TRIBUNNEWS.COM – Inggris menjatuhkan sanksi terhadap 22 pejabat Rusia atas dukungan mereka terhadap mobilisasi parsial.
Dikutip TASS, daftar ini menurut versi terbaru dari daftar sanksi yang diterbitkan Kantor Luar Negeri Inggris pada Rabu (30/11/2022).
Pihak berwenang memberikan sanksi terhadap Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Denis Manturov.
Seperti dicatat dalam pernyataan itu, alasan diberlakukannya pembatasan terhadap Manturov adalah karena dia “yang bertanggung jawab untuk mengawasi industri senjata Rusia dan bertanggung jawab untuk melengkapi pasukan yang dimobilisasi.”
Direktur Lembaga Pemasyarakatan Federal Arkady Gostev dan Ketua Komisi Pemilihan Pusat Ella Pamfilova juga dijatuhi sanksi oleh pemerintah Inggris.
Selain Pamfilova, sanksi juga dijatuhkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum wilayah Rostov, Andrey Burov.
Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi Terhadap 3 Pengusaha Myanmar karena Terlibat Pengadaan Senjata Buatan Rusia
Menurut dokumen tersebut, keduanya bertanggung jawab untuk mengatur referendum di republik rakyat Donetsk dan Lugansk, serta di wilayah Kherson dan Zaporizhzhia.
“Pamfilova sejak itu secara aktif mendukung mobilisasi paksa Rusia,” kata dokumen itu.
Sanksi terhadap kepala wilayah Rusia
Pembatasan juga telah diberlakukan terhadap kepala sepuluh wilayah Rusia, di antaranya yakni:
– Gubernur Wilayah Rostov Vasily Golubev
– Gubernur Wilayah Omsk Alexander Burkov
– Gubernur Wilayah Murmansk Andrey Chibis
– Gubernur Wilayah Belgorod Vyacheslav Gladkov
Baca juga: Inspektorat Sumedang Diminta Segera Rekomendasikan Sanksi Terhadap Lurah Talun Karena Potong BLT
Presiden Rusia Vladimir Putin tiba di sebuah pertemuan dengan para ibu tentara Rusia yang berpartisipasi dalam operasi militer di Ukraina, menjelang Hari Ibu di kediaman negara Novo-Ogaryovo, di luar Moskow, pada 25 November 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan sekelompok ibu dan istri militer untuk pertama kalinya sejak memerintahkan pasukan Rusia masuk ke Ukraina sembilan bulan lalu. Ibu dan istri tentara dimobilisasi untuk berperang di Ukraina, mendesak agar militer menepati janji yang dibuat oleh Presiden Vladimir Putin. (Mikhail Metzel / SPUTNIK / AFP)
