Jakarta –
Sudah sejak beberapa pekan terakhir, warga Jerman disuguhi berita muram seputar gelombang pemecatan massal di sektor otomotif, atau perekonomian yang melesu, antara lain akibat perang di Ukraina.
Bisa disimpulkan, kekhawatiran terhadap hilangnya lapangan kerja atau lonjakan harga bakal mendominasi pemilihan umum legislatif dini di Jerman.
Stefan Seidler, yang duduk di Bundestag untuk partai minoritas “Asosiasi Pemilih Schleswig Selatan” alias SSW, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan DW, betapa “di sini, di utara, kami melihat bagaimana daya beli masyarakat rendah, harga-harga naik. Dan Anda Seringkali kita tidak bisa lagi membeli barang sehari-hari seperti dulu. Di situlah kita menghadapi tantangan terbesar.”
Partai-partai lain juga berpendapat demikian. Empat di antaranya, Partai Sosial Demokrat atau SPD yang berkuasa, Partai Hijau, di spektrum kiri-tengah, ditambah kedua oposisi konservatif CDU dan CSU, serta Partai Liberal Demokrat, FDP, kini telah mempresentasikan program politik. Hampir semua partai memberikan penekanan pada agenda pendapatan, ekonomi dan pekerjaan.
CDU kurangi pajak perusahaan
Partai konservatif Uni Kristen Demokrat, CDU, misalnya, merencanakan stimulus dengan mengurangi pajak penghasilan dan secara bertahap mengurangi pajak bagi perusahaan hingga 25 persen.
CDU berjanji bahwa dana pensiun tidak akan dipotong dan membuka peluang bekerja bagi warga di usia pensiun. Pembebasan pajak berlaku bagi penghasilan tambahan hingga 2.000 euro.
Gagasan calon kanselir CDU Friedrich Merz itu diperkirakan akan menelan biaya miliaran euro. Masalahnya adalah, program tersebut akan sulit dibiayai dengan anggaran saat ini. Padahal, CDU dan partai-partai konservatif atau liberal Jerman bersikukuh menolak utang tambahan untuk membiayai kebijakannya.
SPD ingin kendurkan rem utang demi investasi
Partai Sosial Demokrat dengan Kanselir Olaf Scholz sebaliknya bersikeras ingin mereformasi UUD demi mengendurkan larangan berutang. Pinjaman tambahan direncanakan akan membiayai peremajaan infrastruktur, atau stimulus investasi bagi perusahaan.
SPD antara lain ingin membiayai program politiknya dengan memberlakukan pajak kekayaan bagi individu dengan kekayaan di atas 100 juta Euro.
Dalam pidatonya di parlemen, Scholz pekan ini juga menegaskan ingin menambah upah minimum nasional.
“Pada kampanye pemilu lalu, saya menjanjikan upah minimum sebesar 12 euro per jam, dan saya sudah menepati janji itu. Sebabnya, sekarang saya memperjuangkan upah minimum 15 euro pada pemilu berikutnya.”
Emansipasi partai Hijau
Selama berkuasa, Partai Hijau acap dimusuhi karena kebijakan perlindungan iklim yang ambisius dan dianggap membebani warga.
Demi keluar dari stigma negatif, calon kanselir Robert Habeck mengedepankan masa jabatannya sebagai menteri ekonomi untuk menjaring suara. Diharapkan, Partai Hijau kini dilihat sebagai platform ekonomi yang serius dan bisa dipercaya.
Serupa SPD, Partai Hijau menyerukan kelonggaran utang demi membiayai transformasi dan dekarbonisasi.
Mereka juga menuntut “pajak miliarder,” seperti yang dikatakan Habeck dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Bild. Menurut perkiraan para ahli, saat ini terdapat 249 orang dengan status miliarder di Jerman:.
“Jika negara mengenakan pajak atas sebagian kecil kekayaan mereka, maka negara akan mendapat sekitar lima hingga enam miliar euro,” menurut perkiraan Habeck. Duit tersebut bisa digunakan untuk membantu sekolah-sekolah, sarannya.
FDP gagas perubahan paradigma ekonomi
Serupa Partai Hijau, FDP pun menggagas reformasi dana pensiun untuk menjamin pemasukan ketika tenaga kerja berkurang. Ketua Umum FDP Christian Lindner juga mendorong ide menginvestasikan sebagian dana pensiun di bursa saham untuk menambah keuntungan.
Lindner, antara lain, menyebut perbedaan ideologi sebagai sumber perpecahan koalisi pemerintah antara SPD, Partai Hijau dan FDP. Dengan menarik diri, partai demokrat liberal itu tidak lagi berkompromi dalam menyusun program politik.
Keringanan pajak, misalnya, dijanjikan bagi perusahaan, termasuk juga kompensasi harga energi yang tinggi. Selain itu, FDP berjanji akan merampingkan birokrasi, sebagai bagian dari penghematan anggaran belanja pegawai di kas negara.
Momok perang dan sikap anti-migrasi
Selain kelesuan ekonomi, kekhawatiran terhadap invasi Rusia di Ukraina dan isu migrasi diyakini juga akan berperan dalam pemilu. Kandidat kanselir CDU, Merz, mengaku tidak akan mengizinkan masuknya pengungsi Suriah setelah ambruknya rejim Bashar Assad. “Bagaimanapun, adalah hal yang benar untuk tidak menerima pengungsi lagi dari Suriah saat ini,” katanya di stasiun televisi ARD .
Dalam manifesto pemilunya, CDU mengusulkan pemeriksaan lebih ketat dan penolakan pengungsi di perbatasan. Seperti partai lainnya, CDU juga menyerukan deportasi yang lebih konsisten terhadap pencari suaka berstatus pelaku kriminal.
Pemilu Jerman juga menentukan bagi Ukraina. Kanselir Scholz selama ini bersikeras tidak akan menyuplai rudal jarak jauh, karena bisa mencapai sasaran di Rusia. Merz sebaliknya mendukung gagasan tersebut.
Diadaptasi dari artikel DW berbahasa Jerman
(haf/haf)
