Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN).(Dok. Antara/Awal Lingga)
KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengklaim kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) disiapkan untuk tidak memiliki kawasan kumuh. IKN disebut telah disiapkan dengan segala pembatasan, termasuk migrasi penduduk.
“Konsep tata ruang PUPR terlibat di dalamnya. Sudah diatur pemanfaatannya. Kita upayakan kondisi-kondisi tadi (kawasan kumuh) tidak terjadi,” kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam konferensi pers tentang Level of Service (LoS) Pengelolaan Gedung, Kawasan, serta Perkotaan pada IKN di Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Sabtu, 16 Maret 2024.
Menurut Iwan, mengatakan akan dilakukan pembatasan jumlah maksimal orang yang akan menempati IKN. Ia mengatakan dalam pengembangannya kawasan sekitar IKN juga diberlakukan hal serupa.
Baca juga : Djarum dan Wings Group Batal Bangun Hotel di IKN
“Bahkan di luar area yang ditetapkan IKN dan pengembangan kita juga punya program, jangan sampai IKN jadi kota megah kemudian luarnya itu jadi kawasan tidak tertata,” katanya.
Ia menegaskan IKN tak akan memiliki kampung kumuh. Menurut dia, pasar-pasar tradisional yang nantinya ada akan tetap ditata.
“Kampung kumuh tidak ada, pasar-pasar tradisional nantinya bagaimana kita tata. IKN ini dibangun sebagai pusat pemerintahan, walaupun ada juga pusat ekonomi dan sebagainya,” ucapnya. Baca juga : Pembangunan IKN Dikritik, Istana : Itu Demokrasi
Ia menambahkan jalannya roda pembangunan akan diselaraskan dengan perkembangan perekonomian yang ada di IKN, termasuk pemerintahan. Iwan menyebut luasan kawasan terbangun dan kawasan hijau akan ditentukan jumlahnya.
“Intinya kepadatannya sudah pasti dibatasi. Crowd-nya juga akan dibatasi ketika nanti IKN beroperasi,” ungkapnya.
(Z-9)
