Mojokerto (beritajatim.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mojokerto mencatat tingkat inflasi daerah pada Oktober 2025 mencapai 0,46 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi Provinsi Jawa Timur sebesar 0,30 persen dan inflasi nasional yang berada di level 0,28 persen.
Kepala Bappeda Kabupaten Mojokerto, Bambang Eko Wahyudi, menjelaskan bahwa kenaikan inflasi tersebut dipengaruhi oleh pergerakan harga sejumlah komoditas rumah tangga yang masih fluktuatif. “Pergerakan harga komoditas yang masuk dalam kelompok kebutuhan rumah tangga masih menjadi faktor dominan pembentuk inflasi daerah,” ujarnya, Kamis (6/11/2025).
Ia menuturkan, pemantauan harga dilakukan melalui Indeks Fluktuasi Harga (IFH), yang digunakan untuk memantau perubahan harga pada 357 komoditas. Komoditas tersebut dikelompokkan ke dalam 11 kelompok dan 39 subkelompok pengeluaran rumah tangga, meliputi makanan, minuman, pakaian, biaya perumahan, perlengkapan rumah tangga, kesehatan, jasa komunikasi, pendidikan, rekreasi, hingga perawatan pribadi.
“IFH membantu pemerintah melihat secara langsung komoditas mana yang sedang bergejolak. Dari situ kami bisa menentukan langkah intervensi yang paling sesuai, baik melalui operasi pasar, fasilitasi distribusi, maupun koordinasi dengan pedagang dan pelaku pasokan,” jelas Bambang.
Berdasarkan data Bappeda, seluruh 11 kota dan kabupaten dengan pemantauan IFH di Jawa Timur mengalami inflasi pada periode Oktober 2025. Sumenep mencatat tingkat inflasi tertinggi sebesar 0,62 persen, disusul Kota Probolinggo (0,43 persen), Kota Kediri (0,40 persen), Kota Madiun dan Kota Surabaya (0,35 persen).
Sementara Kabupaten Bojonegoro dan Kota Malang masing-masing mencatat inflasi 0,31 persen, diikuti Kabupaten Tulungagung (0,24 persen), Jember (0,23 persen), Banyuwangi (0,22 persen), serta Kabupaten Gresik (0,20 persen).
Bambang menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Kabupaten Mojokerto tetap menjadi prioritas utama, terutama menjelang peningkatan permintaan masyarakat pada akhir tahun. Pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk pemantauan pasokan dan distribusi bahan pangan.
“Kami ingin memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah terus kami perkuat, termasuk monitoring pasokan dan distribusi bahan pangan,” tambah Bambang.
Ia juga mengimbau masyarakat agar berbelanja kebutuhan secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan terhadap komoditas tertentu agar stabilitas harga tetap terjaga. [tin/beq]