PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia resmi mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat, menyusul pengumuman Presiden Donald Trump yang menerapkan tarif resiprokal kepada Indonesia.
Pengenaan tarif sebesar 32 persen tersebut dipastikan akan berlaku mulai 9 April 2025 dan berpotensi mengguncang berbagai sektor ekspor unggulan nasional. Kebijakan tarif ini berdasarkan tarif dasar sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara.
Akan tetapi, secara khusus ditingkatkan kepada Indonesia dalam bentuk resiprokal. Produk ekspor utama Indonesia seperti elektronik, tekstil, alas kaki, furnitur, minyak sawit, karet, hingga produk perikanan menjadi sektor yang paling terdampak.
“Pengenaan tarif resiprokal AS ini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS,” ucap Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan tertulisnya, Kamis 3 April 2025.
Apa yang Dipertaruhkan?
Langkah AS ini tidak hanya berimplikasi pada penurunan volume perdagangan antara kedua negara, tetapi juga berpotensi menekan sektor industri dalam negeri yang selama ini mengandalkan pasar ekspor Amerika.
Industri tekstil, perikanan, hingga sektor UMKM yang tergabung dalam rantai pasok global pun terancam. Pemerintah Indonesia pun bergerak cepat.
“Pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” ujar Kemlu.
Koordinasi lintas kementerian, lembaga, hingga pelaku usaha telah dimulai sejak awal tahun 2025 untuk menyiapkan berbagai skenario dan negosiasi.
Delegasi Khusus dan Diplomasi Terbuka
Pemerintah menegaskan bahwa jalur diplomatik tetap menjadi prioritas utama.
“Pemerintah Indonesia akan terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC,” kata Kemlu.
Dalam kerangka ini, Indonesia juga menyusun respons terhadap berbagai isu yang diajukan AS melalui laporan National Trade Estimate (NTE) 2025. Pemerintah menyiapkan langkah korektif, termasuk reformasi regulasi dan penghapusan Non-Tariff Barrier (NTB) yang kerap menjadi sorotan.
Presiden Prabowo Subianto secara tegas telah menginstruksikan jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat agenda deregulasi.
“Penyederhanaan regulasi dan penghapusan hambatan non-tarif menjadi prioritas agar Indonesia tetap kompetitif dan menarik investasi,” ujar Kemlu.
Strategi Nasional: Tiga Senjata Prabowo
Menanggapi tantangan ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengumumkan tiga strategi utama Presiden Prabowo dalam menjaga stabilitas ekonomi:
Presiden Prabowo mendorong diversifikasi pasar ekspor dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.
“Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional,” kata Deputi PCO Noudhy Valdryno.
Selain BRICS, Indonesia juga aktif dalam negosiasi RCEP, CP-TPP, dan IEU-CEPA.
Mempercepat Hilirisasi SDA
Hilirisasi menjadi kunci transformasi ekonomi nasional. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk mendanai proyek hilirisasi strategis di sektor energi, perkebunan, dan kelautan.
Memperkuat Daya Beli Masyarakat
Salah satu program unggulan adalah makan bergizi gratis bagi 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.
“Ini akan meningkatkan konsumsi dalam negeri, yang merupakan 54 persen dari PDB,” ucap Noudhy.
Pemerintah juga merancang pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperkuat ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
ASEAN Ikut Bergerak
Pemerintah Indonesia tak bergerak sendiri. Menyadari bahwa seluruh negara ASEAN terdampak kebijakan tarif AS, Indonesia menjalin komunikasi dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN 2025. Tujuannya, menyusun langkah bersama sebagai satu kesatuan kawasan.
Dengan tekanan tarif AS yang kini nyata, posisi Indonesia di panggung global dipertaruhkan. Namun, dengan langkah diplomatik aktif, strategi ekonomi nasional yang solid, dan dukungan kawasan, Indonesia bertekad menjawab tantangan ini secara tangguh.
“Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional,” tutur Kemlu.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
