Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong percepatan penegasan batas desa untuk memberikan kepastian hukum sekaligus meminimalkan potensi konflik antardesa.
Penetapan batas yang jelas dinilai penting karena berdampak langsung pada berbagai aspek pemerintahan, mulai dari penyaluran dana desa hingga stabilitas sosial di masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menjelaskan masih banyak desa yang belum memiliki batas yang ditetapkan secara resmi. Kondisi ini kerap memicu perselisihan bahkan perkelahian antardesa.
“Batas desa ini sangat berpengaruh. Beberapa kali terjadi keributan sampai kekerasan fisik akibat persoalan batas desa,” ujarnya dalam sosialisasi dan rakor teknis ILASPP penegasan batas desa bersama pemda di Jakarta, Jumat (21/11/2025).
Tomsi mengungkapkan hingga saat ini capaian penegasan batas desa baru mencapai sekitar 14,4%. Terkait hal itu, ia menilai dukungan penuh pemerintah daerah (pemda) sangat dibutuhkan untuk mempercepat penyelesaiannya.
Ia menekankan pentingnya komitmen pemda untuk tidak sekadar memenuhi target, tetapi juga melampauinya sebagai bagian dari tanggung jawab bersama. “Berupayalah menyelesaikan lebih dari target. Kalau itu belum menjadi kebiasaan, mari kita biasakan,” tegasnya.
Tomsi memaparkan jika peningkatan capaian dilakukan dengan pola perhitungan saat ini, maka dalam lima tahun ke depan progresnya hanya sekitar enam hingga 7%. Dengan hitungan tersebut, capaian nasional baru menyentuh sekitar 21 persen pada lima tahun mendatang. “Jadi, kapan mau 100%?” kata Tomsi.
Untuk mempercepat proses, Tomsi meminta pemda memprioritaskan desa-desa yang tidak memiliki sengketa batas sehingga administrasinya dapat segera diselesaikan. Sementara itu, desa yang masih bersengketa akan ditangani secara bertahap dengan pendekatan khusus sesuai kebutuhan.
“Yang sudah jelas batasnya dan disepakati para pihak, percepatan administrasinya sangat diharapkan, sedangkan yang bersengketa tentu perlu penanganan khusus,” tambahnya.
Tomsi berharap kegiatan sosialisasi dan rakor ini menjadi momentum bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam menyelesaikan penegasan batas desa secara nasional. “Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa betul-betul terwujud dan terlaksana dengan baik,” ujar Tomsi.