Lamongan (beritajatim.com) – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Lamongan turun ke jalan untuk menolak kenaikan tunjangan DPR dan menuntut revolusi Polri, pasca tragedi Kendaraan Taktis (Rantis) yang merenggut nyawa pengemudi ojek online (Ojol) dalam aksi demonstrasi di Jakarta.
Aksi demonstrasi yang digelar IMM Lamongan menyasar dua titik, yakni Mapolres Lamongan dan Gedung DPRD Lamongan, Minggu (31/8/2025).
Ketua umum PC IMM Lamongan, Alexi Candra Putra, mengatakan kenaikan tunjangan anggota DPR sangat tidak tepat, di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu.
“Kami juga menyayangkan sikap arogansi yang dilakukan oleh anggota DPR saat merespon aspirasi rakyat,” kata Alexi.
IMM Lamongan juga menuntut revolusi Polri secara menyeluruh, sebagai bentuk tanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengamankan para demonstran, hingga menewaskan seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, di Jakarta.
“Kami mendesak Kapolri untuk mengundurkan diri, segera adili oknum aparat yang terbukti melakukan pelanggaran HAM, segera revolusi Polri, dan Mosi tidak percaya terhadap pemerintah dan DPR,” ujarnya.
Bersamaan dengan berlangsungnya aksi demonstrasi, beberapa objek vital di Lamongan ditutup, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti SPBU di Jalan Kombespol M. Duryat, yang lokasinya tak jauh dari Mapolres Lamongan.
Kemudian kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Lamongan, melakukan langkah antisipasi dengan menutup papan nama dan neon box menggunakan spanduk bekas.
Kapolres Lamongan AKBP Agus Dwi Suryanto menjelaskan pihaknya tidak memberikan instruksi untuk penutupan objek vital di wilayah Lamongan.
“Untuk SPBU bisa ditanyakan kepada pengelolah, untuk layanan Samsat, hari minggu memang tutup. Besok (Senin) layanan tetap normal seperti biasa,” ujar AKBP Agus. [fak/aje]