Ini Dua Opsi Dedi Mulyadi Terkait Pembebasan Ijazah

JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi berikan dua opsi, untuk menuntaskan masalah penahanan ijazah oleh sekolah swasta di Jawa Barat. Yakni dengan melanjutkan program kucuran bantuan yang sudah berjalan, atau mengalihkan program itu menjadi beasiswa untuk masyarakat miskin.

Wacana itu diungkapkan Dedi Mulyadi, Minggu (2/2). Mantan Bupati Purwakarta itu menguraikan, jumlah siswa yang nunggak pembiayaan sehingga ijazahnya terpaksa ditahan oleh pihak sekolah jika dihitung di kisaran 320 ribu orang. “Itu lamanya ada yang 7 tahun, 5 tahun, ataupun 1 tahun,” terangnya melalui akun media sosial resminya.

Dedi melanjutkan, jumlah tunggakan itu jika dihitung bisa tembus sekitar Rp640 miliar. Itu dengan rata-rata tunggakan Rp2 juta tiap alumni.

Dedi menjelaskan, selam ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar ternyata juga telah memberikan bantuan kepada sekolah swasta di Jabar. Nilainya tembus sekitar Rp600 miliar tiap tahun. “Mestinya melihat angka itu tidak ada lagi penahanan ijazah, tapi memang kucuran bantuan masih belum adil. Ada sekolah favorit yang masih dapat bantuan,” jelasnya.

BACA JUGA:Komisi V DPRD Jabar Bakal Panggil Sekolah Swasta, Buntut Penahanan Ijazah

Dedi melanjutkan, terkait besarnya tunggakan itu pemerintah bakal membayarnya. Namaun dengan catatan ada perjanjian dengan pihak sekolah swasta di Jawa Barat.

Pihaknya memberikan dua opsi. Yakni kucuran bantuan sekitar Rp600 miliar tiap tahun itu tetap dilanjutkan dengan catatan ijazah harus dikembalikan. Atau jika tidak berkenan maka bantuan itu dihentikan dan diganti menjadi program beasiswa yang menyasar siswa miskin di sekolah swasta. “Jadi tinggal dipilih. Mau lanjut atau dirubah menjadi beasiswa masyarakat miskin,” cetusnya.

Dedi juga menegaskan, kucuran bantuan yang selama ini juga bakal diaudit. Hal itu untuk transparansi penggunaan anggaran yang selama ini telah diberikan Pemprov Jabar.

Sebelumnya, sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat masih menunggu kepastian. Hal itu terkait penahanan ijazah sejumlah siswa yang memiliki tunggakan biaya.

BACA JUGA:Dana Tunggakan Siswa Tidak Sedikit, Sekolah Swasta Tunggu MoU Pemprov untuk Bebaskan Ijazah

Ketua Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jabar Ade Hendriana menguraikan, secara prinsip pihaknya tidak menolak program Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi terkait percepatan penyerahan ijazah bagi siswa. Namun prinsip-prinsip keadilan bagi sekolah juga perlu diperhatikan. “Kami mendukung, bukan menolak,” jelasnya.