Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan 80% kebutuhan susu sapi dalam negeri terpenuhi oleh impor. Merespons ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menetapkan sanksi pencabutan izin bagi industri pengolahan susu yang tak menyerap susu dari peternak sapi perah lokal.
“Susu kita ini, dari kebutuhan 100%, baru 20% yang bisa kita sediakan dari peternak lokal. Pada 1997 dahulu impornya 40%. Lama-lama gapnya makin gede, sekarang 80% impor. Kalau dibiarkan, lama-lama impor semua,” ungkapnya dalam wawancara khusus program “Beritasatu Special” BTV di kantor Kementan, Senin (11/11/2024).
Menanggapi permasalahan ini, Sudaryono mengungkapkan, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah mempertemukan peternak sapi perah, pengepul, dan industri pengolahan susu. Dalam mediasi tersebut, semua pihak sepakat untuk menyerap produksi susu dalam negeri secara maksimal.
“Jadi, nanti Pak Menteri akan tinjau. Tadi antara semua dunia usaha, industri pengolahan, pengepul, dan petani susu sudah dikumpulkan semua. Sudah dibuatkan edaran dan surat keputusan industri pengolahan susu wajib hukumnya menerima susu dari peternak lokal,” jelasnya.
Dengan ini, Sudaryono berharap sebagian besar kebutuhan susu sapi dalam negeri akan terpenuhi oleh peternak sapi perah lokal. Dia menegaskan, apabila industri pengolahan susu tidak menyerap susu lokal maka izin impornya akan dicabut.
“Kalau enggak diserap susu lokalnya, maka kebutuhan dia yang lain untuk impor dan lain-lain, kita akan cabut. Tadi sudah sepakat, sudah salaman. Nah, kita ingin dorong sebanyak mungkin. Jadi enggak ada batasan-batasan. Selama peternak itu bisa memproduksi susu, maka wajib hukumnya itu harus ambil semua,” tegasnya.
Sudaryono menyampaikan, dengan langkah ini pemerintah optimistis susu dari peternak sapi perah lokal akan lebih terserap. Apalagi, kata dia, Presiden Prabowo Subianto juga telah menyiapkan program makan bergizi gratis yang akan menyerap susu dari peternak lokal.
“Pemerintah itu ada di tengah, kita membela rakyat. Peternak kita belain dan mereka harus juga sesuai dengan aturan dong, enggak boleh nakal-nakal juga. Industri juga harus kita belain, tetapi mereka ini enggak boleh atas nama efisiensi, atas nama kualitas, dan lain-lain, terus enggak mau serap. Ini dua-duanya harus jaga semua,” ujarnya.
