Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah Indonesia mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar siap menembus pasar Eropa melalui skema perjanjian dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).
Dalam waktu dekat, perjanjian ini ditargetkan rampung setelah melalui proses negosiasi selama sembilan tahun dan 19 putaran.
“Produk UMKM tentu kita dorong karena produk UMKM ada yang berbasis standar, ada yang berbasis kreativitas ataupun inovasi. Yang berbasis kreativitas dan inovasi ini bisa kita dorong karena ini produk-produk kita sering sebut sebagai produk kriya atau handycraft,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kepada awak media dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (7/6/2025).
Ia menjelaskan, untuk produk UMKM yang membutuhkan standar, pemerintah juga menyiapkan penguatan sistem agar produk-produk tersebut bisa menembus pasar Eropa.
“Beberapa UMKM Indonesia pun sudah terbiasa dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tentu standar ini adalah comparable dengan standar yang ada di Eropa,” ucapnya.
Setelah perjanjian berlaku, hampir 80% barang ekspor Indonesia ke Uni Eropa akan dikenakan tarif bea masuk 0%. Ini memberikan peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan sayapnya di pasar internasional, terutama di Eropa yang memiliki PDB sekitar US$ 19,5 triliun dan populasi lebih dari 450 juta jiwa.
“Proyeksi peningkatan ekspor Indonesia setelah pelaksanaan CEPA ini, dimana tarif hampir 80% nol dan juga non-tariff barrier diangkat, maka Indonesia berpotensi menaikkan nilai ekspor lebih dari 50 persen dalam 3-4 tahun ke depan,” ungkap Airlangga.
Menurutnya, kesepakatan IEU-CEPA juga menyasar produk-produk industri padat karya, seperti furniture, alas kaki, kulit, dan tekstil yang merupakan sektor-sektor yang juga banyak digarap UMKM.
Pemerintah juga mencatat bahwa kesepakatan Indonesia dengan EU-CEPA akan berdampak luas terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing nasional.
“Karena produk kita tidak hanya bersaing dengan produk Eropa tetapi juga produk-produk lain yang akan masuk ke Eropa,” kata Airlangga.
Saat ini, naskah akhir perjanjian tengah dalam proses finalisasi dan legal drafting. Setelah itu, tahap ratifikasi akan dilakukan baik di Indonesia maupun oleh 27 negara anggota Uni Eropa.
“Perundingan ini siap untuk diumumkan. Tentunya kami nanti akan melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto dan Komisioner Maros juga akan melaporkan ke Presiden EU Ursula von der Leyen,” pungkas Airlangga.