Xcloud.id

Institusi: Universitas Jember

  • Menjaga Kredibilitas Bank Sentral

    Menjaga Kredibilitas Bank Sentral

    loading…

    Adhitya Wardhono, PhD. Foto/Istimewa

    Adhitya Wardhono, PhD

    Dosen dan peneliti ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Jember. Koordinator Kelompok Riset Behavioral Economics on Monetary, Financial, and Development Policy” (KeRis Benefitly) – Universitas Jember.

    WACANA kredibilitas bank sentral selalu diarahkan pada aras pemikiran kokohnya konstruksi menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara. Sederhananya, ekspektasi masyarakat terhadap kebijakan moneter bisa memengaruhi dinamika ekonomi, terutama ketika suku bunga mendekati batas bawah efektif (effective lower bound/ELB). Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap bank sentral, ekspektasi inflasi bisa menjadi tidak terjangkar. Maka ikutannya adalah menciptakan risiko spiral deflasi atau inflasi yang tak terkendali. Dalam konteks Indonesia, pentingnya kredibilitas Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter sangat relevan, mengingat tantangan ekonomi terus berkembang, baik di level domestik maupun global.

    Situasi ekonomi yang tidak menentu telah Indonesia hadapi, seperti periode taper tantrum pada tahun 2013 lalu. Masa itu, kecenderungan fenomena pelemahan nilai tukar rupiah memicu kenaikan inflasi yang relatif signifikan. BI merespons dengan menaikkan suku bunga acuan secara agresif untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar. Langkah ini menunjukkan pentingnya kebijakan moneter tegas dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan bank sentral. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Seiring berjalannya waktu, tantangan baru muncul, terutama ketika pandemi COVID-19 melanda. BI menurunkan suku bunga acuan hingga ke level terendah dalam sejarah, yaitu 3,5%, untuk mendorong pemulihan ekonomi. Langkah ini mendekati batas bawah efektif, yang berarti bahwa ruang untuk manuver kebijakan moneter konvensional menjadi semakin terbatas.

    Dalam kondisi seperti ini, kredibilitas bank sentral menjadi semakin penting. Ketika ekspektasi inflasi tetap terjangkar, kebijakan moneter yang tidak konvensional, seperti quantitative easing dan forward guidance, bisa menjadi alat yang efektif. Namun, jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan bank sentral untuk mencapai target inflasi, langkah-langkah tersebut bisa kehilangan efektivitasnya. Dalam kasus Indonesia, BI telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga ekspektasi inflasi tetap terkendali, seperti melalui publikasi laporan ekonomi dan komunikasi kebijakan yang transparan. Namun, efektivitas upaya ini sangat bergantung pada seberapa cermat dan taktis BI bisa membangun persepsi publik bahwa langkah-langkahnya tepat dan akan berhasil.

    Ekspektasi inflasi yang terjangkar adalah kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global. Tantangan ini semakin relevan mengingat tekanan inflasi yang sering kali bersumber dari luar negeri, seperti kenaikan harga minyak dunia atau gangguan pada rantai pasok global. Ketika tekanan eksternal seperti ini muncul, masyarakat cenderung lebih sensitif terhadap langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh BI. Jika kebijakan tersebut tidak diiringi dengan komunikasi yang efektif, risiko ekspektasi inflasi menjadi tidak terjangkar akan meningkat, yang pada akhirnya bisa memperburuk kondisi ekonomi.

    Keberhasilan BI dalam menjaga kredibilitasnya juga tercermin dari bagaimana ia menangani dinamika nilai tukar rupiah. Indonesia sering kali menghadapi volatilitas nilai tukar yang tinggi. Beberapa tahun terakhir, BI telah berhasil menjaga stabilitas rupiah melalui kombinasi intervensi pasar, pengelolaan cadangan devisa, dan kebijakan suku bunga. Namun, stabilitas nilai tukar bergantung pada langkah teknis dan persepsi pasar terhadap kemampuan BI mengelola tekanan eksternal. Jika ekspektasi terhadap stabilitas rupiah terjaga, volatilitas pasar bisa diminimalkan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

    Namun, tantangan yang dihadapi BI tidaklah sederhana. Ketika dunia menghadapi krisis global seperti pandemi COVID-19, tantangan kredibilitas menjadi lebih kompleks. Penurunan suku bunga secara drastis dan kebijakan tidak konvensional sering menimbulkan kekhawatiran, seperti risiko inflasi di masa depan atau sulitnya bank sentral menarik kembali likuiditas yang telah disuntikkan ke perekonomian.

    Dalam konteks Indonesia, kebijakan moneter longgar selama pandemi telah membantu mendorong pemulihan ekonomi, tetapi juga menciptakan tantangan baru terkait stabilitas harga di masa depan. Oleh karena itu, langkah-langkah komunikasi kebijakan yang efektif menjadi sangat penting untuk mengelola ekspektasi masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

  • Pengamat Politik Unej: Jokowi Sowan ke Sri Sultan Hamengkubuwono X Pertanda Panik

    Pengamat Politik Unej: Jokowi Sowan ke Sri Sultan Hamengkubuwono X Pertanda Panik

    Jember (beritajatim.com) – Kedatangan Joko Widodo ke Yogyakarta untuk sowan kepada Sri Sultan Hamengkubuwono X, Rabu (15/1/2025), menandakan kepanikan, sekaligus strategisnya posisi sang raja dalam peta politik nasional.

    Jokowi menyatakan kedatangannya hanya silaturahim biasa. Namun di mata pengajar ilmu komunikasi Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Muhammad Iqbal menilai, Jokowi sangat memerlukan sosok Sultan.

    “Dia bergantung penuh pada sosok Sultan agar bisa memediasi terjadinya pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,” kata Iqbal, Kamis (16/1/2025).

    Jokowi agaknya ingin mengulangi pertemuan dengan Sultan menjelang pemilihan presiden pada 28 Januari 2024. Saat itu terungkap Jokowi meminta bantuan Sultan untuk memfasilitasi pertemuan Jokowi dengan Megawati.

    Dalam pandangan Iqbal, Jokowi jelas tidak ingin Megawati membuat perlawanan balik yang lebih sengit terhadapnya diri dan dinasti keluarganya, setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus Harun Masiku.

    Pernyataan Hasto tentang adanya puluhan bukti video kasus hukum yang melibatkan Jokowi dan dinasti keluarganya, menurut Iqbal, menjadi perhatian serius Jokowi. “Apalagi Megawati tegas pasang badan membela Hasto,” kata alumnus Universitas Airlangga Surabaya ini.

    Sebagaimana Megawati, publik membaca ada serangkaian kriminalisasi yang makin intensif terhadap sejumlah elite PDIP terkait kasus hukum dan politik. “Sebaliknya, sejumlah laporan masyarakat sipil terkait kasus hukum dinasti Jokowi tampak masih jauh panggang dari api ada transparansi,” kata Iqbal.

    Saat ini publik dipertontonkan episode pertarungan antara Megawati melawan Jokowi. Di tengah pertarungan itu, menurut Iqbal, daya magnet Sultan terlihat besar untuk mempertemukan Megawati, Prabowo, dan Jokowi.

    Iqbal percaya, Presiden Prabowo Subianto sebenarnya tak punya masalah serius dengan Megawati. “Justru Jokowi yang dinilai sangat bermasalah di mata Megawati, yang dibuktikan dengan pemecatan Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan,” katanya. [wir]

  • Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    Alasan Mengapa Keanggotaan Indonesia di BRICS Jadi Langkah Tepat Prabowo Menurut Pakar

    GELORA.CO – Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) dinilai menjadi langkah tepat yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Prof. Aleksius Jemadu memandang bahwa keanggota BRICS menguntungkan Indonesia secara historis dan dari aspek sosio-ekonomi.

    “Karena secara historis The Global South (Negara-Negara Berkembang di Selatan) adalah habitat alamiah Indonesia,” kata Prof. Aleksius saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (8/1/2025).

    Selain itu, Aleksius memandang bahwa kebijakan luar negeri tersebut dapat mendukung program prioritas pemerintah di dalam negeri, khususnya ketahanan pangan dan diversifikasi energi. Sementara itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan di BRICS bisa membawa keuntungan bagi Indonesia dengan mempertimbangkan potensi pasar yang begitu besar karena terdapat raksasa ekonomi masa depan dunia, yakni India dan China.

    “Keputusan itu juga melepaskan Indonesia dari keterikatan yang kaku dengan ASEAN yang selama ini membatasi ruang gerak dan manuver diplomasi kita. Apalagi di dalam BRICS sudah bergabung Thailand, Malaysia, dan Vietnam, yang menjadi pesaing kita di Asia Tenggara,” ujarnya.

    Walaupun demikian, dia mengatakan bahwa ada dua tantangan ke depannya bagi Indonesia usai menjadi anggota penuh BRICS, yakni pertama, persaingan internal antarnegara BRICS. Kemudian, kedua, prinsip bebas aktif yang masih dipertahankan agar tidak larut dalam pendekatan konfrontatif China terhadap Kelompok G7.

    Pakar hubungan internasional Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia Riska Sri Handayani menilai keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menjadi gebrakan besar Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari pemerintahannya. Walaupun demikian, dalam konteks politik dalam negeri, Riska mengingatkan pemerintah perlu menunjukkan kebermanfaatan keanggotaan penuh tersebut.

    “Pemerintah dalam hal ini harus bisa proaktif memanfaatkan keanggotaan pada BRICS dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Ada banyak sektor-sektor yang dapat digarap dalam kerangka kerja sama antara negara-negara anggota, dan keanggotaan Indonesia nantinya akan dapat meningkatkan bargaining power (kekuatan tawar-menawar, red.) untuk kepentingan dalam negeri,” kata Riska saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Kemudian dalam konteks politik luar negeri, dia menilai keanggotaan penuh tersebut dapat memperkokoh posisi The Global South atau Negara-Negara Berkembang di Selatan pada forum global dan membuka peluang kerja sama dengan negara-negara Utara Global.

    “Bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS diharapkan akan dapat membawa sentimen positif untuk menghindari ketegangan geopolitik dan konflik internasional, terlebih Indonesia selama ini dikenal sebagai negara nonblok,” ujarnya.

    Walaupun demikian, Riska mengatakan bahwa terdapat kekhawatiran adanya sentimen negatif dari Amerika Serikat terhadap keanggotaan penuh Indonesia di BRICS.

    “Hal ini terkait fakta adanya rivalitas antara Amerika Serikat-Rusia dan persaingan antara pemerintah Amerika Serikat dengan China. Terlebih lagi, fakta bahwa Amerika Serikat saat ini kembali di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang dapat mengulang kembali perang dagang pada tahun 2018 yang lalu,” jelasnya.

    Oleh sebab itu, dia mengingatkan bahwa penting bagi Indonesia untuk menjaga posisinya di luar pengaruh dan tarik-menarik kekuatan global.

    “Kedaulatan dan populasi 270 juta masyarakat adalah modal sekaligus tanggung jawab negara untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan nasionalnya tanpa harus mengikatkan diri pada salah satu kekuatan,” ujarnya.

    Sementara, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Jember (Unej) Prof. Abubakar Eby Hara mengatakan bahwa dalam konteks politik luar negeri, keanggotaan penuh Indonesia di BRICS menunjukkan komitmen jangka panjang.

    “Untuk mendorong tatanan hubungan internasional yang lebih adil. Ini sudah disuarakan sejak masa Bung Karno (Presiden Pertama RI Soekarno),” kata Prof. Eby saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, dengan menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia dapat membangun kekuatan secara politis untuk menghadapi kekuatan negara-negara lain. “Misalnya, untuk melawan kemunafikan Barat yang misalnya membela Israel yang jelas-jelas melakukan genosida dan pelanggaran HAM (hak asasi manusia),” ujarnya.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa keanggotaan penuh di BRICS membawa harapan peningkatan perdagangan dengan sesama negara anggota BRICS.

    “Para anggotanya juga sedang mencari alternatif kerja sama yang lebih menguntungkan, seperti menggunakan mata uang lokal sesama mereka. Ini sudah dipraktikkan oleh Rusia dengan China misalnya,” katanya.

    Sebelumnya, Senin (6/1/2025), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.

    “Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global,” demikian pernyataan Pemerintah Brasil.

    Bergabungnya Indonesia ke BRICS pertama kalinya disepakati oleh anggota-anggota BRICS dalam KTT di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023. Namun, karena Indonesia melaksanakan pemilihan umum pada Februari 2024, Pemerintah RI secara resmi menyatakan niat bergabung ke dalam BRICS hanya setelah pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto terbentuk.

    Dalam pernyataannya, Brasil menilai Indonesia telah mendukung isu-isu yang menjadi prioritas selama presidensi Brasil di BRICS dari 1 Januari hingga 31 Desember 2025. BRICS didirikan pada 2009 dengan anggota Brasil, Rusia, India, dan China, serta Afrika Selatan yang bergabung pada 2011, yang kemudian akronim dibentuk dari huruf pertama negara anggota tersebut.

    Blok ini sekarang telah diperluas untuk mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab yang bergabung pada Desember 2023, namun kelompok tersebut memutuskan untuk tetap menggunakan nama BRICS. Selain Indonesia, BRICS juga menyambut tiga negara Asia Tenggara lainnya sebagai anggota baru, yaitu Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

    Anggota-anggota BRICS menguasai 40 persen populasi dunia dan 35 persen produk domestik bruto (PDB) global sehingga menjadikannya pemain yang penting di kancah internasional.

  • Pendaftaran Mahasiswa Jalur Prestasi di Unej Dibuka, Kampus Minta Sekolah Bikin Akun Surabaya 7 Januari 2025

    Pendaftaran Mahasiswa Jalur Prestasi di Unej Dibuka, Kampus Minta Sekolah Bikin Akun Surabaya 7 Januari 2025

    Pendaftaran Mahasiswa Jalur Prestasi di Unej Dibuka, Kampus Minta Sekolah Bikin Akun
    Tim Redaksi
    JEMBER, KOMPAS.com
    – Seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru (SNPMB) tahun 2025 melalui jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (
    SNBP
    ) resmi dimulai pada Selasa (7/1/2025).
    Seleksi ini mengandalkan prestasi sekolah dan prestasi siswa sebagai dasar penentuan kelulusan, sehingga peran aktif sekolah sangat penting.
    Sekolah diharapkan segera membuat akun sekolah untuk pendaftaran jalur SNBP, yang merupakan tahap pertama dari rangkaian pendaftaran.
    Rektor
    Universitas Jember
    (Unej)
    Iwan Taruna
    menyampaikan bahwa tahapan pembuatan akun sekolah dibuka mulai tanggal 6 hingga 31 Januari 2025.
    “Jika sekolah tidak membuat akun SNBP, maka dipastikan siswanya tidak bisa mendaftarkan diri di jalur tanpa tes ini,” ujarnya.
    Iwan juga menambahkan, sekolah yang sudah memiliki akun SNBP pada tahun sebelumnya tidak perlu membuat akun baru.
    “Tentu sangat disayangkan jika siswa yang masuk kategori eligible gagal ikut SNBP gara-gara sekolah tidak membuat akun SNBP,” kata Iwan.
    Ia berharap semua sekolah bersedia memfasilitasi siswa-siswinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
    Berdasarkan data panitia pusat SNPMB, tercatat ada 20.696 sekolah yang memiliki akun, sehingga anak didiknya bisa mendaftarkan diri di jalur SNBP pada tahun 2024.
    Tahun ini, panitia pusat SNPMB menargetkan semakin banyak sekolah yang membuat akun SNBP sehingga lebih banyak siswa memiliki peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
    Selain itu, panitia pusat SNPMB juga memberikan kebijakan baru dengan penambahan kuota siswa eligible sebanyak 5 persen bagi sekolah yang menggunakan e-Rapor.
    Wakil Ketua Tim Kerja Humas Unej Iim Fahmi Ilman mengingatkan agar siswa yang mengikuti SNBP mempertimbangkan secara matang pilihan program studi dan perguruan tinggi negeri (PTN) yang akan dipilih.
    “Bagi siswa yang diterima di PTN melalui jalur SNBP, maka tidak bisa mendaftarkan diri di jalur penerimaan mahasiswa baru lainnya seperti jalur seleksi nasional berdasarkan tes maupun jalur mandiri,” ujarnya.
    Oleh karena itu, siswa disarankan berkonsultasi dengan pihak sekolah dan orang tua, mengingat sekolah lebih memahami rekam jejak akademis siswa.
    “Peran orang tua sangat penting mengingat mereka yang akan membiayai kuliah,” tutup Iim.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lemahnya Literasi Media dan Kasus OCCRP

    Lemahnya Literasi Media dan Kasus OCCRP

    loading…

    Eko Ernada, Dosen FISIP Universitas Jember. Foto/Istimewa

    Eko Ernada
    Dosen FISIP Universitas Jember

    PEMBERITAAN mengenai nominasi Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) baru-baru ini memicu diskursus luas di Indonesia. Meski OCCRP kemudian membantah memiliki bukti yang menunjukkan keterlibatan Jokowi dalam korupsi, narasi yang telah menyebar di ruang publik terbukti efektif membentuk opini masyarakat.

    Fenomena ini membuka ruang diskusi ilmiah terkait rendahnya literasi media, lemahnya penerapan prinsip jurnalistik, serta efek echo chamber dalam pembentukan persepsi publik. Kasus seperti ini sebenarnya bukanlah yang pertama terjadi, baik di Indonesia maupun di dunia.

    Pada 2016, misalnya, isu terkait Pizzagate di Amerika Serikat menjadi salah satu contoh paling menonjol. Dalam kasus tersebut, sebuah teori konspirasi menyebar secara masif melalui media sosial yang mengklaim bahwa petinggi Partai Demokrat terlibat dalam jaringan perdagangan manusia dan eksploitasi anak yang berpusat di sebuah restoran piza.

    Meski teori ini didasarkan pada informasi yang tidak terverifikasi dan telah dibantah secara resmi, penyebarannya memicu kegaduhan besar di publik, termasuk serangan bersenjata ke restoran tersebut oleh individu yang percaya pada narasi tersebut.

    Di Indonesia, kasus serupa pernah terjadi pada 2019 ketika sebuah video viral di media sosial mengklaim bahwa surat suara untuk Pemilu 2019 telah dicetak dan dicoblos secara ilegal di sebuah gudang di Malaysia. Informasi ini langsung menyebar luas, terutama di kalangan kelompok tertentu yang skeptis terhadap pemerintah.

    Setelah dilakukan investigasi oleh pihak berwenang, klaim tersebut terbukti tidak benar, tetapi narasi awal telah merusak kepercayaan sebagian masyarakat terhadap proses pemilu. Kedua kasus ini, seperti halnya kasus OCCRP, menunjukkan bagaimana narasi yang tidak diverifikasi dapat menciptakan kegaduhan dan memperkuat polarisasi di masyarakat.

    Dalam teori komunikasi Two-Step Flow yang dikemukakan oleh Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld, informasi sering kali tidak diterima langsung oleh publik, tetapi melalui perantara seperti media massa atau tokoh berpengaruh (opinion leaders). Dalam ketiga kasus ini, media sosial berperan besar sebagai penyebar utama informasi yang belum terverifikasi.

    Tokoh publik atau kelompok tertentu yang menyebarluaskan narasi awal tanpa melakukan pemeriksaan fakta lebih lanjut memperburuk situasi, sehingga informasi yang salah dianggap kebenaran oleh banyak pihak. Fenomena ini juga diperburuk oleh algoritma media sosial yang menciptakan ruang informasi tertutup (echo chamber).

    Algoritma platform seperti Facebook dan Twitter dirancang untuk menampilkan konten yang relevan dengan preferensi pengguna, yang sering kali memperkuat bias yang ada. Hal ini membuat individu cenderung hanya terpapar informasi yang mendukung keyakinan mereka, sekaligus mengabaikan informasi yang berlawanan.

  • Tembok Pagar Rumah Sakit Universitas Jember Sepanjang 30 Meter Ambruk, Menutup Akses Jalan Warga

    Tembok Pagar Rumah Sakit Universitas Jember Sepanjang 30 Meter Ambruk, Menutup Akses Jalan Warga

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Tembok pembatas milik Rumah Sakit Universitas Jember, Jawa Timur roboh menutup akses warga di jalan Slamet Riyadi Gang 5, Sabtu (4/1/2025).

    Tembok pagar sepanjang 30 meter dengan ketinggian 2 meter tersebut ambruk sekira pukul 10.00 WIB. Ketika hujan rintik-rintik di Bumi Pandalungan

    Tembok yang ambruk itu, merupakan pembatas lahan tanah pembuangan Rumah Sakit Universitas Jember (UNEJ) dengan jalan umum. Bahkan kabarnya, bangunan ini sudah berusia 47 tahun.

    Abdul Hamid, warga setempat mengungkapkan tanda-tanda keretakan pada tembok sudah terlihat sebelumnya. Bahkan sudah dilaporkan kepada pihak Universitas Jember 

    “Saya sudah melaporkan kondisi tembok itu sebelumnya. Tetapi tidak ada tindakan dari pihak terkait. Akhirnya tembok benar-benar roboh hari ini,” ujarnya.

    Menurutnya, warga sebenarnya telah meminta pihak Universitas Jember agar tembok tersebut segera dibongkar. Sebab kondisinya sangat mengkhawatirkan.

    “Kami khawatir tembok itu akan roboh dan bisa saja menimbulkan korban. Untungnya, kejadian ini tidak memakan korban jiwa,” ulas Hamid.

    Pasca insiden ini, Hamid mengaku langsung melaporkan hal tersebut kepada Universitas Jember. Supaya material tembok yang roboh segera dibersihkan.

    “Puing-puing tembok yang roboh segera dibersihkan untuk menghindari potensi bahaya lain. Alhamdulillah permasalahan tembok yang roboh bisa teratasi dengan cepat dan warga bisa aktifitas lagi,” tuturnya.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Humas Universitas Jember Iim Fahmi Ilman mengatakan.

    Kampus telah menerjunkan petugas untuk membersihkan sisa-sisa reruntuhan tembok. 

    “Kontraktor segera membersihkan puing-puing pagar yang roboh agar akses warga bisa kembali lancar,” tanggapnya.

    Selain itu, kata dia, kampus juga meruntuhkan sisa pagar yang hampir roboh di kawasan Kecamatan Patrang Jember, untuk menjaga keamanan dan keselamatan warga.

    “Termasuk memperbaiki fasilitas umum yang terdampak dengan robohnya tembok tersebut,” imbuh pria yang akrab disapa Iim ini.

    Iim menjelaskan, usia tembok yang roboh itu memang bangunan milik Universitas Jember cukup tua. Karena dibangun sejak 1978 untuk pagar proyek bangunan rumah sakit.

    “Tembok pagar tersebut adalah bagian dari bangunan kampus UNEJ di Patrang yang dibangun sekitar tahun 1978. Jadi usianya sudah tua,” ulasnya.

  • Pengamat: Putusan MK terkait capres hadiah terindah bagi demokrasi

    Pengamat: Putusan MK terkait capres hadiah terindah bagi demokrasi

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Pengamat politik Universitas Jember (Unej) Dr M. Iqbal menilai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold merupakan hadiah terindah bagi demokrasi pemilu Indonesia.

    “Kabar itu menjadi kado istimewa mengawali tahun baru 2025 atau triwulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,” katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu.

    Menurutnya perjuangan panjang aktivis prodemokrasi yang bernas cadas dengan mengajukan lebih dari 30 judicial review menyoal ambang batas tersebut sepertinya terbayar lunas.

    “Kini setiap partai politik peserta pemilu bisa bebas mencalonkan kader terbaiknya atau siapa pun yang dinilai pantas berkontestasi di Pemilu Presiden (Pilpres) 2029 tanpa terpaksa atau dipaksa bergantung pada partai yang mendominasi suara elektoral,” ujarnya.

    Bagi parpol pemilik kursi di parlemen atau yang punya suara bahkan parpol baru yang lolos jadi peserta pemilu nantinya punya hak yang sama mencalonkan pasangan capres/cawapres.

    “Pemilih pun punya banyak pilihan calon, sehingga tidak terbatas hanya dua pasangan calon sebagaimana tiga pemilu presiden 2014 sampai 2024,” ucap Iqbal yang juga pakar komunikasi politik itu.

    Kendati tanpa ambang batas, lanjut dia, tidak otomatis pemilu 2029 akan diikuti pasangan capres sebanyak jumlah partai peserta pemilu, misalkan saat ini ada 18 partai dan kemungkinan bisa bertambah menjadi 20 sampai 25 peserta pemilu, bukan berarti bakal ada 25 pasangan capres.

    “Bagi parpol menyiapkan sosok figur terbaik bukan hal mudah. Pertimbangannya sangat kompleks mulai dari etikabilitas, kapasitas, popularitas dan elektabilitas, hingga saldo kas, sehingga rasionalitas dan primordialitas maupun pragmatisme partai akan diuji untuk berkoalisi atau teguh mencalonkan sendiri,” katanya.

    Secara komunikasi politik, kata dia, putusan MK itu sejatinya merupakan konstruksi pesan yang kuat bersifat antisipatif atau mencegah berulangnya stagnasi kontestasi pemilu eksekutif dengan fakta telah terjadi aksi borong rekomendasi partai, hingga ciptakan polarisasi akut di masyarakat.

    “Putusan MK yang final dan mengikat itu bisa dianggap membuyarkan hasrat potensi abuse of power, dominasi kekuasaan terhadap proses pencalonan pilpres. Setiap partai akhirnya punya daya dan posisi tawar yang setara, ” tuturnya.

    Iqbal menjelaskan bahwa putusan MK itu memang baru sebatas menyegarkan kembali oksigen demokrasi pemilu, bukan seketika mengubah seluruh iklim demokrasi Indonesia.

    “Sudah semestinya putusan MK itu menjadi cambuk keras yang melecut bangsa dan segenap elit politik, serta masyarakat sipil untuk terus makin mendewasakan demokrasi dan taat konstitusi,” katanya.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • BPBH Universitas Jember Berikan 1.720 Pendampingan Hukum Gratis Sejak 2021

    BPBH Universitas Jember Berikan 1.720 Pendampingan Hukum Gratis Sejak 2021

    Jember (beritajatim.com) – Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) milik Fakultas Hukum Universitas Jember, di Kabupaten Jember, Jawa Timur, telah memberikan bantuan pendampingan hukum sebanyak 1.720 kali sejak 2021 hingga 2024.

    “Jika dirata-ratakan setiap tahun, kami memberikan 550-an bantuan hukum gratis,” kata Dekan FH Unej Bayu Dwi Anggono, sebagaimana dilansir Humas Unej, Jumat (3/1/2025).

    BPBH menjadi sarana bagi mahasiswa FH Unej untuk mendampingi masyarakat tidak mampu dalam beperkara. Para mahasiswa yang terlibat juga belajar menangani perkara dan mengasah kemahiran dalam perkara yang berdimensi kemanusiaan. Hal ini mengasah kepekaan sosial sekaligus integritas mahasiswa.

    Aktivitas tersebut membuat BPBH FH Unej menjadi satu-satunya organisasi bantuan hukum (OBH) yang dikelola perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), yang memperoleh akreditasi A dari Kementerian Hukum dua periode berturut-turut, 2022-2024 dan 2025-2027.

    Bayu berterima kasih kepada masyarakat dan para pencari keadilan yang mempercayai BPBH FH Unej untuk membantu menyelesaikan masalah hukum mereka. “Kami berterima kasih kepada para mitra kerjasama seperti Pengadilan Negeri yang senantiasa mendukung kerja-kerja kemanusian BPBH FH Unej,” katanya. [wir]

  • Obsesi Gerakan Ekonomi Global Selatan

    Obsesi Gerakan Ekonomi Global Selatan

    loading…

    Adhitya Wardhono, PhD. Foto/Istimewa

    Adhitya Wardhono, PhD

    Dosen dan peneliti ekonomi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Jember. Koordinator Kelompok Riset Behavioral Economics on Monetary, Financial, and Development Policy” (Ke-Ris Benefitly)- Universitas Jember.

    PERHELATAN Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) di Kairo, Mesir, Kamis 19 Desember 2024 telah berlangsung. KTT ini bertujuan meningkatkan kerja sama ekonomi kedelapan negara hingga peningkatan standar hidup negara-negara tergabung. Didirikan untuk menjawab kebutuhan negara-negara berkembang meningkatkan posisinya dalam kancah ekonomi global. Muhibah kali ini merekomendasi Indonesia untuk menerima jabatan Ketua D-8 berlaku 1 Januari 2026. Ini menandai komitmen Indonesia memperkuat kerja sama ekonomi di tingkat internasional di antara negara-negara anggota KTT D-8. Yakni Indonesia, Mesir, Bangladesh, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.

    Perbedaan signifikan konfigurasi ekonomi domestik masing-masing negara anggota adalah masalah yang perlu diperhatikan. Disparitas ekonomi antaranggota, seperti Turki lebih maju dibandingkan Nigeria atau Bangladesh, ini memerlukan strategi redistribusi keuntungan melalui transfer teknologi dan investasi pendanaan. Paling tidak ada dua negara yaitu Turki dan Malaysia yang adopsi teknologi di industri sudah pada level tinggi, sedangkan yang lainnya masih pada level moderat. Tantangan seperti hambatan tarif, perbedaan regulasi, dan infrastruktur logistik yang belum memadai memerlukan perhatian serius.

    Peluang yang Mungkin
    D-8 bisa memanfaatkan kerja sama ini untuk saling menemukenali keadaan ekonomi domestik masing-masing dengan memanfaatkan keunggulan komparatif. Seperti industri manufaktur Turki yang lebih unggul dalam otomotif dan tekstil. Sedangkan komoditas agrikultur Indonesia seperti kelapa sawit dan kopi lebih bisa menjanjikan kepastian ekonomi. Posisi masing-masing ini bisa dipertemukan dan mencermati kondisi nyata kekuatan dan kelemahan masing-masing.

    Lebih dari itu, percepatan peningkatan ketahanan pangan dan energi di antara negara-negara anggota D-8 adalah keniscyaan. Di sini memerlukan pendekatan kolaboratif untuk menghadapi ancaman global seperti perubahan iklim, konflik geopolitik, dan ketergantungan impor dari negara maju. Iran dan Indonesia, yang kaya akan sumber daya energi seperti minyak dan gas, bisa berperan sebagai penyuplai utama energi untuk negara anggota lain.

    Melihat data anggota masih memiliki kebutuhan energi tinggi namun kapasitas produksi terbatas, seperti Bangladesh yang produksi energinya sekitar 102 Terawatthour (TWh) dan Nigeria hanya 37 TWh di tahun 2022. Juga kerja sama di sektor pertanian bisa difokuskan pada modernisasi teknik agrikultur, transfer teknologi, dan pengembangan infrastruktur penyimpanan serta distribusi pangan. Indonesia dan Malaysia bisa berbagi pengalaman dalam agribisnis kelapa sawit atau komoditas lainnya untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

    Peningkatan perdagangan maritim antarnegara anggota bisa saling memanfaatkan keunggulan geografis masing-masing. Setidaknya, sebagian besar memiliki akses strategis ke laut, menjadikannya alat penting untuk efisiensi logistik dan pengurangan biaya perdagangan. Misalkan saja,terusan Suez di Mesir ialah salah satu jalur laut tersibuk di dunia, bisa berfungsi sebagai penghubung utama antara Asia, Afrika, dan Eropa, yang jika diintegrasikan dengan pelabuhan utama di Indonesia, seperti Tanjung Priok, bisa menjadi kanal akselerasi arus barang lintas kawasan. Kanal ini memungkinkan negara-negara seperti Pakistan, Bangladesh, dan Turki untuk mengakses pasar dengan biaya lebih rendah. Juga mendukung diversifikasi rute perdagangan di tengah gangguan geopolitik pada jalur tradisional seperti Selat Malaka atau Selat Hormuz.

    Namun, tantangan logistik seperti kapasitas pelabuhan yang bervariasi, perbedaan standar operasional, dan belum memadainya infrastruktur pendukung perlu diatasi melalui investasi bersama dan harmonisasi kebijakan. Selain itu, pengembangan teknologi pelayaran ramah lingkungan dan pengurangan hambatan birokrasi di pelabuhan dapat memperkuat keberlanjutan dan daya saing perdagangan maritim D-8 di pasar global.

    Usulan Presiden Prabowo terkait pentingnya pemberdayaan UMKM dalam KTT menjadi menarik. Di sini UMKM mempunyai peran penting dalam perekonomian negara. UMKM perlu dikelola dengan baik hingga bisa menjadi salah satu alat untuk mendorong perekonomian. Untuk itu D-8 perlu strategic action plan yang bisa menciptakan keseragaman antar anggota D-8 dalam mengoptimalkan UMKM.

    Ikhtiar Ekonomi Global Selatan
    Diversifikasi pasar global oleh negara-negara D-8 merupakan strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada negara maju yang saat ini menghadapi resesi dan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Dengan memanfaatkan hubungan saling melengkapi, seperti keunggulan manufaktur Turki, dan produk agrikultur Indonesia. D-8 bisa memperluas jangkauan ekspor ke kawasan dengan pertumbuhan tinggi, seperti Afrika dan Amerika Latin. Kawasan ini memiliki kebutuhan besar akan barang dan jasa yang bisa dipenuhi oleh anggota D-8, terutama dalam sektor infrastruktur, teknologi, dan komoditas. Namun, ini membutuhkan keselarasan kebijakan antarnegara anggota, penghapusan hambatan logistik, dan investasi kolektif dalam infrastruktur yang mendukung distribusi energi dan pangan. Tanpa ini, potensi sumber daya yang besar hanya akan menjadi aset yang tidak optimal di tengah meningkatnya kebutuhan global akan ketahanan pangan dan energi.

    Tantangan utama meliputi kurangnya kehadiran diplomatik dan perdagangan yang signifikan di wilayah tersebut, kendala logistik, serta perbedaan regulasi dan standar produk. Untuk mengatasi hal ini, D-8 perlu membangun kemitraan strategis melalui perjanjian perdagangan bilateral atau regional, memperluas jaringan distribusi, dan memanfaatkan platform digital untuk menembus pasar baru. Diversifikasi ini juga harus diiringi dengan penguatan daya saing produk dan penciptaan branding kolektif D-8 untuk meningkatkan pengakuan di pasar global, sehingga mampu menciptakan peluang jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi intra-blok.

    Dengan mempercepat implementasi perjanjian Perdagangan Preferensial (PTA) dan mengembangkan industri hilir bersama,
    D-8 bisa menginisiasi pembentukan rantai nilai yang saling terintegrasi, mendorong nilai tambah di sektor-sektor strategis, sekaligus menciptakan ketahanan ekonomi jangka panjang. Bagi Indonesia, penguatan kerja sama ekonomi D-8 merupakan langkah strategis yang memperkuat ketahanan ekonomi internal di tengah ketidakpastian global. Pendeknya, bisa meningkatkan perdagangan intra-blok dan memitigasi ketergantungan pada volatiltas dan kerentanan pasar global.

    (zik)

  • Jelang Musda Golkar Jatim, Ada 9 Nama Calon Beredar, Heru ‘Kuda Hitam’

    Jelang Musda Golkar Jatim, Ada 9 Nama Calon Beredar, Heru ‘Kuda Hitam’

    Surabaya (beritajatim.com) – Sekjen DPP Partai Golkar yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Muhammad Sarmuji memastikan segera dilaksanakan Musda XI Golkar Jatim untuk menggantikan posisi dirinya sebagai ketua.

    “Perkiraan nanti akhir Januari atau paling lambat Januari 2025. Nama-nama yang beredar siapa saja, saya kira teman-teman media sudah mendengarnya,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi beritajatim.com dalam kesempatan pelantikan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) di Surabaya belum lama ini.

    Sarmuji yang juga anggota DPR RI ini hanya menyebut beberapa nama yang beredar itu ada dari unsur kepala daerah, anggota DPR RI dan DPRD Jatim.

    Sumber beritajatim.com di internal Golkar Jatim menyebutkan ada sembilan nama. Ada empat nama anggota DPR RI, tiga nama anggota DPRD Jatim dan dua nama kepala daerah di Jatim.

    Mereka adalah Heru Tjahjono yang akrab disapa ‘Pak Carik’ (anggota DPR RI, mantan Sekdaprov Jatim dan mantan Bupati Tulungagung DPR RI), dan Purnamasidi (Anggota DPR RI Dapil Jember-Lumajang).

    Kemudian, ada nama Ali Mufthi (Anggota DPR RI Dapil Jatim VII). Dan, ada nama Zulfikar Arse Sadikin yang merupakan Anggota DPR RI Golkar dari Dapil Jatim III.

    Setelah itu, ada 3 nama dari anggota DPRD Jatim. Yakni, Blegur Prijanggono (Wakil Ketua DPRD Jatim 2024-2029), Kodrat Sunyoto dan Pranaya Yudha Mahardhika (Ketua Fraksi Golkar DPRD Jatim).

    Dari unsur kepala daerah, ada dua nama. Yakni, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo dan Bupati Tuban terpilih Aditya Halindra (Lindra).

    Salah seorang nama yang masuk bursa calon ketua dan menjadi ‘kuda hitam’, Heru Tjahjono ketika dikonfirmasi terpisah, hanya menjawab singkat. “Saya ini pendatang baru di Golkar. Masih banyak senior-senior Golkar yang lebih layak memimpin di Golkar Jatim,” tutur Pak Carik yang menjelaskan pernah menjadi Bendahara Golkar Tulungagung pada 1997 ini.

    Nama Heru ikut beredar. Beberapa pihak meragukan Heru bakal maju menjadi calon, karena Heru belum pernah masuk kepengurusan di Golkar Jatim sebagai salah satu syarat. “Jika DPP mengeluarkan diskresi, bisa saja Pak Heru maju mencalonkan,” pungkas sumber beritajatim.com. [tok/aje]