PIKIRAN RAKYAT – Israel secara terang-terangan akan membentuk badan pemerintah yang mengurusi pemindahan paksa warga Palestina di Jalur Gaza. Hal ini telah dikonfirmasi oleh seorang juru bicara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Senin, 24 Maret 2025.
Badan tersebut sedang disusun setelah mendapat persetujuan dari kabinet keamanan Israel menyusul rencana Menteri Pertahanan, Israel Katz. Rencana pembentukan badan ini lantas menuai reaksi keras dari Arab Saudi.
Arab Saudi mengecam pengumuman Israel tentang badan yang bertujuan mengusir warga Palestina. Sementara, Mesir dan negara-negara Arab lainnya masih belum bersikap.
Rencana Kementerian Pertahanan Israel ini merupakan tindak lanjut dari saran Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Trump sebelumnya meminta agar penduduk Palestina di Gaza dipindahkan ke negara lain.
Kelompok hak asasi manusia dan kritikus di seluruh dunia menilai hal ini sebagai pembersihan etnis, pemindahan paksa suatu populasi dari rumahnya. Namun, Israel menyebut pemindahan paksa ini sebagai ‘sukarela’.
“Mempersiapkan keberangkatan sukarela penduduk Jalur Gaza ke negara ketiga dengan cara yang aman dan terkendali,” kata sang juru bicara dilaporkan Al Jazeera.
“Orang-orang yang ingin meninggalkan Jalur Gaza yang ditutup harus diizinkan melakukannya sesuai dengan hukum Israel dan internasional serta sejalan dengan visi Presiden AS Donald Trump,” tutur juru bicara Netanyahu.
Sudah sejak lama
Pemindahan paksa atau pengusiran warga Palestina dari Gaza dan Tepi Barat telah lama direncanakan Nasionalis Israel. Mereka semakin mendorong gagasan itu di tengah perang dengan Hamas.
Saat ini rencana tersebut mulai terbukti dengan tindakan Israel yang melakukan pemblokiran terhadap bantuan kemanusiaan sejak awal Maret 2025. Tak ada lagi bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza sejak pemblokiran tersebut.
Aksi blokade yang dilakukan Israel ini dinilai sebagai salah satu cara dalam proses pemindahan paksa warga Palestina di Gaza.
Juru bicara Netanyahu tidak merinci negara ketiga mana yang mungkin bersedia bekerja sama dengan Israel dalam melaksanakan rencana tersebut.
Netanyahu sebelumnya mengatakan berkomitmen terhadap rencana Trump untuk menciptakan Gaza yang berbeda sambil berjanji setelah perang tidak akan ada Hamas maupun Otoritas Palestina yang memerintah wilayah tersebut.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
