengan kerugian keuangan negara.

    Adapun ancaman hukuman untuk Pasal 2 dan 3 UU Tipikor adalah pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun untuk Pasal 2, dan minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun untuk Pasal 3.

    Atas perbuatan rasuah para tersangka, KPK menduga, kerugian keuangan negara sebesar Rp222 miliar.

    (Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Ilham Rian Pratama, Kompas.com)

  • Singgung KSAD Maruli, Kader NU: Demi Teddy, Hal-hal yang Benar Dilanggar?

    Singgung KSAD Maruli, Kader NU: Demi Teddy, Hal-hal yang Benar Dilanggar?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Sorotan tertuju ke Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak terkait kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol Teddy

    Sebelumnya, kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy.

    Maruli menegaskan hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan Panglima TNI dan dirinya sebagai Kasad.

    “Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya?” kata Maruli dalam keterangan tertulis.

    Lanjut, ia dengan tegas mengatakan tak ada yang bisa mengintervensi terkait pemberian kenaikan pangkat prajurit.

    Kebijakan itu sepenuhnya wewenang Panglima TNI dan Kepala Staf.

    Hal ini kemudian direspon oleh Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan

    Melalui cuitan di akun X pribadinya, Umar Hasibuan mempertanyakan ke KSAD siapa melakukan intervensi

    “Yg intervensi siapa?,” tulisnya dikutip Jumat (14/3/2025).

    Ia pun menyindir terkait Mayor Teddy yang sebut terus dibela padahal jelas-jelas melakukan pelanggaran.

    “Demi teddy hal2 yg benar dilanggar?
    Sedih,” tuturnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • 2 Warga Proppo Pamekasan Jadi DPO Kasus Narkoba

    2 Warga Proppo Pamekasan Jadi DPO Kasus Narkoba

    Pamekasan (beritajatim.com) – Satresnarkoba Polres Pamekasan, menetapkan dua bandar narkoba berinisial J dan R sebagai Daftar Pencarian Orang alias DPO kasus penyalahgunaan narkoba.

    Kedua DPO bandar narkoba tersebut merupakan warga Desa Jambaringin, Kecamatan Proppo, Pamekasan. Di mana keduanya mampu mengelabui dan lolos dari kepungan petugas gabungan saat penggerebekan di desa setempat, Sabtu (8/3/2025) lalu.

    Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap satu orang berisinial D yang sebelumnya sempat dikabarkan sebagai bandar, sekalipun pada akhirnya dinyatakan sebagai pengedar narkoba.

    Penggerebekan tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari penangkapan tiga tersangka lainnya di Desa Jambaringin, Proppo, Jum’at (7/3/2025) malam. Di mana dalam penggerebekan tersebut, petugas sempat mendapat perlawanan.

    “Tersangka D sebagai pengedar, bukan bandar. Sementara bandar berinisial J yang merupakan paman dari D yang saat ini berstatus DPO bersama satu tersangka lainnya, yakni inisial R,” kata Kasat Resnarkoba Polres Pamekasan, AKP Agus Sugianto, Rabu (12/3/2025).

    Bahkan dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga memastikan kedua DPO bandar narkoba tersebut tengah menjadi atensi dari petugas. ” “Pasti akan kami buru hingga tuntas,” tegas AKP Agus Sugianto.

    Seperti diketahui, dalam Operasi Pekat Semeru 2025 yang digelar Polres Pamekasan, terhitung sejak 27 Februari hingga 9 Maret 2025 lalu. Polres Pamekasan, berhasil mengungkap 8 kasus penyalahgunaan narkoba, dan menetapkan sebanyak 10 tersangka.

    “Dalam operasi pekat semeru ini, kita berhasil mengamankan narkoba jenis sabu seberat 72,21 gram dan 278 butir pil okerbaya dari 8 kasus berbeda, dan menetapkan sebanyak 10 tersangka,” jelasnya.

    Dari total 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, empat di antaranya merupakan tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Desa Jambaringin, Kecamatan Proppo, Pamekasan. [pin/but]

  • Ahok Dibuat Kaget oleh Pertanyaan Penyidik Kejagung: Ternyata Lebih Dalam, Saya Nggak Bisa Ngomong – Halaman all

    Ahok Dibuat Kaget oleh Pertanyaan Penyidik Kejagung: Ternyata Lebih Dalam, Saya Nggak Bisa Ngomong – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan bahwa penyidik Kejaksaan Agung tidak mencecar dirinya terkait praktik bahan bakar minyak (BBM) oplosan dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023.

    Ahok mengatakan, justru penyidik bertanya terkait hal yang lebih dalam ketimbang persoalan BBM oplosan, akan tetapi hal itu tak bisa ia beberkan ke publik meskipun membuatnya cukup terkejut.

    Adapun Ahok diperiksa Kejagung dalam kapasitasnya sebagai saksi mantan Komisaris Utama PT Pertamina terkait kasus korupsi minyak mentah yang menyeret Riva Siahaan Cs, Kamis (13/3/2025).

    “Enggak, enggak, kalau pengoplosan saya kira itu disini penyidik enggak pernah tanya soal itu,” kata Ahok kepada wartawan.

    Ia menerangkan, apabila benar terjadi praktik BBM oplosan dalam kasus itu, maka hal tersebut kata dia akan menimbulkan protes dari masyarakat karena bakal merusak kendaraan.

    Namun dirinya memastikan dalam proses pemeriksaannya sebagai saksi, penyidik Kejaksaan tidak bertanya terkait oplosan namun mengenai sesuatu yang lebih dalam.

    “Kalau pengoplosan kendaraan-kendaraan pasti protes dong, kendaraan kita macet dong. Nah saya kira bukan itu (pertanyaan soal BBM oplosan) ini yang lebih dalam,” ucapnya.

    “Ini memang ada sesuatu yang saya gak bisa ngomong nanti di sidang penyidik pasti akan kasih lihat,” sambungnya.

    Kendati tak bisa merinci apa saja yang ditanya penyidik, Ahok mengaku cukup terkejut dengan informasi yang diketahuinya saat proses pemeriksaan.

    “Tapi ya saya kaget, ternyata lebih dalam yang saya kira (hanya) kulit,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Ahok telah selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina di Gedung Kejaksaan Agung RI, Kamis (13/3/2025).

    Terhitung Ahok telah menjalani proses pemeriksaan tersebut sekitar 8 jam lebih sejak pukul 10.00 WIB pagi tadi.

    Pantauan Tribunnews.com, Ahok terlihat keluar dari Gedung Kartika Kejagung sekira pukul 18.26 WIB dan langsung ditemui awak media yang telah menunggunya sejak pagi.

    Usai rampung diperiksa, Ahok mengaku cukup kaget lantaran penyidik kata dia justru memiliki bukti lebih banyak terkait korupsi tata kelola minyak mentah di Pertamina ketimbang dirinya yang mantan Komut Pertamina.

    “Jadi ternyata dari Kejaksaan Agung mereka punya data lebih banyak daripada yang saya tahu ibaratnya saya tahu cuma sekaki, dia tahu sudah sekepala. Saya kaget juga,” kata Ahok kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

    Adapun data yang dimaksud, penyidik kata Ahok memberitahunya bahwa terdapat fraud atau kecurangan hingga penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah tersebut.

    Mengetahui ada temuan itu, Ahok mengaku kaget pasalnya ketika ia masih menjabat sebagai Komisaris, ia tidak bisa berkecimpung langsung ke dalam bagian operasional melainkan hanya memonitor dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

    “Nah ini kan untung rugi, untung rugi, Jadi kebetulan kinerja Pertamina kan bagus terus selama saya disana jadi gak tahu tuh ternyata dibawah ada apa kita gak tahu,” ucapnya.

    Ahok juga mengatakan tak menyangka terdapat praktik korupsi yang dilakukan perusahaan minyak negara tersebut.

    Hal itu pun kata Ahok baru dirinya ketahui saat menjalani proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

    “Saya juga kaget gitu loh, kok gila juga ya, saya bilang gitu ya, saya kok nggak tahu itu. Ini wajar kita gak tahu karena kita diatas kan (sebagai Komisaris Utama),” jelasnya.

    Sementara itu Ahok juga mengugkap kenapa dirinya diperiksa cukup lama dalam perkara korupsi ini.

    Pasalnya Ahok harus memberikan kesaksian untuk sembilan orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka.

    “Saya jadi saksi untuk 9 orang (tersangka), itu kan diulang banyak kenal, itu 9 orang kan terus dibaca lagi rangkap 2, kamu kalau 9 kali 2 udah 18, masing-masing 7 halaman, itu aja sih,” katanya.

    Seperti diketahui Ahok sebelumnya penuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung guna diperiksa sebagai saksi kasus korupsi minyak mentah Pertamina, Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) periode 2018-2023.

    Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, Ahok tiba Gedung Kartika Kejaksaan Agung sekira pukul 08.30 WIB didampingi salah seorang pria.

    Saat tiba di Kejagung, Ahok terlihat mengenakan batik coklat dengan motif hitam serta bercelana hitam.

    Sementara itu saat ditemui awak media, Ahok mengaku senang dipanggil Kejagung dan akan menyampaikan seluruh pertanyaan yang ditanyakan penyidik.

    ‘Saya sangat senang bisa membantu Kejaksaan, kalau yang apa saya tahu akan saya sampaikan,” kata Ahok, Kamis (13/3/2025).

    Dalam kedatangannya itu, Ahok juga mengatakan membawa sejumlah dokumen rapat ketika dirinya masih menjabat sebagai Komut Pertamina.

    “Data yang kami bawa itu adalah data rapat, kalau diminta (penyidik) akan kita kasih,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, Kejaksaan Agung saat ini sedang mengusut kasus korupsi tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Pertamina.

    Dalam kasus yang merugikan negara Rp 193,7 triliun ini, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 9 orang sebagai tersangka.

    9 tersangka tersebut di antaranya Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock And Produk Optimization PT Pertamina Internasional, Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

    Kemudian Agus Purwono selaku Vice President (VP) Feedstock, Muhammad Kerry Andrianto Riza selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Gading Ramadhan Joedo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

    Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Niaga, dan Edward Corne selaku Heavy Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga.

    Atas perbuatannya para tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 Juncto Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

  • THR 2025 Tak Kunjung Dibayar? Laporkan Segera ke Link Resmi Ini

    THR 2025 Tak Kunjung Dibayar? Laporkan Segera ke Link Resmi Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Menjelang lebaran Idul Fitri 2025, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) memang menjadi salah satu hal yang tidak terlewatkan, terutama bagi pekerja yang bekerja dilingkungan pemerintahan hingga swasta

    Di 2025 ini, diketahui aturan terbaru terkait pembagian THR telah ditetapkan oleh pemerintah dan tentunya harus ditaati ketentuannya, agar tidak mendapatkan sanksi.

    Dilansir dari laman Antara, pembayaran THR ini telah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2025 bagi Aparatur Negara Sipil (ASN), dan juga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/2/HK.04.00/III/2025 bagi karyawan swasta.

    Untuk ASN, ketentuan pembayaran THR 2025 harus dilakukan mulai dari Senin, 17 Maret 2025 dalam bentuk upah dan juga tunjangan.

    Sedangkan untuk karyawan swasta harus dibayarkan minimal H-7 pelaksanaan Idul Fitri 2025 mendatang, dan bentuk upah selama 1 bulan kerja bagi yang sudah bekerja selama satu tahun lebih.

    Selanjutnya untuk karyawan yang bekerja di bawah satu tahun, pembayaran THR-nya dengan membagi lama kerja dengan 1 bulan upah yang didapatkan.

    Begitupun untuk ASN, yang mana untuk yang bekerja di pusat akan mendapatkan besaran upah dan juga tunjangan perbulan sebanyak 100 persen atau pembayaran secara penuh.

    Sedangkan untuk ASN daerah, disesuaikan dengan kemampuan pendapatan di daerah masing-masing.

    Di sisi lain, untuk pensiunan juga akan mendapatkan THR sejumlah 1 kali uang pensiunan bulan mereka.

    Terkait hal ini, pemerintah juga telah menegaskan bahwa pembayaran THR harus dilakukan secara penuh tanpa ada cicilan.

    Aduan

    Jika perusahaan dinyatakan terlambat dalam melakukan pembayaran THR sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka nantinya harus membayar 5% dari total THR yang didapatkan.

    Namun jika sebuah perusahaan tidak melakukan pembayaran THR kepada karyawannya, diketahui akan mendapatkan sanksi seperti teguran, atau pembatasan kegiatan usaha, atau penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, ataupun juga akan dilakukan pembekuan kegiatan usaha.

    Ini tentunya diharapkan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja, dalam menerima hak yang tentunya harus diterima.

    Itulah informasi terkait aturan terbaru dari pembayaran THR 2025, yang diharapkan dapat membantu masyarakat terutama para pekerja saat ini.

    Jika mengalami kendala atau permasalahan, masyarakat juga dapat memberikan pengaduan terkait THR ke laman poskothr.kemnaker.go.id.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Dongkrak Potensi Komersial, Dharma Jaya Buka Hub Channel di Jakbar

    Dongkrak Potensi Komersial, Dharma Jaya Buka Hub Channel di Jakbar

    Jakarta: Perumda Dharma Jaya membuka hub channel di Jakarta Barat. BUMD DKI Jakarta itu menggandeng Trust Mart untuk melayani kebutuhan penjualan daging dalam jumlah besar.

    Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, hub channel ini untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, serta melayani kebutuhan penjualan dalam jumlah besar seperti hotel, restoran, katering, dan reseller di berbagai daerah.

    “Di sini tidak hanya jual retail, tapi juga wholesale. Freezer-nya ada yang dari kita, sehingga memudahkan. Kapasitasnya satu ton, bisa jual satu ton, tidak harus beli per kilo. Kalau ada kebutuhan besar dari masyarakat, bisa langsung ambil dari hub ini,” kata Raditya usai meresmikan hub channel di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Raditya mengatakan, produk yang dijual di Trust Mart sama dengan di outlet Dharma Jaya Cakung dan Warung Buncit. Namun, hub channel Duri Kosambi mampu menjual dalam skala besar dengan kapasitas hingga satu ton. Untuk mendukung kelancaran operasional, Trust Mart dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan yang memadai.

    Raditya menyebut Trust Mart menjadi bagian dari strategi ekspansi Dharma Jaya secara komersial melalui kemitraan. Bahkan, pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga dapat melakukan pembelian di Trust Mart.

    “Ini hub kami, warga Jakarta Barat beli di sini lebih hemat, karena tidak perlu mengeluarkan ongkos ke Cakung,” katanya.

    Raditya memastikan harga di Trust Mart lebih terjangkau dibanding pasar umum, namun standar kualitas tetap tinggi. Selain itu, Dharma Jaya berencana memperluas jaringan hub channel ke berbagai wilayah.

    “Kebutuhan masyarakat berubah sesuai musim. Lebaran kita siapkan lebih banyak daging dan hati sapi, Iduladha kita stok daging paha sapi lebih banyak, atau Natal dengan produk-produk premium,” ucap Raditya.

    Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menilai hub channel ini untuk mendekatkan usaha retail di sektor protein hewani kepada masyarakat yang ingin menjadi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor ini. 

    Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas mengatakan hub Channel dapat memperluas pemasaran, mendekatkan jangkauan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan daging dan peningkatan gizi sebagai upaya pencegahan stunting.

    Jakarta: Perumda Dharma Jaya membuka hub channel di Jakarta Barat. BUMD DKI Jakarta itu menggandeng Trust Mart untuk melayani kebutuhan penjualan daging dalam jumlah besar.
     
    Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman mengatakan, hub channel ini untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat, serta melayani kebutuhan penjualan dalam jumlah besar seperti hotel, restoran, katering, dan reseller di berbagai daerah.
     
    “Di sini tidak hanya jual retail, tapi juga wholesale. Freezer-nya ada yang dari kita, sehingga memudahkan. Kapasitasnya satu ton, bisa jual satu ton, tidak harus beli per kilo. Kalau ada kebutuhan besar dari masyarakat, bisa langsung ambil dari hub ini,” kata Raditya usai meresmikan hub channel di Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat.

    Raditya mengatakan, produk yang dijual di Trust Mart sama dengan di outlet Dharma Jaya Cakung dan Warung Buncit. Namun, hub channel Duri Kosambi mampu menjual dalam skala besar dengan kapasitas hingga satu ton. Untuk mendukung kelancaran operasional, Trust Mart dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan yang memadai.
     
    Raditya menyebut Trust Mart menjadi bagian dari strategi ekspansi Dharma Jaya secara komersial melalui kemitraan. Bahkan, pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) juga dapat melakukan pembelian di Trust Mart.
     
    “Ini hub kami, warga Jakarta Barat beli di sini lebih hemat, karena tidak perlu mengeluarkan ongkos ke Cakung,” katanya.
     
    Raditya memastikan harga di Trust Mart lebih terjangkau dibanding pasar umum, namun standar kualitas tetap tinggi. Selain itu, Dharma Jaya berencana memperluas jaringan hub channel ke berbagai wilayah.
     
    “Kebutuhan masyarakat berubah sesuai musim. Lebaran kita siapkan lebih banyak daging dan hati sapi, Iduladha kita stok daging paha sapi lebih banyak, atau Natal dengan produk-produk premium,” ucap Raditya.
     
    Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menilai hub channel ini untuk mendekatkan usaha retail di sektor protein hewani kepada masyarakat yang ingin menjadi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di sektor ini. 
     
    Kepala Bidang Usaha Pangan, Utilitas, Perpasaran, dan Industri BP BUMD DKI Jakarta Thomas mengatakan hub Channel dapat memperluas pemasaran, mendekatkan jangkauan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan daging dan peningkatan gizi sebagai upaya pencegahan stunting.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (FZN)

  • Kapolri Buka Puasa Bersama Bareng Media, Bagikan 136 Ribu Takjil dan 2.244 Santunan Anak Yatim – Halaman all

    Kapolri Buka Puasa Bersama Bareng Media, Bagikan 136 Ribu Takjil dan 2.244 Santunan Anak Yatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polri menggelar acara buka puasa bersama yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada Kamis (13/3/2025) sore.

    Dalam kegiatan itu, Polri membagikan 136 ribu paket takjil kepada masyarakat, serta memberikan santunan kepada 2.244 anak yatim.

    Acara buka puasa bersama ini digelar serentak di seluruh markas kepolisian dari Aceh hingga Papua.

    Di Mabes Polri, acara ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang didampingi oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri.

    Selain itu hadir pula Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, dan para pemimpin redaksi dari berbagai media, termasuk CEO Tribun Network, Dahlan Dahi.

    Ninik Rahayu dalam kesempatan itu memberikan apresiasi terhadap peran Polri dalam membangun sinergi yang kuat dengan media.

    Menurutnya, kehadiran Polri dalam berbagai kegiatan sosial bersama media merupakan langkah positif dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara kepolisian, insan pers, dan masyarakat.

    Ninik menyebut kegiatan ini juga menjadi bukti eratnya hubungan antara Polri dan media.

    Tercatat, lebih dari 11 ribu wartawan dari berbagai media hadir dalam acara ini di berbagai daerah.

    Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menekankan bahwa kolaborasi antara Polri dan media bukan hanya sebatas pemberitaan, tetapi juga aksi nyata untuk masyarakat.

    “Kami mengapresiasi peran media sebagai mitra strategis dalam menyebarkan informasi positif dan membangun engagement dengan masyarakat. Kegiatan berbagi takjil dan buka bersama ini menjadi bukti bahwa Polri dan media memiliki satu tujuan, yakni memberikan manfaat dan membangun kedekatan dengan masyarakat,” ujarnya.

    Di berbagai daerah, para Kapolda dan Kapolres bersama jajaran turun langsung ke lapangan membagikan takjil kepada masyarakat.

    Brigjen Pol Trunoyudo menambahkan bahwa kegiatan ini tidak hanya sekadar berbagi makanan, tetapi juga sebagai sarana membangun kebersamaan dan keharmonisan antara Polri, media, dan masyarakat.

    “Sinergitas yang terjalin ini semakin memperkuat hubungan Polri dengan media, sekaligus menegaskan bahwa kepolisian hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap sesama,” ujarnya.

    Selain sebagai ajang berbagi, kehadiran Kapolri dan Ketua Dewan Pers dalam acara ini juga menjadi simbol kuatnya kolaborasi dan sinergi antara kepolisian dan media di Indonesia.

    “Keharmonisan antara Polri dan media yang terjalin dalam kegiatan ini diharapkan dapat terus berlanjut dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Media adalah mitra strategis Polri dalam menyebarkan informasi yang kredibel, membangun keterlibatan publik, dan mendukung tugas-tugas kepolisian untuk menciptakan situasi yang kondusif,” tambah Trunoyudo.

    Dengan terlaksananya pelaksanaan kegiatan ini secara serentak di seluruh Indonesia, Polri berharap momentum kebersamaan ini terus terjaga, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

  • Rampung 2025, Pembangunan Tol Probowangi Paket 3 Capai 74,9 Persen

    Rampung 2025, Pembangunan Tol Probowangi Paket 3 Capai 74,9 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Pembangunan proyek Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) Paket 3 yang dikerjakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) telah mencapai 74,9% dan ditargetkan rampung pada 2025. Proyek ini bertujuan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Jawa Timur serta mendukung efisiensi transportasi dan logistik.

    Tol Probowangi dibangun untuk menambah akses antara Probolinggo dan Banyuwangi, yang selama ini hanya terhubung melalui jalur arteri. Kehadiran tol ini diharapkan mengurangi kepadatan lalu lintas, menekan biaya logistik, serta meningkatkan daya saing ekonomi di wilayah sekitar. Dengan infrastruktur ini, waktu tempuh diperkirakan berkurang 30-50%, sehingga dapat mengefisiensikan konsumsi bahan bakar serta menekan biaya logistik hingga 10-20%.

    Dalam proyek ini, WIKA menerapkan teknologi canggih untuk memastikan efisiensi dan kualitas konstruksi. Salah satu inovasi yang digunakan adalah Building Information Modeling (BIM) yang meningkatkan efisiensi perencanaan dan desain. Selain itu, teknologi geoteknik dengan drone dan pemetaan 3D juga dimanfaatkan untuk survei tanah yang lebih akurat.

    Selain aspek teknis, WIKA juga menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat guna mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Langkah ini mencakup pemberdayaan tenaga kerja dan subkontraktor lokal, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas.

    Sebagai bagian dari penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG), WIKA memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dalam proses pembangunan tol ini. Melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), WIKA terlibat dalam berbagai inisiatif, seperti pembangunan fasilitas desa, penanaman pohon, dan pencegahan banjir di sekitar area proyek.

    WIKA menegaskan komitmennya untuk menghadirkan infrastruktur berkualitas yang mampu meningkatkan konektivitas wilayah dan menekan biaya logistik di Indonesia. Sebagai perusahaan Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) terkemuka, WIKA terus berupaya menghadirkan solusi inovatif yang ramah lingkungan dan berdampak sosial positif.

    “Proyek Tol Probowangi merupakan salah satu bentuk dukungan kami terhadap Asta Cita Pemerintah. Infrastruktur ini akan meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat konektivitas, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. WIKA yakin dapat memberikan kontribusi positif bagi transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan di Indonesia,” ujar, Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

  • Bacaan Niat Salat Tarawih Sebagai Imam

    Bacaan Niat Salat Tarawih Sebagai Imam

    Jakarta: Salat tarawih merupakan salat sunnah yang dikerjakan khusus pada bulan Ramadan setelah salat Isya.
     
    Salat tarawih bisa dilakukan secara berjamaah di masjid atau bisa pula dilakukan di rumah. 
     
    Jumlah rakaat Salat Tarawih

    – 8 rakaat (dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan beberapa riwayat).
    – 20 rakaat (dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam dan masjid-masjid di berbagai daerah).
    – Biasanya, sholat tarawih diakhiri dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat.
     

     

    Bacaan niat salat Tarawih sebagai imam

    Nawaitu an ushalliya shalata at-tarawihi rak‘ataini imaaman lillahi ta‘ala

    Artinya: Aku niat sholat tarawih dua rakaat sebagai imam karena Allah Ta’ala.

    Salat Tarawih adalah ibadah sunnah khusus di bulan Ramadhan yang sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan. 

    Jakarta: Salat tarawih merupakan salat sunnah yang dikerjakan khusus pada bulan Ramadan setelah salat Isya.
     
    Salat tarawih bisa dilakukan secara berjamaah di masjid atau bisa pula dilakukan di rumah. 
     

    Jumlah rakaat Salat Tarawih

    – 8 rakaat (dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan beberapa riwayat).
    – 20 rakaat (dipraktikkan oleh mayoritas umat Islam dan masjid-masjid di berbagai daerah).
    – Biasanya, sholat tarawih diakhiri dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat.
     

     

    Bacaan niat salat Tarawih sebagai imam

     
    Nawaitu an ushalliya shalata at-tarawihi rak‘ataini imaaman lillahi ta‘ala
     
    Artinya: Aku niat sholat tarawih dua rakaat sebagai imam karena Allah Ta’ala.

    Salat Tarawih adalah ibadah sunnah khusus di bulan Ramadhan yang sangat dianjurkan karena memiliki banyak keutamaan. 
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)