TRIBUNNEWS.COM – Izin siaran media Al-Jazeera di Tepi Barat Palestina resmi di tangguhkan berlaku mulai 1 Januari 2025, setelah pemerintah Palestina menutup paksa kantor utama Al Jazeera.
Penangguhan ini diumumkan langsung oleh Otoritas Palestina (PA) dengan alasan jaringan yang berkantor pusat di Qatar itu telah melakukan dugaan pelanggaran hukum Palestina.
“Al Jazeera Media Network mengecam keputusan Otoritas Palestina untuk membekukan pekerjaan dan liputannya di Tepi Barat. Al Jazeera menganggap keputusan ini tidak lebih dari sekadar upaya untuk mencegah saluran tersebut meliput peristiwa yang meningkat pesat di wilayah pendudukan,” kata Al Jazeera dalam pernyataanya resminya.
PA mengatakan penangguhan tersebut hanya bersifat sementara, namun sejauh ini pihaknya belum dapat memastikan kapan penangguhan akan dicabut.
Ia menegaskan pencabutan akan dilakukan sambil menunggu kepatuhan jaringan terhadap peraturan hukum.
Adapun keputusan ini dirilis menyusul liputan kritis jaringan Qatar atas serangan PA terhadap perlawanan Palestina di kamp pengungsi Jenin.
Dalam liputan tersebut disebutkan bahwa tujuan operasi gerakan Fatah yang dipimpin presiden Palestina Mahmoud Abbas berhasil membunuh pentolan Brigade Jenin, warga sipil, dan anak-anak.
Sejumlah laporan menyebut mereka beroperasi di bawah pantauan dan dukungan Israel.
Hal ini lantas membuat Otoritas Palestina meradang, mereka bahkan menyebut Al Jazeera sebagai media sesat yang menghasut, serta suka campur tangan dalam urusan internal Palestina.
Al Jazeera Lontarkan Kecaman
Merespon pembekuan izin siaran yang dilakukan PA Palestina, Al Jazeera dengan tegas mengecam tindakan itu.
Mereka menyebut praktik tersebut sejalan dengan pendudukan Israel yang lebih dulu melarang siaran media ini.
“Otoritas Palestina berusaha menghalangi Al Jazeera meliput berbagai peristiwa yang meningkat di wilayah Palestina yang diduduki,termasuk di Jenin dan kamp pengungsian,” lanjut Al Jazeera.
Sementara itu Hamdah Salhut dari Al Jazeera, yang melaporkan dari ibu kota Amman, Yordania, mengatakan bahwa insiden penggerebekan pasukan keamanan Palestina di Jenin tidak disukai oleh warga Palestina di Tepi Barat.
“Otoritas Palestina telah melakukan penggerebekan sendiri yang terpisah dari pasukan Israel. Otoritas Palestina telah melakukan itu selama empat pekan terakhir. Tindakan ini telah menewaskan beberapa warga Palestina,” katanya.
Sebelum Otoritas Palestina memboikot siaran Al Jazeera, pasukan Israel sebelumnya telah lebih dulu menggelar penggerebekan di studio siaran televisi Al Jazeera yang berlokasi di Ramallah Tepi Barat.
Tak hanya melakukan penggerebekan, dalam kesempatan tersebut tentara bersenjata Israel juga turut menyita peralatan siar seperti kamera yang ada dalam ruangan tersebut.
Dari rekaman siaran yang diunggal Al Jazeera, para pasukan bertopeng itu terlihat memaksa masuk gedung siaran, menyusuri tiap lorong studio TV yang menjadi kantor pusat biro Al Jazeera di Tepi Barat.
Pengusiran paksa itu dilakukan lantaran Netanyahu menuduh saluran TV Al Jazeera telah membantu kelompok perlawanan Palestina Hamas.
Karena selama perang berlangsung media asal Qatar itu terus menyebarkan hasutan ke publik. Netanyahu menilai tindakan itu sebagai
Setelah penggerebekan, kepala biro al-Omari mengemukakan kekhawatiran tentang apa yang mungkin dilakukan tentara Israel di kantor tersebut.
Menurut al-Omari cara ini sengaja dilakukan Israel, bertujuan untuk menghapus kebenaran dan mencegah orang mendengar kebenaran.
Hal senada juga dilontarkan Izzat al-Risheq, anggota biro politik Hamas, ia menggambarkan perintah penutupan tersebut sebagai tindakan pembungkaman kebenaran.
“Penutupan kantor Al Jazeera adalah puncak dari perang yang dideklarasikan terhadap jurnalis yang menjadi sasaran terorisme Zionis sistematis yang bertujuan menyembunyikan kebenaran,” jelas al-Risheq.
(Tribunnews.com / Namira Yunia)
