Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (Indef) membandingkan skema program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia dengan beberapa negara berkembang lainnya yang telah lebih dulu menerapkan program serupa, seperti Brasil, Nigeria hingga India.
Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, Izzudin Al Farras mengatakan, ketiga negara itu dipilih karena memiliki karakteristik geografis dan jumlah penduduk yang mirip dengan Indonesia. Alhasil, menurutnya Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari negara-negara tersebut.
Lebih lanjut dia mengatakan, selama 8 bulan pelaksanaan program MBG, Indonesia justru lebih banyak mengadopsi skema dari India, dengan menyiapkan dapur umum dan mendistribusikannya ke berbagai sekolah. Menurutnya, hal itu tidak relevan jika diterapkan di Indonesia.
“Nah, itu tentu sebuah model yang barangkali cocok di India, tapi ternyata dalam 8 bulan terakhir, model tersebut tidak cocok dilaksanakan di Indonesia,” ujar Izzudin dalam diskusi publik secara virtual pada Kamis (4/9/2025).
Pasalnya, dia menilai skema tersebut berpotensi timbul masalah tata kelola, serta minimnya pengawasan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Terbukti, dalam kurun waktu 8 bulan pelaksanaannya, korban keracunan makanan akibat MBG tembus 4.000 orang.
Sementara itu di Nigeria, program makan bergizi gratis melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kehadiran anak ke sekolah, mengatasi malnutrisi, hingga meningkatkan konsentrasi dan kinerja akademis.
Dari ketiga negara yang dijadikan perbandingan, Indef menilai skema distribusi makanan ala Brasil lebih relevan diterapkan di Indonesia dibanding meniru model India.
Di Brasil, distribusi dilakukan bekerja sama dengan dinas pendidikan setempat dan komite sekolah, sedangkan penyajian makanan berlangsung di kantin, sehingga alur program lebih terorganisir dan dekat dengan murid.
“Skema yang di Brasil itu disalurkan bantuannya melalui kerja sama dengan dinas pendidikan setempat, kemudian bekerja sama dengan komite sekolah, dan penyajian makanannya dilaksanakan di kantin sekolah,” ujarnya.
Pendekatan ini memberi masyarakat lokal peran aktif dalam mengawasi jalannya program. Menurut Indef, pelibatan masyarakat mampu meminimalisir risiko keracunan, penyalahgunaan anggaran, dan minimnya pengawasan.
Skema ini juga dinilai sesuai kultur Indonesia yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Misalnya, kader PKK, posyandu, dan komite sekolah yang telah lama aktif dapat dilibatkan secara formal. Dengan mekanisme partisipatif, kualitas makanan lebih terjamin, sementara pengelolaan anggaran menjadi transparan.
“Jadi, ini sudah ada best practice-nya, bahwa kalau skema yang kita lakukan dengan India ini belum berhasil, kita perlu exercise dengan pelibatan masyarakat yang lebih masif melalui percontohan atau skema yang telah dilaksanakan di Brazil,” pungkasnya.
Sebagai tambahan informasi, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah mengalokasikan sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Besaran alokasi anggaran MBG pada 2026 melonjak drastis sebesar 371,8% dari tahun 2025 yang hanya senilai Rp71 triliun.