Indef Wanti-wanti Dampak MBG jika Terus Berlanjut Tanpa Evaluasi

Indef Wanti-wanti Dampak MBG jika Terus Berlanjut Tanpa Evaluasi

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperingatkan dampak program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terus berlanjut tanpa evaluasi menyeluruh.

Izzudin Al Farras selaku Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef menyampaikan bahwa pihaknya telah mencatat sedikitnya 4.000 siswa menjadi korban keracunan makanan MBG hingga akhir Agustus 2025, meskipun belum mendata angka terbaru hingga pertengahan September ini.

“Dampak pertama, korban keracunan akan terus bertambah dan belum ada tanda-tanda berhenti,” kata Izzudin saat dihubungi Bisnis.com, Minggu (21/9/2025).

Dia melanjutkan, dampak berikutnya adalah kemungkinan akan terus munculnya berbagai permasalahan yang bersumber dari tata kelola yang buruk terhadap proyek mercusuar pemerintah ini.

Indef telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan, antara lain dugaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) fiktif, pemberian bahan mentah makanan, adanya hewan hidup di makanan, hingga dugaan ompreng alias food tray MBG dari minyak babi. 

Apabila situasi ini terus berlanjut, Izzudin bahkan memperingatkan bahwa implementasi program MBG ini dapat memicu skandal korupsi di masa yang akan datang.

Sementara itu, dampak ketiga terkait dengan alokasi anggaran MBG pada 2026 sebesar Rp335 triliun yang diniai sangat membebani fiskal Indonesia.

Menurutnya, program MBG ini telah memakan 29% anggaran pendidikan dan 10% anggaran kesehatan, di tengah masih banyaknya persoalan pendidikan dan kesehatan yang lebih genting untuk diatasi oleh pemerintah.

Permasalahan itu antara lain mencakup rendahnya pendapatan guru dan tenaga kesehatan di berbagai daerah, serta serapan anggaran MBG yang sangat minim. 

“Oleh karena itu, program MBG yang terus berlanjut berdampak pada rendahnya kinerja pemerintah, tidak beredarnya uang di masyarakat sehingga MBG tidak memberi efek pengganda terhadap perekonomian dan kesejahteraan, prioritas anggaran lain menjadi tidak dapat terlaksana, serta tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045 tidak dapat tercapai,” tegas Izzudin.

Sebelumnya, terkait korban keracunan yang terus bertambah, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa kasus di sejumlah daerah seperti Bengkulu berakar dari dapur SPPG yang baru beroperasi.

“Makanya kami kemudian sarankan untuk SPPG yang baru, mulainya bertahap, karena ibu-ibu yang biasa masak untuk empat orang sampai sepuluh orang itu belum tentu bisa masak langsung untuk 1.000 sampai 3.000 orang,” kata Dadan kepada wartawan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/9/2025).

Sementara itu untuk kasus di Maluku, dia mengungkapkan bahwa keracunan kembali terjadi imbas dapur SPPG mengganti penyuplai bahan baku makanan kepada penyuplai lokal yang kemungkinan belum siap.

“Jadi hal-hal yang seperti itu masih terjadi, kami terus upayakan agar kejadian itu tidak terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang Badan Gizi sudah membuat satu miliar porsi makan [untuk MBG],” ujarnya.