Yogyakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat atas peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang jatuh pada 9 Februari. Momentum ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap peran pers dalam mencerdaskan bangsa serta menjaga demokrasi di Indonesia.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers memiliki fungsi utama sebagai media informasi, edukasi, hiburan, serta kontrol sosial.
Pada Hari Pers Nasional 2025 ini, Haedar mengajak insan pers untuk merefleksikan nilai-nilai fundamental dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pers harus menjalankan fungsinya secara utuh, tidak hanya sebagai pengawas sosial tetapi juga sebagai penyampai informasi yang objektif, adil, dan mencerdaskan.
“Dengan makin bebasnya ekosistem pers, diharapkan tetap menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur kehidupan, serta menjauhi hoaks, provokasi, kebencian, dan permusuhan,” ujar Haedar dalam pernyataan resminya Sabtu (8/2/2025)
Ia juga menekankan pentingnya prinsip cover both sides dalam pemberitaan. “Azas cover both sides mesti dipegang teguh seraya dikembangkan penyajian informasi yang memberi banyak pandangan agar tidak bersifat tendensius dan monolitik,” tegas Haedar.
Haedar juga mengingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan bangsa dengan memberikan edukasi berbasis pengetahuan yang objektif dan berimbang.
“Berilah rakyat informasi yang lengkap dan sudut pandang dari berbagai aspek, sehingga tidak menimbulkan bias dan opini yang monolitik. Hindari pencampuradukan fakta dan opini, apalagi yang bersifat tendensius dan hanya bersandarkan pada satu sudut pandang,” jelasnya pada Hari Pers Nasional 2025.
Ia juga menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap kelompok masyarakat harus dihargai tanpa dihakimi secara sepihak. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers diharapkan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah serta berperan dalam membangun budaya demokrasi yang moderat.
“Demokrasi yang menjadi rujukan adalah Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Bukan demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya tanpa keterikatan pada nilai dan sistem kehidupan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutur Haedar.
Haedar juga menyoroti perkembangan media digital dan media sosial yang semakin pesat. Ia mengingatkan agar teknologi digital dan artificial intelligence (AI) tidak disalahgunakan untuk kepentingan negatif seperti penyebaran hoaks, penipuan, atau pencemaran nama baik.
“Pergunakan kedua media baru tersebut untuk memajukan kehidupan dan keadaban bangsa,” ujarnya.
Pada Hari Pers Nasional 2025 ini, ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan media cetak dan konvensional agar tetap eksis di tengah derasnya arus digitalisasi.
