Xcloud.id

Institusi: Universitas Jember

  • Pengurus KAUJE 2024-2029, 4 Kepala Daerah Masuk Kepengurusan

    Pengurus KAUJE 2024-2029, 4 Kepala Daerah Masuk Kepengurusan

    Surabaya (beritajatim.com) – Sebanyak empat kepala daerah terpilih di Jatim masuk dalam kepengurusan Keluarga Alumni Universitas Jember (KAUJE) periode 2024-2029.

    Mereka adalah Bupati Lumajang terpilih Indah Amperawati, Bupati Madiun terpilih Hari Wuryanto, Wali Kota Pasuruan terpilih Adi Wibowo, dan Bupati Situbondo terpilih Yusuf Rio Wahyu Prayogo.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat KAUJE, Muhammad Sarmuji melantik jajaran pengurus pusat KAUJE periode 2024-2029 di Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jatim, Minggu (29/12/2024). Hadir dalam acara itu Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, Gubernur Jatim terpilih Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Jatim terpilih Emil Elestianto Dardak.

    Selain kepala daerah terpilih yang masuk kepengurusan, ada juga Anggota DPR RI Purnamasidi, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Muhammad Taufiq, Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Justiavandana, dan mantan pimpinan KPK Nurul Gufron.

    “KAUJE dan Unej harus kita kibarkan setinggi-tingginya. Unej masuk peringkat kedua universitas paling inovatif di Indonesia. Tidak ada satupun yang mau maju sebagai Ketum KAUJE, akhirnya saya mendapat mandat ini kembali,” kata Sarmuji dalam sambutannya.

    Sarmuji memberi pesan kepada pengurus KAUJE atau Alumni Unej untuk terus berkiprah dan memberikan kontribusi positif kepada negara.

    “Makin hari alumni Unej semakin banyak yang berkiprah di seluruh Indonesia terutama di Jawa Timur, alumni Unej sangat mewarnai baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun di lembaga-lembaga yang lain. Di tingkat nasional, yang baru dipilih kemarin adalah Kepala LAN, lalu ada Ketua PPATK, lalu ada Hakim Agung, dan kemarin sempat ada pimpinan KPK,” tutur Sarmuji usai melantik 167 pengurus pusat KAUJE.

    Sarmuji mengungkapkan, ke depan alumni Unej akan terus berkontribusi dalam mengatasi berbagai masalah di Indonesia. Termasuk mengatasi masalah stunting.

    “Alumni kita ada yang memproduksi beras fortifikasi yang bisa mengatasi stunting. Demikian juga dalam kajian akademik kita ingin Unej dan KAUJE bisa berkontribusi menyelesaikan persoalan mendasar bagi negara. Sebut saja penataan sistem politik dan pemerintahan, bagaimana sistem pemilu sekarang apakah sudah memenuhi keinginan masyarakat atau sudah bisa menjadi instrumen dalam mencapai kesejahteraan rakyat,” ujar Sarmuji yang juga Sekjen DPP Golkar ini.

    “Apakah sistem Pilkada kita ini perlu direview atau tidak, tentu kita ingin melibatkan kajian menyeluruh alumni Unej dan KAUJE sendiri. Di sektor ekonomi, target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, bagaimana kita bisa berkontribusi agar target pemerintah bisa terpenuhi,” tambahnya.

    Ketua DPD Golkar Jatim ini juga menambahkan, Alumni Unej sangat siap untuk terlibat aktif dalam membantu pemerintahan, termasuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen.

    “Karena tanpa ada dorongan semua pihak, angka 8 persen sangat sulit dicapai. Tapi kalau kita bisa bertemu average faktornya sebut saja proses hilirisasi masif, disertai dukungan pendanaan memadai dan beberapa sektor lain seperti pariwisata, bukan tidak mungkin angka 8 persen bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan,” jelasnya.

    Pj Gubernur Jatim, Adhy Karyono dalam sambutannya berharap agar KAUJE bisa berkolaborasi aktif membangun Jatim.

    “Saya ucapkan selamat kepada pengurus pusat KAUJE, kami harap sinergitas dan kolaborasi antara KAUJE dan Pemprov bisa membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi warga Jawa Timur,” pungkas Adhy. (tok/but)

  • Urgensi satgas pengadaan gabah petani

    Urgensi satgas pengadaan gabah petani

    Jakarta (ANTARA) – Sebagai operator pangan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, kehadiran dan keberadaan BUMN pangan yakni Perum Bulog, benar-benar sangat strategis.

    Perum Bulog diharapkan tampil selaku perusahaan parastatal yang dapat mengokohkan cadangan pangan Pemerintah melalui pengadaan gabah/beras setinggi-tingginya. Perum Bulog perlu motekar (kosakata dalam bahasa Sunda yang bermakna kreatif) dalam melahirkan terobosan cerdas dan inovatif.

    Itu sebabnya, wajar jika Pemerintah selalu mendorong Perum Bulog untuk meningkatkan serapan gabah/beras.

    Penyerapan gabah/beras itu perlu dioptimalkan, terutama pada saat panen raya berlangsung. Hal itu disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui akun Instagramnya.

    Lebih jelasnya berbunyi, “Sobat Pangan, Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) terus mendorong Perum Bulog untuk mengoptimalkan serapan gabah/beras petani pada saat panen raya”.

    Apa yang dilakukan Perum Bulog dalam menggeber penyerapan gabah petani mengingatkan penulis pada kejadian sekitar 44 tahun lalu.

    Saat itu, Bulog melakukan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mempercepat penyerapan gabah petani.

    Kerja sama tersebut diwujudkan dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Pangan Dalam Negeri. Banyak mahasiswa yang dilibatkan sebagai operatornya di lapangan.

    Lebih dari 4 dekade lalu, sebagai mahasiswa jurusan Sosial Ekonomi Pertanian IPB, penulis terlibat aktif dalam proses satgas tersebut.

    Selama sebulan penuh, para mahasiswa IPB bersama petugas Bulog turun ke sawah untuk membeli langsung gabah petani.

    Seiring dengan itu, dilakukan pula pencerahan soal Bulog. Digambarkan Bulog bukan tengkulak. Bulog adalah sahabat petani. Itu sebabnya, Bulog berkewajiban membantu petani untuk memperoleh harga wajar pada saat panen raya tiba.

    Pencerahan petugas Bulog bersama mahasiswa IPB kepada para petani ini betul-betul sangat efektif sehingga hasil pengadaan gabah/beras dalam negeri berhasil sesuai target yang ditetapkan.

    Satgas Pengadaan Pangan memang bukan sekadar mencari gabah/beras para petani, melainkan juga sebagai media untuk menyosialisasikan berbagai kebijakan Pemerintah di bidang pangan, khususnya pergabahan dan perberasan.

    Satgas berkiprah juga sebagai penyuluh yang berkomunikasi dengan petani di lapangan.

    Pengalaman ini, tentu cukup penting disuarakan kembali saat ini. Langkah Perum Bulog jemput gabah/beras petani sebetulnya telah digarap Bulog bekerja sama dengan IPB sekitar 44 tahun lalu.

    Artinya, kalau 44 tahun lalu Bulog membentuk satgas, apa tidak mungkin, sekarang ini pun Perum Bulog bersama beberapa perguruan tinggi kembali membangun kerja sama untuk menerjunkan para mahasiswanya menjemput gabah/beras para petani.

    Perum Bulog, misalnya, bisa menugaskan Divre Jawa Barat untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti IPB, Universitas Padjadjaran, atau yang lain guna menggarap pengadaan di sentra-sentra produksi padi seperti Karawang, Subang, dan Indramayu.

    Di Jawa Tengah, divisi regional (divre) bisa bekerja sama dengan UGM dan perguruan tinggi lainnya. Begitu pun di Jawa Timur, dapat dibuat kerja sama Divre Jawa Timur dengan Universitas Brawijaya, Universitas Jember, dan lain sebagainya. Hal yang sama, dapat ditempuh di sentra-sentra produksi padi lainnya.

    Kemitraan seperti ini perlu digarap agar Perum Bulog mendapat dukungan langsung dari kalangan akademisi untuk mengoptimalkan keberadaan Perum Bulog dalam menjalankan peran utamanya sebagai operator pangan.

    Yang harus dihindari adalah tampilnya Perum Bulog hanya sebagai pedagang yang akan membeli gabah/beras petani sematatanpa memosisikan BUMN ini sebagai lembaga pangan yang memiliki tanggung jawab sosial.

    Copyright © ANTARA 2024

  • Sikap PDI Perjuangan Tergantung Perlakuan Prabowo terhadap Jokowi

    Sikap PDI Perjuangan Tergantung Perlakuan Prabowo terhadap Jokowi

    Jember (beritajatim.com) – Perlakuan Presiden Prabowo Subianto terhadap Joko Widodo akan menentukan sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan mendatang. PDI Perjuangan sudah menganggap Jokowi seteru.

    “Pengumuman resmi pemecatan kepada Jokowi, Gibran, dan Bobby dari keanggotaan PDI Perjuangan pada 16 Desember 2024, jadi penegasan bahwa Jokowi dan keluarga adalah musuh bersama rakyat yang setia menjaga marwah konstitusi dan demokrasi,” kata Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (18/12/2024).

    Pengumuman pemecatan itu merupakan perintah langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri. “Ini makin mempertegas diametral relasi Megawati dan Jokowi. Nafsu perpanjangan kekuasaan dan pelanggengan dinasti politik Jokowi dianggap telah menabrak konstitusi dan melukai kepercayaan rakyat serta acuhkan etika berdemokrasi,” kata Iqbal.

    “Pengumuman pemecatan Jokowi dan dinasti politiknya itu mengingatkan Prabowo untuk menjaga komitmen terhadap penegakan konstitusi dan prinsip demokrasi,” kata Iqbal.

    Maka, lanjut Iqbal, sikap PDI Perjuangan untuk beroposisi atau berkoalisi dengan rezim Prabowo akan sangat ditentukan oleh ada tidaknya residu pengaruh Jokowi dalam pemerintahan saat ini. “Bila Prabowo masih memberi ruang lebar atau permisif pada cawe-cawe Jokowi, bisa jadi PDI Perjuangam akan terus menyalakan suluh perjuangan mengkritisi laju rezim Prabowo,” katanya.

    PDI Perjuangan semakin berkepentingan dengan hilangnya pengaruh Jokowi di pemerintahan Prabowo karena tak ingin ada reaksi balasan usai pemecatan. Seberapa besar pengaruh Jokowi masih belum bisa ditakar, sehingga aksi balasan pun juga belum diterka bentuknya.

    Maka tahun pertama pemerintahan Prabowo akan sangat menentukan. Jika dalam satu tahun pertama anasir dan residu pengaruh Jokowi dalam pemerintahan terus memudar dan bahkan sirna, sangat mungkin PDI Perjuangan akan bersama pemerintah. “Nyalakan api pergerakan, menyatukan diri gemakan kemajuan bersama rezim Prabowo,” kata Iqbal.

    “Bila rezim Prabowo menghendaki parlemen tanpa oposisi, pilihannya hanya satu yakni: sterilkan organ pemerintahan dari pengaruh toksik Jokowi,” kata Iqbal. Ini akan membuat PDI Perjuangan lebih nyaman.

    Ada opsi lain, yakni Prabowo akan memainkan strategi dramaturgi dengan tetap mengakomodasi kepentingan dan pengaruh Jokowi. Jika demikian, maka PDI Perjuangan akan dibiarkan kritis di parlemen. “:Namun sebatas asal ada jubah checks and balances sebagai kosmetik demokrasi, tapi bukan substansi demokrasi yang otentik,” kata Iqbal.

    Apalagi, lanjut Iqbal, kritisisme PDI Perjuangan kemungkinan akan selektif. “PDI Perjuangan bakal tampil sangat kritis terhadap kinerja menteri atau pejabat yang ditengarai bagian dari Jokowi. Sementara terhadap kabinet ‘orangnya Prabowo’, PDI Perjuangan akan ‘main halus’ dalam menjalankan fungsi pengawasan di parlemen,” kata Iqbal.

    Dinamika unik seperti ini tidak lepas dari sejarah relasi Megawati dan Prabowo selama bertahun-tahun. “Kendati terjadi pasang surut harmoni, sejatinya tidak saling menegasikan secara personal. Hanya soal waktu keduanya harmonis kembali,” kata Iqbal.

    Megawati bwerjasa menyelamatkan Prabowo dari status ‘stateless atau warga tidak bernegara’ setelah berhenti dari TNI. Saat itu, Prabowo mengasingkan diri ke Yordania dan terkesan telantar di negeri orang.

    “Seandainya sejarah stateless-nya Prabowo itu terus berlanjut, mungkin karir Prabowo sebagai Jenderal dan politisi akan berbeda. Bahkan pada 2009, Megawati mendapuk Prabowo maju jadi calon wakil presiden,” kata Iqbal. [wir]

  • Prabowo Tidak Akan Usik Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan

    Prabowo Tidak Akan Usik Megawati dalam Kongres PDI Perjuangan

    Jember (beritajatim.com) – Prabowo Subianto diperkirakan tidak akan mengusik Megawati Soekarnoputri dalam Kongres PDI Perjuangan pada 2025. Sejatinya relasi Prabowo dan Megawati baik-baik saja.

    Demikian pendapat Muhammad Iqbal, doktor ilmu komunikasi politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (18/12/2024).

    “Bahkan di acara HUT Golkar pada 12 Desember 2024, Prabowo terbuka menegaskan bahwa dirinya mengimitasi gagasan kebangsaan Bung Karno dan merasa nyaman ada Puan Maharani,” kata Iqbal.

    Prabowo juga menyatakan penghargaan bila PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan untuk mengawasi pemerintah dan menjadi penyeimbang. “Pesan komunikasi politik itu bermakna kuat, bahwa Prabowo tidak akan cawe-cawe mengusik kepemimpinan kembali Megawati dalam Kongres PDIP mendatang,” kata Iqbal.

    Padahal sejumlah kalangan memperkirakan Kongres PDI Perjuangan mendatang bakal berlangsung sengit dengan munculnya persaingan antarfaksi internal. “Pesan politik Prabowo itu bakal jadi modal buat PDI Perjuangan untuk tetap takzim mendaulat Megawati sebagai Ketua Umum,” kata Iqbal.

    Prabowo punya kepentingan untuk tidak mengganggu Megawati jika dilihat dari hasil pilkada. PDI Perjuangan mengklaim telah memenangi pilkada di 14 provinsi (38 persen) dan 247 kabupaten dan kota (48 persen). “Ini modal politik pemerintahan daerah yang kuat untuk bersinergi atau jadi energi posisi tawar politik transaksi dengan kebijakan pemerintah pusat,” kata Iqbal.

    Prabowo memahami hal ini. “Besarnya jumlah kemenangan pilkada 2024 yang diklaim PDIP itu berpotensi dikonsolidasi sebagai gerakan perlawanan kepala daerah yang masif atau malah akomodatif, terutama terkait kepentingan eksploitasi sumber daya ekonomi ekstraktif dari kepentingan pusat,” kata Iqbal.

    Sikap ini tentu saja tergantung pada kejelasan relasi PDI Perjuangan dan rezim Prabowo. “Bila tegas beroposisi, sangat mungkin kepala daerah terutama yang kader PDIP akan dikonsolidasikan untuk menjaga kedaulatan otonomi daerahnya atas kepentingan ekonomi ekstaktif pusat,” kata Iqbal.

    “Bila PDIP ke depan menyatakan ‘tidak akan mengganggu; kabinet Prabowo kendati berada di luar pemerintahan, mungkin konsolidasinya akan akomodatif dan permisif pada kepentingan eksploitasi pusat atas sumber daya ekonomi daerah,” kata Iqbal. [wir]

  • Perilaku dan Psikologi di Balik Kebijakan Bank Sentral

    Perilaku dan Psikologi di Balik Kebijakan Bank Sentral

    loading…

    Ciplis Gema Qori’ah, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Foto/Istimewa

    Ciplis Gema Qori’ah
    Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

    KEBIJAKAN moneter selalu menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, bank sentral memiliki tugas yang kompleks dalam merancang kebijakan yang tidak hanya menjaga inflasi tetap terkendali, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, di balik keputusan kebijakan ini, terdapat dinamika perilaku para pengambil kebijakan yang memainkan peran penting.

    Inersia moneter, atau kecenderungan bank sentral untuk mempertahankan status quo kebijakan moneter meskipun kondisi ekonomi berubah, menjadi pilihan yan tak mungkin dipungkiri oleh bank sentral. Faktor-faktor psikologis, seperti loss aversion atau keengganan menerima kerugian, dapat menyebabkan bank sentral menunda perubahan kebijakan penting, terutama dalam transisi dari kebijakan ekspansif ke kebijakan yang lebih ketat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perilaku individu yang duduk di komite kebijakan moneter dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi.

    Perilaku Bank Sentral: Lebih dari Sekadar Data

    Bank sentral, seperti Federal Reserve di Amerika Serikat, Bank Sentral Eropa, dan Bank Indonesia, sering kali dianggap sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan analisis data ekonomi yang objektif. Namun, manusia yang membuat keputusan di balik kebijakan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan emosional. Salah satu bias yang paling relevan dalam konteks kebijakan moneter adalah loss aversion, di mana para pembuat kebijakan lebih fokus pada risiko kerugian daripada potensi keuntungan. Ini sering kali mengarah pada keputusan untuk mempertahankan kebijakan moneter yang ada, meskipun kondisi ekonomi mungkin sudah memerlukan perubahan.

    Sebagai contoh, selama dan setelah krisis keuangan global 2008, banyak bank sentral, termasuk Federal Reserve, menerapkan kebijakan moneter yang sangat akomodatif, dengan suku bunga yang mendekati nol dan program pelonggaran kuantitatif (quantitative easing) untuk mendorong likuiditas dan mencegah resesi lebih lanjut. Namun, meskipun ekonomi mulai pulih, bank-bank sentral ini cenderung ragu untuk menaikkan suku bunga dan kembali ke kebijakan normal. Inersia ini sebagian disebabkan oleh ketidakpastian terkait dampak dari kebijakan tersebut, tetapi juga oleh bias perilaku, di mana pembuat kebijakan enggan mengambil risiko yang bisa merugikan stabilitas ekonomi.

    Peran Doves, Hawks, dan Pigeons dalam Pengambilan Keputusan

    Dalam konsep yang dijelaskan Masciandaro dan Favaretto tahun 2016, pembuat kebijakan moneter dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: doves, hawks, dan pigeons. Doves cenderung mendukung kebijakan moneter yang ekspansif, seperti suku bunga rendah dan pelonggaran kuantitatif, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mencegah deflasi. Sebaliknya, hawks lebih mendukung kebijakan moneter yang ketat, dengan prioritas menjaga inflasi tetap rendah bahkan jika itu berarti mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pigeons berada di antara kedua kubu ini, sering kali mencari kompromi antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

    Pengelompokan ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana perdebatan internal di antara pembuat kebijakan dapat memengaruhi keputusan akhir. Namun, Masciandaro dan Favaretto (2016) menunjukkan bahwa ketika loss aversion hadir, hawks dan doves dapat mulai mengurangi ekstremitas pandangan mereka. Hawks menjadi lebih berhati-hati dalam mendorong kenaikan suku bunga, sementara doves menjadi lebih skeptis terhadap pelonggaran lebih lanjut. Ini mengarah pada peningkatan jumlah pigeons, yang cenderung mempertahankan kebijakan yang ada, sehingga memperkuat inersia moneter.

  • Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang

    Pilkada Jakarta: Pramono-Rano Menang, Prabowo Pun Senang
    Antropolog, Dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
    PILKADA
    Jakarta 2024 tuntas satu putaran. Pasangan nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno, tinggal menunggu waktu penetapan KPU sebagai gubernur-wakil gubernur Jakarta terpilih. Tak ada gugatan melayang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Pasangan
    Pramono-Rano
    memperoleh suara sebanyak 50,07 persen atau 2.183.239 suara dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suara.
    Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil-Suswono didukung 1.718.160 suara dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana dipilih sebanyak 459.230 suara.
    Kepastian kemenangan pasangan jagoan PDI-P itu terjadi setelah pasangan Ridwan Kamil-Suswono memastikan tidak menggugat hasil pemilihan tersebut ke MK. Pun pasangan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
    Publik tentu saja bertanya-tanya, mengapa pasangan Ridwan Kamil-Suswono tidak mengajukan gugatan, padahal tim hukumnya telah mempersiapkannya?
    Menurut tim hukumnya, mereka mengantongi fakta-fakta untuk mengajukan permohonan sengketa Pilkada ke MK.
    Dengan gugatan itu tentu saja diharapkan MK membuka peluang
    Pilkada Jakarta
    2024 tidak selesai satu putaran. Bila dilakukan dua putaran, bisa saja pasangan Ridwan Kamil-Suswono memenangi pertarungan, meski kalah di putaran pertama.
    Sejarah membuktikan. Pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno pada Pilkada Jakarta 2017 kalah dengan pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di putaran pertama.
    Namun, pasangan tersebut, yang waktu itu didukung oleh Ketua Umum Partai Gerindra
    Prabowo Subianto
    , menang di putaran kedua. Sejarah bisa saja terulang.
    Namun, Ridwan Kamil-Suswono mengurungkan niatnya mengulang sejarah Pilkada 2017. Mengapa?
    Menurut Ridwan Kamil, keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah bersama dan mempertimbangkan masukan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto (
    Kompas.com
    , 13/12/2024).
    Menurut hemat saya, masukan Presiden Prabowo sangat masuk akal dari sudut kepentingannya. Tentu saja kepentingan politik nasional, kepentingan Prabowo sebagai presiden.
    Kemenangan Pramono-Rano adalah fakta politik, meski lawannya juga punya fakta untuk menggugatnya. Namun, apakah ada jaminan gugatan itu dikabulkan MK? Tentu saja, tidak.
    Bila gugatan Ridwan Kamil-Suswono diteruskan, sudah pasti mengundang kegaduhan politik. Sementara itu, kemenangannya tak bisa dipastikan.
    Karena itu, bagi Prabowo, menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 tak menguntungkan secara politik. Baginya, mengendalikan KIM Plus sebagai pengusung pasangan Ridwan Kamil-Suswono, termasuk Ridwan Kamil dan Suswono sendiri, jauh lebih mudah daripada mengambil risiko kegaduhan politik akibat gugatan tersebut.
    Kegaduhan politik inilah yang dihindari Prabowo sebagai presiden. Kegaduhan politik itu sangat tidak menguntungkan Prabowo, karena tentu saja akan berbenturan dengan PDI-P sebagai pengusung pasangan Pranomo-Rano.
    Masuk akal bila Prabowo menghindarinya. Meski kalah dalam Pilpres 2024, PDI-P masih menjadi partai terbesar di Senayan.
    PDI-P memiliki kursi sebanyak 110. Disusul Golkar dengan 102 kursi, lalu berturut-turut Gerindra (86 kursi), Nasdem (69 kursi), PKB (68 kursi), PKS (53 kursi), PAN (48 kursi), dan Demokrat (44 kursi).
    Dengan kekuatan 110 kursi DPR, goyangan politik PDI-P masih menggetarkan.
    Sehari-hari, Prabowo sebagai presiden masih berkantor di Jakarta. Menurut hemat saya, ia merasa nyaman dan aman bila Jakarta dipimpin oleh Pramono-Rano yang merepresentasikan PDI-P.
    Bagaimanapun Jakarta adalah bagian penting dan strategis dalam percaturan politik nasional. Jakarta adalah episentrum politik nasional.
    Perpolitikan nasional pasca-Pemilu 2024 menyisakan “bara api” yang potensial mengganggu stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja “bara api” itu menjadi beban Prabowo selaku presiden.
    Ia pasti akan berupaya memadamkan, setidaknya meredupkan. Dengan harapan tak mengganggu pemerintahannya.
    “Bara api” yang saya maksudkan adalah relasi politik Prabowo dan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI-P. Hingga kini hubungan keduanya masih belum mencair. Isu pertemuan kedua tak kunjung nyata.
    Prabowo tentu saja sangat berkepentingan terhadap Megawati dan PDI-P. Berkali-kali ia sampaikan bahwa pemerintahannya akan merangkul semua pihak, kawan maupun lawan.
    Namun, hingga Presiden Prabowo melantik Kabinet Merah-Putih, tak satu pun jabatan pembantu presiden itu diduduki kader PDI-P.
    Di luar beredar tafsir bahwa Budi Gunawan, yang dipercaya presiden sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, merepresentasikan PDI-P.
    Budi Gunawan selama ini memang dipandang sebagai tokoh yang sangat dekat dengan Megawati. Namun, tentu saja pandangan seperti itu dibantah PDI-P, mengingat Budi Gunawan bukan kader partai asuhan Megawati.
    Melihat latar belakang permasalahannya, sangat bisa dipahami bila tak mudah mencari titik temu kedua tokoh, Prabowo dan Megawati.
    Modal dasarnya ada. Kedua tokoh sangat mencintai bangsanya, rakyatnya. Prabowo dan Megawati sangat mengedepankan persatuan-kesatuan.
    Megawati pernah kecewa berat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi tak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Megawati tak ingin ada goncangan pada pemerintahan Jokowi yang ujungnya hanya akan merugikan rakyat.
    Maka, Megawati meminta menteri-menteri dari PDI-P tetap bekerja sebagaimana mestinya.
    Kedua tokoh juga pernah merajut “perkawinan” politik saat Pilpres 2009. Prabowo menjadi calon wakil presiden berpasangan dengan Megawati sebagai calon presiden.
    Meski kalah, tapi “perkawinan” politik itu berarti ada kecocokan pandangan politik untuk Indonesia ke depan.
    Modal itu, saya kira, mendasari semangat Prabowo untuk terus mencari jalan pertemuan dengan Megawati. Demikian pula Megawati. Bukan sekadar pertemuan sekonyong-konyong yang terkesan pragmatis, sekadar bagi-bagi kue kekuasaan, siapa cepat akan dapat.
    Prabowo tentu saja paham Megawati. Ia memang berkepentingan mengajak PDI-P berperan dalam pemerintahannya, tapi tentu saja tak sembarangan mengajak berperan.
    Megawati bukan tokoh yang mendasarkan tindakannya pada kalkulasi pragmatis, melainkan tokoh yang mempertimbangkan secara serius nilai-nilai substantif.
    Kedua tokoh memang belum bertemu secara fisik dan formal, tapi langkah-langkah politiknya terjaga, tak saling menegasi, dan memberi jalan bagi keduanya untuk lebih memastikan masa depan Indonesia yang lebih baik. Bukan menguras energi hanya untuk kegaduhan politik.
    Buktinya, di antaranya, saat pemilihan ketua DPR, tak ada kegaduhan politik, tak ada manuver yang menghalangi Puan Maharani, kader PDI-P yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Ia terpilih kembali sebagai ketua DPR periode 2024-2029 secara aklamasi.
    Hal itu berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR 2014-2019. Ruang sidang DPR saat itu tegang, karena manuver menghalangi hak konstitusi partai pemenang pemilu.
    Saat itu, meski memenangi Pemilu 2014, PDI-P kehilangan kursi pimpinan DPR. Tragis sekali, bukan hanya kursi ketua DPR yang melayang, tapi juga wakil ketua.
    Sidang memilih paket pimpinan yang diusung Koalisi Merah Putih: Setya Novanto (Golkar) sebagai ketua, dan empat orang wakil ketua, yakni Fadli Zon (Gerindra), Agus Hermanto (Demokrat), Taufik Kurniawan (PAN), dan Fahri Hamzah (PKS).
    Karena itu, terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR 2024-2029 dengan mulus, menurut hemat saya, berkontribusi signifikan bagi relasi positif antara Prabowo dan Megawati.
    Selanjutnya, Megawati membalasnya saat pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. Ia memang tidak menghadiri secara langsung dengan alasan kesehatan.
    Namun, Megawati memerintahkan seluruh anggota DPR dari PDI-P untuk hadir dan memberikan dukungan penuh atas pelantikan tersebut.
    Meski proses politik yang dilewati presiden-wakil presiden terpilih menyisakan kontroversi dan secara khusus melukai Megawati Soekarnoputri.
    Megawati juga mengutus secara khusus Ketua DPP PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan pesan khusus kepada Prabowo melalui Sekretaris Jenderal Gerindra, Ahmad Muzani.
    “Ibu Mega telah menugaskan saya secara khusus pada 17 Oktober kemarin untuk menyampaikan pesan dan amanat beliau kepada presiden terpilih Prabowo Subianto, melalui Ketua MPR yang juga Sekjen Gerindra Ahmad Muzani,” ujar Basarah di kompleks parlemen pada hari pelantikan (
    Kompas.com
    , 20/10/2024).
    Melihat latar belakang, kepentingan dan semangat Prabowo dan Megawati, menurut hemat saya, kemenangan Pramono-Rano yang diusung PDI-P tanpa diikuti kegaduhan politik merupakan momentum strategis secara politis.
    Terpilihnya Pramono-Rano dapat menjadi jembatan komunikasi yang produktif antara Megawati yang merepresentasikan PDI-P dan Presiden Prabowo. Saya yakin manfaatnya jauh lebih banyak bagi bangsa Indonesia, tak terkecuali warga Jakarta.
    Harapan itu juga tumbuh dari profil Pramono Anung yang merangkul, bersahabat. Ia bukan politikus kemarin sore.
    Pramono dikenal sebagai politikus yang mampu bekerja secara profesional, sangat memahami fatsun politik dan psikologi politik.
    Pramono juga dekat dengan tokoh-tokoh politik, termasuk Prabowo. Boleh dikatakan tak ada kendala bagi Prabowo bila gubernur Jakarta sebagai episentrum politik dipegang Pramono yang kader PDI-P dan orang kepercayaan Megawati.
    Pilkada Jakarta 2024 sungguh “happy ending”. Pramono-Rano menang, Prabowo pun senang. Kemenangan untuk Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cabup Terpilih Rio Prayogo Gemas Lihat Birokrasi Pemkab Situbondo

    Cabup Terpilih Rio Prayogo Gemas Lihat Birokrasi Pemkab Situbondo

    Situbondo (beritajatim.com) – Yusuf Rio Wahyu Prayogo, calon bupati terpilih Situbondo, Jawa Timur, gemas melihat birokrasi Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dia meminta tim transisi untuk membangun sistem merit yang benar dalam pemerintahan ke depan.

    “Tim transisi ini mendesain birokrasi ini agar fit to body, termasuk merit system mau kami berlakukan,” kata mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember ini, Kamis (12/12/2024).

    “Coba Anda lihat. Kepala Dnas Pertanian sama sekali tidak punya latar belakang pertanian. Pelaksana Tugas Dinas Pendidikan adalah Kabag Umum. Bayangkan. Bagaimana orang berbicara soal Situbondo pada masa mendatang, ketika orang-orangnya tidak punya kompetensi dan pengalaman membidangi urusan itu,” kata Rio.

    Rio memilih menggunakan sistem terbuka untuk memilih pejabat yang tepat kelak. Aparat sipil negara diberi kesempatan yang sama sesuai aturan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di Pemkab Situbondo.

    Namun mereka akan diminta menjelaskan program dan perencanaan anggaran yang akan dilaksanakan ke depan. Penjelasan mereka akan disandingkan dengan visi-misi Rio-Ulfiyah. “Jadi ada public assessment di situ,” kata Rio.

    Sistem seperti ini dipercaya Rio akan menepis syak wasangka. “Dengan demikian tidak ada kecurigaan publik dan elite politik kepada saya bahwa saya bermain-main dan ‘Rio sama saja dengan yang lain’,” katanya.

    Tak mau membuang waktu, tim transisi yang terdiri atas 25 orang itu bekerja tanpa menanti pelantikan. Mereka terdiri atas ketua partai politik, pakar kebijakan publik, pakar sumber daya manusia, organisasi non pemerintah, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), pesantren, dan relawan anak-anak muda.

    Amin Said Husni, Bupati Bondowoso 2008-2018, dan Suyoto, Bupati Bojonegoro 2008-2018 ikut terlibat sebagai dewan pakar. Mereka diharapkan bisa berbagi pengalaman tentang penataan birokrasi dan pemerintahan daerah yang baik dan benar.

    Tim tersebut sudah bertemu dengan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk membicarakan kemungkinan kolaborasi dalam pelaksanaan program kesehatan ‘Brantas’ yang dusung Rio-Ulfiyah selama pilkada. Sejumlah birokrasi Pemkab Situbondo juga sudah mulai diajak berkomunikasi untuk membuka kran program beasiswa yang sempat macet.

    Rio berharap tim transisi ini sebisa mungkin mewarnai Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan visi dan misinya. “Sebisa mungkin, karena saya belum punya kekuasaan. Paling tidak mensikronisasi visi dan misi saya ke APBD,” katanya. [wir]

  • APHTN-HAN usulkan penataan regulasi pemilu dan pilkada 

    APHTN-HAN usulkan penataan regulasi pemilu dan pilkada 

    Sekarang adalah momentum tepat untuk mengkaji penataan regulasi di bidang pemilu dan pilkada

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mendorong adanya penataan regulasi terkait pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) seiring dengan berakhirnya pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

    “Sekarang adalah momentum tepat untuk mengkaji penataan regulasi di bidang pemilu dan pilkada,” kata Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono saat dikonfirmasi per telepon dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selasa.

    Menurutnya APHTN-HAN telah menggelar konferensi nasional dengan salah satu isu yang dibahas dalam diskusi panel terkait dengan penataan pengaturan pemilu dan pilkada dengan melibatkan sejumlah pakar hukum tata negara dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia.

    “Ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam diskusi tentang penataan regulasi pemilu dan pilkada. Sedikitnya ada empat rekomendasi,” ucap Bayu yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) itu.

    Ia menjelaskan perlu diterapkan model kodifikasi atau omnibus terhadap UU Pemilu yang memuat materi Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017), Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016), Partai Politik (UU No. 2 Tahun 2011) dan Penyelenggara Pemilu.

    “Penataan UU Pemilu/Pilkada perlu jauh-jauh hari dilakukan sebelum berlangsungnya proses tahapan pemilu, agar jika ada yang menguji ke MK, maka tidak sampai mengganggu tahapannya demi kepastian tahapan pemilu/pilkada,” tuturnya.

    Kemudian terkait kelembagaan, lanjut dia, pilihan model lembaga penyelenggara pemilu perlu memperhatikan prinsip konstitusi yang menegaskan independensi lembaga penyelenggara pemilu.

    “Prinsip independensi perlu dijaga untuk menjamin pelaksanaan Pemilu/Pilkada secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” ujarnya.

    Menurutnya para pakar berpendapat bahwa reformasi pengaturan partai politik yang disesuaikan dengan perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sehingga ada dua hal penting yang perlu diatur secara tuntas.

    “Kedudukan partai politik harus ditegaskan sebagai Badan Hukum Publik dan berkaitan dengan pengaturan pendanaan partai politik (political party financing) yang sangat berhubungan dengan efektivitas peran parpol dalam kehidupan demokrasi,” ucapnya.

    Bayu juga mengatakan secara tegas bahwa perlu dihindari perubahan aturan main pemilu di tengah berlangsungnya tahapan pemilu melalui strategi pembahasan dan penetapan UU atau regulasi pemilu yang partisipatif jauh hari sebelum dilaksanakannya tahapan pemilu.

    “Sehingga segala pengujian ke MK/MA atas regulasi dimaksud bisa diputus sebelum dimulainya tahapan, serta jika pengujian materi terjadi saat tahapan pemilu tengah berlangsung maka pemberlakuan putusan untuk pemilu yang akan datang,” katanya.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pengacara Pembela Petani Kopi Itu Buka Firma Hukum di Jember

    Pengacara Pembela Petani Kopi Itu Buka Firma Hukum di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Alananto, pengacara pembela petani kopi korban pembabatan oleh pemerintah desa di Kecamatan Silo, membuka firma hukum Triple A di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember Arif Amrullah berharap ada kolaborasi.

    “Kami berkomitmen untuk menjadi mitra hukum yang andal, memberikan solusi terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, baik dalam bidang perdata, pidana, maupun tata usaha negara,” kata Alananto, Senin (9/12/2024).

    Alananto berharap, Triple “A” Lawfirm bisa menjadi mitra strategis bagi masyarakat Jember dalam menghadapi permasalahan hukum, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum secara kolektif. “Kami optimistis dapat menjadi salah satu pilar penting dalam penegakan hukum di wilayah Jember dan sekitarnya,” katanya.

    Kuncinya adalah kepercayaan masyarakat.Menurut Alananto, kepercayaan dibangun dengan transparansi dan akuntabilitas. “Kami tidak hanya untuk menyelesaikan permasalahan hukum, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat,” katanya.

    Alananto sudah membuktikannya saat mendampingi petani kopi di Kecamatan Silo. Lahan kopi varietas unggul mendadak dibabat oleh oknum kepala desa, sehingga berbuntut pada persoalan hukum.

    Arief Amrullah menyebut pentingnya kolaborasi antara akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat dalam membangun jejaring komunikasi. “Kolaborasi semacam ini akan memperkuat pemahaman hukum di tingkat lokal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas,” katanya.

    Arief berharap Triple “A” Lawfirm berperan aktif juga sebagai pelopor edukasi hukum kepada masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan hukum di era modern. [wir]

  • APHTN-HAN rekomendasikan sinkronisasi antar kementerian Prabowo-Gibran

    APHTN-HAN rekomendasikan sinkronisasi antar kementerian Prabowo-Gibran

    pemerintahan baru dihadapkan dengan isu strategis kenegaraan, sehingga memerlukan kajian akademik terkait hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi untuk menjawab berbagai persoalan

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk penguatan sinkronisasi antar kementerian/lembaga dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Rekomendasi untuk efektivitas dan optimalisasi lembaga pemerintahan yakni penguatan sinkronisasi kewenangan antar kementerian/lembaga untuk menghindari tumpang-tindih seiring dengan penambahan jumlah kementerian dan lembaga baru yang dibentuk,” kata Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin.

    Dalam konferensi nasional bertema “Pemerintahan Baru: Peluang dan Tantangan dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara” di Balikpapan pada 6-9 Desember 2024 itu, APHTN-HAN juga menjelaskan perlunya check and balances terhadap kebijakan dan tindakan pemerintahan untuk mengontrol tata kelola pemerintahan agar efektif dan mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang/korupsi.

    Menurut Bayu yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) itu, kabinet pemerintahan yang baru perlu menerapkan prinsip efektivitas organisasi pemerintahan menitikberatkan pada pencapaian kinerja dengan outcome yang terukur dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Ia menilai pemerintahan baru dihadapkan dengan isu strategis kenegaraan, sehingga memerlukan kajian akademik terkait hukum ketatanegaraan dan hukum administrasi untuk menjawab berbagai persoalan.

    “Khususnya dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan negara yang diharapkan membawa maslahat dan kesejahteraan. Presiden Prabowo dan Wapres Gibran mengusung ‘Asta Cita’, dengan visi yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tuturnya.

    Selanjutnya untuk isu perihal reformulasi sistem hukum perundang-undangan tercatat lima rekomendasi yang dihasilkan para pakar hukum tata negara diantaranya gagasan penyederhanaan regulasi masih sangat relevan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan baru.

    “Penyederhanaan regulasi itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan yakni metode omnibus dan kodifikasi, namun perlu dilakukan penilaian dampak (regulatory impact assessment) dan evaluasi peraturan perundang-undangan,” katanya.

    Selain itu, prinsip meaningful participation merupakan salah satu prinsip konstitusional dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tiga hak yakni right to be heard, right to be considered, right to be explained.

    “Pelibatan publik, khususnya pihak terdampak tidak hanya dilakukan secara formalitas tetapi benar-benar membuka ruang diskusi dengan melibatkan publik, serta penguatan gagasan penerapan regulatory guillotine berbasis AI dalam rangka simplifikasi regulasi,” ujarnya.

    Bayu berharap pokok-pokok pikiran dan rekomendasi konferensi nasional APHTN-HAN III 2024 dapat turut memberikan kontribusi dalam penataan hukum ketatanegaraan dan administrasi negara dalam kerangka demokrasi konstitusional negara hukum Indonesia.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024