Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terbaru terkait negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Dalam konferensi pers virtual yang digelar dari Jakarta, Sabtu (7/6/2025), Airlangga menyebutkan bahwa teks perundingan telah disepakati, dan beberapa isu teknis berhasil dirampungkan dalam putaran terakhir di tingkat kepala perunding (chief negotiator).
“Kami ada pertemuan bilateral dengan EU Commissioner for Trade and Economic Security, Maroš Šefčovič, dengan agenda utama finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Status adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation,” ujarnya seperti dikutip dari Antara.
Pertemuan bilateral ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk memperkuat kerja sama strategis dan membuka akses pasar yang lebih luas, baik dari sisi perdagangan maupun investasi. Kesepakatan ini juga diarahkan untuk menurunkan hambatan dagang, baik tarif maupun nontarif.
Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk memanfaatkan situasi global yang penuh ketidakpastian saat ini sebagai peluang memperkuat rantai pasok global. Kedua pihak melihat pentingnya percepatan finalisasi IEU-CEPA, mengingat posisi komoditas utama dari masing-masing negara bersifat saling melengkapi, bukan bersaing langsung.
Airlangga menyebutkan bahwa Uni Eropa, dengan populasi sekitar 450 juta jiwa dan produk domestik bruto (PDB) sebesar US$ 19,5 triliun, merupakan pasar strategis yang potensial. Di sisi lain, Indonesia memiliki populasi sekitar 282 juta jiwa dengan PDB sebesar US$ 1,4 triliun, menjadikannya mitra dagang penting.
Data tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa mencapai US$ 30,1 miliar, menjadikan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-33 sebagai mitra dagang bagi Uni Eropa. Neraca perdagangan juga menunjukkan surplus bagi Indonesia, yang meningkat dari US$ 2,5 miliar pada 2023 menjadi US$ 4,5 miliar pada 2024.
“Komisioner Maroš dan saya telah melakukan review akhir atas perkembangan perundingan dan sepakat atas langkah strategis untuk menyelesaikan beberapa isu teknis ataupun pending issues,” ungkap Airlangga.
Negosiasi yang berlangsung selama sembilan tahun dengan 19 putaran resmi, ditambah pembahasan mingguan di level kepala perunding, akan segera dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen.
Airlangga juga menjelaskan bahwa ketika kesepakatan mulai diberlakukan dalam 1–2 tahun ke depan, sekitar 80% produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan dikenakan tarif bea masuk 0 persen.
Komisioner Maroš, dalam pertemuan tersebut, menyampaikan apresiasi atas komitmen kuat Indonesia dalam menyelesaikan perundingan ini. Beberapa sektor utama yang menjadi fokus kerja sama mencakup energi terbarukan, pengembangan ekosistem kendaraan listrik, industri padat karya seperti alas kaki dan tekstil, serta komoditas penting seperti minyak sawit dan hasil perikanan.
Pihak Uni Eropa juga menyoroti beberapa isu krusial dalam kerja sama ini, termasuk tingkat komponen dalam negeri (TKDN), industri otomotif, mineral kritis, serta insentif yang akan diberikan bagi investor asing.
“Komisioner Maroš tentu memberikan beberapa catatan yang sudah dijadikan kesepakatan bersama dan secara prinsip kesepakatan ini sudah menjadi hal yang kedua belah pihak telah menyetujui,” tambah Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyuarakan pentingnya kesetaraan dalam perlakuan ekspor hasil perikanan. Indonesia meminta agar produk perikanannya tidak diperlakukan berbeda dari negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand atau Filipina. Pihak Uni Eropa menyatakan telah menyetujui permintaan ini dan menjanjikan perlakuan setara dalam level playing field.
Terkait isu deforestasi, Airlangga menyebutkan bahwa Komisioner Maroš memberikan jaminan perlakuan khusus untuk Indonesia, yang akan sangat berpengaruh terhadap ekspor produk berbasis kehutanan.
“Terkait dengan kebijakan (mengenai) deforestasi, Komisioner Maroš menjanjikan akan memberikan perlakuan khusus kepada Indonesia dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap ekspor dalam Indonesia, yaitu terutamanya produk-produk yang berasal dari hasil hutan,” tutupnya.