Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan akan menyusun skema penanganan antrean kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang, agar pelayanan berjalan optimal jelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Direktur Sarana, Prasarana dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Sigit Widodo menyampaikan, lintas Ketapang – Gilimanuk merupakan salah satu lintas utama angkutan penyeberangan yang memiliki tingkat arus kendaraan dan penumpang sangat tinggi utamanya pada masa libur nasional.
“Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan tantangan-tantangan, termasuk antrean kendaraan yang panjang,” ungkapnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (13/11/2025).
Antrean tersebut pun berdampak pada waktu tunggu yang lebih lama akibat lonjakan permintaan yang tidak diimbangi dengan kapasitas angkut dan infrastruktur yang memadai.
Melihat fasilitas saat ini, Pelabuhan Ketapang memiliki empat dermaga Movable Bridge, yakni satu dermaga Ponton dan tiga dermaga Landing Craft Machine.
Dengan kondisi ini, masih terjadi antrean kendaraan yang berdampak signifikan utamanya pada distribusi logistik.
Oleh karena itu, dia menerangkan perlunya suatu pedoman pengaturan pergerakan kendaraan bermotor di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang. Nantinya hal ini akan mengatur antrean kendaraan bermotor untuk masuk ke dalam kapal dan pengaturan sirkulasi kendaraan bermotor di dalam kawasan pelabuhan penyeberangan.
“Kami menemukenali adanya ketidakseimbangan demand dan supply ketika adanya kapal yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya pembatasan, kecelakaan dan kapal docking,” jelas Sigit.
Selain itu, juga dikarenakan cuaca yang buruk, peak season seperti saat angkutan natal dan tahun baru, angkutan lebaran dan hari besar lainnya.
Hal yang tidak luput dari perhatian, kata Sigit, juga saat adanya kondisi tertentu seperti demo di pelabuhan, pembelian tiket mendadak, kendaraan terbakar dan akses jalan ke pelabuhan yang terhambat.
Untuk itu, akan ada strategi mitigasi untuk menangani antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang melalui optimalisasi pemberlakuan buffer zone, alternatif kapal perbantuan, pemasangan Variable Message Signs(VMS) di titik-titik tertentu pada akses jalan menuju Pelabuhan, pelaksanaan delaying system, pembatasan kendaraan barang, pembatasan kuota tiket, peningkatan kapasitas angkut harian, serta penyiapan contingency plan.
“Tidak menutup kemungkinan, apabila terjadi kondisi tertentu lainnya dapat juga dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di dalam dan luar pelabuhan dengan berkoordinasi dengan stakeholders terkait,” imbuhnya.
Adapun pengaturan pergerakan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang akan dilaksanakan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Timur dan berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).