Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Jawa Timur menjadi daerah dengan poin paling tinggi.
Bagi KPU, Indeks Partisipasi Pilkada 2024 merupakan inovasi terukur untuk menilai kualitas dan kedalaman keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi lokal.
Mengedepankan pendekatan yang lebih holistik, indeks ini melampaui pengukuran sekadar tingkat partisipasi berdasarkan jumlah pemilih yang hadir, melainkan juga menilai bagaimana rakyat terlibat sejak awal hingga akhir proses pemilihan kepala daerah.
Indeks ini mengukur lima dimensi utama. Semuanya adalah registrasi pemilih, pencalonan, kampanye, sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat (sosdiklihparmas) serta tingkat partisipasi pemilih (voter turnout) .
Terdapat 4 provinsi (10,8%) yang berhasil menembus kategori participatory. Mereka adalah Jawa Timur (80,87), Jawa Tengah (79,10), Sulawesi Utara (79,05), dan Sulawesi Selatan (78,27).
Keempatnya merefleksikan wilayah dengan partisipasi yang lebih substantif. Pemilih tidak hanya aktif dalam prosedur pemilihan, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan inisiatif dalam mengawal proses demokrasi secara lebih kritis dan berdaya.
Sebagian besar provinsi, yakni 31 provinsi (83,8%), berada dalam kategori engagement . Ini mencerminkan bahwa partisipasi pemilih telah terjaga dan semakin mengakar pada dimensi prosedural, mulai dari memastikan nama terdaftar di DPT, hadir di TPS, hingga mengikuti tahapan kampanye secara umum.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa penyusunan Indeks Partisipasi Pilkada 2024 merupakan sebuah ikhtiar reflektif untuk menghadirkan standar baru dalam memaknai partisipasi politik di Indonesia.
“Partisipasi seharusnya tidak berhenti pada perhitungan angka kehadiran semata, tetapi juga mencakup dimensi yang membentuk keterlibatan warga sejak tahap awal hingga akhir penyelenggaraan pilkada,” katanya melalui keterangan pers, Sabtu (18/10/2025).
Anggota KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat August Mellaz menjelaskan bahwa kehadiran Indeks Partisipasi Pilkada 2024 diharapkan menjadi panduan strategis bagi KPU daerah, partai politik, dan masyarakat sipil.
Tujuannya adalah program sosialisasi dapat dirancang lebih inklusif, meningkatkan akses bagi calon dari kelompok marginal, serta mengembangkan program pendidikan politik berkelanjutan.
Ini adalah pergeseran dari model demokrasi yang terlalu terfokus pada angka menuju model yang memahami makna, bagaimana rakyat benar-benar merasa terdengar, terlibat, dan dipercaya.
“Kami tidak hanya ingin memastikan orang datang ke TPS, tapi ingin mereka datang dengan pemahaman, harapan, dan kepercayaan bahwa partisipasi mereka berharga. Ini adalah langkah menuju demokrasi yang berakar pada rakyat, bukan hanya pada kertas dan angka,” jelasnya.