Jakarta –
Setidaknya 48 demonstran dan 14 personel keamanan tewas dalam gelombang aksi unjuk rasa di Iran yang dipicu masalah ekonomi dimulai 28 Desember lalu, menurut kelompok hak asasi manusia. Kerusuhan yang terjadi berbuntut perang pernyataan ‘ancaman’ antara presiden AS dan petinggi Iran.
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyebut para demonstran antipemerintah sebagai “pembuat onar” yang berusaha “memenuhi keinginan presiden AS”.
Iran juga mengirim surat kepada Dewan Keamanan PBB yang menuduh AS mengubah protes menjadi apa yang disebutnya sebagai “tindak kekerasan subversif dan vandalisme yang meluas” di Iran. Sementara itu, Trump mengatakan Iran “dalam masalah besar”.
Aksi protes, yang memasuki hari ke-13, meletus karena masalah ekonomi dan telah berkembang menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini memicu seruan mengakhiri Republik Islam, dan beberapa pihak mendesak pemulihan monarki.
Setidaknya 48 demonstran dan 14 personel keamanan telah tewas, menurut kelompok hak asasi manusia.
Apa ‘ancaman’ Trump, dan respons Khamenei?
Pemadaman internet sedang berlangsung.
“Kami akan menyerang mereka dengan keras di tempat yang paling menyakitkan,” kata Trump di Gedung Putih pada Jumat, sambil menambahkan, pemerintahannya memantau situasi di Iran dengan cermat dan keterlibatan AS bukan berarti mengerahkan “pasukan di lapangan”.
Pernyataan ini sejalan dengan yang disampaikan presiden AS tentang pemerintah Iran pada Kamis, di mana ia berjanji akan “menyerang mereka dengan keras” jika mereka “mulai membunuh orang”.
Khamenei bersikeras dalam pidato televisi pada Jumat.
“Biarkan semua orang tahu bahwa Republik Islam berkuasa melalui darah ratusan ribu orang yang mulia dan tidak akan mundur di hadapan mereka yang menyangkal hal ini,” kata pria berusia 86 tahun itu.
Lalu, dalam pernyataan yang disampaikan kepada sekelompok pendukung, dan disiarkan di televisi negara, Khamenei mempertegas sikapnya, mengatakan Iran “tidak akan mundur dalam menangani unsur-unsur destruktif”.
Duta Besar Iran untuk PBB menuduh AS “campur tangan dalam urusan dalam negeri Iran melalui ancaman, provokasi, dan dorongan sengaja terhadap ketidakstabilan dan kekerasan” dalam surat kepada Dewan Keamanan.
Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Sejak protes dimulai pada 28 Desember, selain 48 demonstran yang tewas, lebih dari 2.277 orang juga ditangkap, menurut Human Rights Activist News Agency (HRANA) yang berbasis di AS.
Iran Human Rights (IHRNGO) yang berbasis di Norwegia mengatakan setidaknya 51 demonstran, termasuk sembilan anak-anak, telah tewas.
BBC Persia telah berbicara dengan keluarga 22 di antaranya dan mengonfirmasi identitas mereka. BBC dan sebagian besar organisasi berita internasional lainnya dilarang melaporkan dari dalam Iran.
Apa yang sebenarnya terjadi di Iran?
Ketegangan semakin meningkat di Iran seiring unjuk rasa terkait biaya hidup yang melonjak.
Video yang diverifikasi oleh BBC Persia memperlihatkan protes menyebar di kota pusat Lordegan, Tehran, dan Marvdasht di Provinsi Fars, pada 1 Januari lalu.
Sejumlah video di media sosial menunjukkan mobil-mobil dibakar selama bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.
Media milik pemerintah melaporkan seorang anggota pasukan keamanan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) tewas dalam bentrokan dengan demonstran pada malam pergantian tahun, 31 Desember lalu, di kota Kouhdasht.
Selain itu, sebanyak 13 anggota polisi dan anggota Basij yang merupakan bagian dari IRGC terluka akibat lemparan batu di wilayah tersebut, menurut laporan media pemerintah.
Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty ImagesPemilik toko menutup bisnis mereka selama protes terhadap kenaikan harga dan ketidakstabilan pasar yang didorong oleh kenaikan nilai tukar mata uang asing yang cepat, dengan perdagangan dolar AS di sekitar 140.000 toman, di Teheran, Iran, pada 31 Desember 2025.
Para demonstran turun ke jalan untuk menuntut agar pemimpin tertinggi negara itu mundur. Beberapa orang juga terdengar menuntut pemberlakuan lagi sistem monarki.
Rentetan aksi protes di Iran ini dimulai dari kemarahan para pedagang di Tehran. Pemicunya adalah nilai mata uang Iran yang melemah terhadap dolar AS di pasar terbuka. Protes kemudian merembet ke berbagai lini.
Pada 30 Desember lalu, para mahasiswa ikut terlibat dan demonstrasi makin meluas ke beberapa kota. Sehari setelahnya, sekolah, universitas, dan lembaga publik ditutup di seluruh Iran.
Melalui pernyataan resmi, pemerintah Iran menyebut penutupan tersebut dilakukan dengan alasan penghematan energi akibat cuaca dingin. Namun, banyak warga Iran memandang ini sebagai upaya untuk mengendalikan massa dan meredam kerusuhan.
Gelombang demonstrasi kali ini merupakan aksi yang paling luas sejak pemberontakan pada 2022 karena kematian seorang perempuan muda bernama Mahsa Amini.
AFPSeorang demonstran memegang poster Mahsa Amini, perempuan muda yang diduga meninggal dalam tahana polisi syariah. Kematiannya telah memicu gelombang besar demonstrasi di Iran.
Saat itu, aksi terjadi usai Amini meninggal di dalam tahanan akibat tuduhan polisi moral tentang pemakaian jilbab yang tidak sesuai aturan. Akan tetapi, unjuk rasa kala itu skalanya tidak sebesar sekarang.
Untuk mencegah eskalasi, keamanan diperketat di Tehran yang menjadi titik mula demonstrasi.
Presiden Masoud Pezeshkian berkata pemerintahannya akan mendengarkan “tuntutan yang sah” dari para demonstran.
Namun, Jaksa Agung Mohammad Movahedi-Azad juga memperingatkan bahwa upaya untuk menciptakan ketidakstabilan akan dibalas dengan “tanggapan yang tegas”.
Respons aparat keamanan dan ancaman dari Trump
Merebaknya demonstrasi ini direspons dengan berbagai penangkapan oleh aparat keamanan Iran.
Ketua Mahkamah Agung Provinsi Lorestan, Saeed Shahvari, mengumumkan penangkapan sejumlah demonstran beberapa hari terakhir di kota Azna dan Delfan. Namun, Shahvari tidak menyebutkan jumlah tahanan yang ada.
Ia hanya berkata telah memerintahkan kepala keadilan dan jaksa penuntut umum serta jaksa revolusioner di dua kota tersebut untuk “mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap para perusuh dan pada mereka yang mengganggu ketertiban dan keamanan publik.”
Sejak kemarin, banyak gambar demonstrasi bertebaran. Salah satunya demonstrasi yang terjadi di Azna.
Media massa di Iran melaporkan selama demonstrasi tersebut, markas polisi diserang sehingga menyebabkan “tiga orang tewas dan 17 luka-luka.”
Kantor berita Fars menulis, “Sekelompok perusuh memanfaatkan kerumunan demonstrasi di Azna dan menyerang markas polisi, menggunakan berbagai senjata tajam dan panas untuk melucuti senjata petugas dan menyerang gudang senjata.”
UGCDua tangkapan layar dari sebuah video yang menunjukkan seorang pria duduk di tengah jalan di Teheran di depan pasukan keamanan Iran.
Dalam situasi ini, Presiden AS Donald Trump tiba-tiba mengeluarkan peringatan pada Iran.
Trump menulis di pelantar media sosial Truth Social, “Jika Iran menembak dan membunuh demonstran damai secara brutal, seperti kebiasaan mereka, Amerika Serikat akan datang untuk menolong mereka. Kami siap mengambil tindakan.”
Sebelumnya, laman Persia dari Departemen Luar Negeri AS juga menanggapi aksi protes di Iran.
Melalui unggahan di X, lembaga itu menyebut, “sangat prihatin dengan laporan dan video yang menunjukkan bahwa demonstran damai di Iran menghadapi intimidasi, kekerasan, dan penangkapan. Menuntut hak dasar bukanlah kejahatan. Rezim Republik Islam harus menghormati hak-hak rakyat Iran dan menghentikan penindasan.”
Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
Esmail Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, menanggapi sikap Trump yang mendukung para demonstran. Ia bilang klaim AS tentang “kasih sayang terhadap rakyat Iran” tidak sesuai dengan catatan sejarah tindakan negara tersebut terhadap orang-orang Iran.
Dalam pesan di platform media sosial X, Baghaei menuduh AS “mengorganisir kudeta 19 Mordad 1953 terhadap pemerintah terpilih Dr. Mohammad Mossadegh.”
Dia juga menuding AS pernah “menembak jatuh pesawat penumpang Iran pada 1988 dan membunuh perempuan dan anak-anak tak bersalah”.
Baghaei menulis pula, AS “sepenuhnya mendukung Saddam Hussein dalam perang delapan tahun.” Kini, Trump mengancam akan menyerang “dengan dalih belas kasihan terhadap orang Iran.”
Baghaei pun menekankan bahwa “orang Iran tidak akan membiarkan intervensi asing dalam dialog dan interaksi mereka untuk menyelesaikan masalah.”
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menafsirkan sikap Trump terhadap protes di Iran mengindikasikan keterlibatan AS dalam protes tersebut.
Larijani juga berkata “latar belakang di balik layar telah menjadi jelas.” Apalagi pasca peringatan Trump tersebut.
Larijani menulis di akun media sosial X miliknya, “Dengan sikap pejabat Israel dan Trump, latar belakang insiden tersebut menjadi jelas. Kami menganggap posisi pengusaha yang berdemonstrasi terpisah dari unsur-unsur destruktif.”
Ia juga menambahkan, “Trump harus tahu bahwa campur tangan Amerika dalam masalah internal ini setara dengan kekacauan di seluruh wilayah dan menjadi kehancuran kepentingan Amerika.”
Penasihat Pemimpin Republik Islam, Ali Shamkhani, juga menanggapi pernyataan Trump dengan berkata: “Rakyat Iran tahu betul pengalaman menyelamatkan orang Amerika; dari Irak dan Afghanistan hingga Gaza.”
Pada akun media sosial X-nya, Shamkani juga menuliskan: “Setiap tangan intervensionis yang mendekati keamanan Iran dengan dalih apa pun akan dipotong sebelum tiba. Keamanan nasional Iran adalah garis merah, bukan panggung untuk cuitan yang provokatif.”
Bagaimana tanggapan oposisi?
Gambar yang dirilis dari kota Zahedan menunjukkan peserta salat Jumat pada 3 Januari, meneriakkan slogan protes sebagai bentuk solidaritas untuk para demonstran dari kota-kota lain di Iran.
Foto yang diperoleh BBC, serta gambar-gambar mengerikan lainnya, menampilkan juga para jamaah meneriakkan slogan seperti “Warga Iran, teriakkan hak-hakmu” dan “Mati bagi diktator” setelah meninggalkan masjid Zahedan.
Mawlavi Abdul Hamid Esmailzahi, pemimpin shalat Jumat di Zahedan, menyampaikan dalam khotbah salat Jumat pekan ini, “Hidup dan mata pencaharian rakyat Iran telah mencapai jalan buntu.”
“Rakyat berhak mengadakan protes damai, dan petugas tidak boleh menangani demonstran dengan kekerasan,” tuturnya.
Apa yang disampaikan Esmailzahi ini merujuk pada rentetan unjuk rasa baru-baru ini.
Ia juga menyampaikan, “Kita semua adalah orang Iran. Hari ini, orang-orang kelaparan, dan bahkan beberapa kapitalis menghadapi masalah serius. Pejabat harus mendengarkan suara bangsa dan berpikir secara mendasar.”
Esmailzahi mengkritik rencana pembagian kupon oleh pemerintah.
“Program-program semacam itu tidak berguna. Pejabat harus melihat apa yang diinginkan rakyat. Cara dan kehendak rakyatlah yang menjadi patokan, dan tidak ada yang boleh memaksakan pandangan dan keinginan mereka pada rakyat,” tuturnya.
Mehdi Karroubi, kritikus politik dan mantan ketua parlemen Iran, mengkritik jumlah anggaran yang dialokasikan untuk “institusi agama dan pemerintah. Karroubi menyebutnya sebagai “pencurian harta negara.”
“Saya terkejut bahwa Dr. Pezhakian, dalam kondisi keuangan yang sulit dan situasi perang seperti ini, telah menyerah sehingga berani untuk merampok atau memboroskan kekayaan negara dengan cara ini,” ujar Karroubi.
Karroubi, yang dibebaskan dari tahanan rumah kurang dari setahun lalu, menyinggung presiden: “Dia harus menghentikan praktik mencari keuntungan dari lembaga-lembaga yang menghabiskan anggaran negara dan tidak memberikan manfaat sedikit pun bagi negara,”
“Sebagai ulama, saya malu kepada rakyat karena anggaran yang diberikan kepada individu-individu berkedok lembaga keagamaan dan budaya,” ujarnya.
Lihat juga Video ‘Khamenei Sebut Gelombang Demo di Iran Ulah AS’:
(ita/ita)