DEMAK, suaramerdeka.com – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI Hendrar Prihadi mendorong dan membangkitkan semangat santri untuk menjadi pengusaha. Dengan menjadi pengusaha, produk-produk para santri nantinya bisa mengisi E-Katalog LKPP. Hal itu ia kemukakan di hadapan para santri peserta Gerakan Santri Menulis dan Santripreneur LKPP RI, di Pondok Pesantren Girikesumo Mranggen Demak, Kamis (4/4/2024). Baca Juga: Peluang Usaha UMKM Masih Terbuka Lebar, Muhammadiyah Jateng Ikut Ambil Bagian Menjaga Ketahanan Nasional
Hendi, sapaan akrab mantan Wali Kota Semarang tersebut, mengatakan, tahun ini Indonesia memulai memasuki bonus demografi. Di mana dari 275 juta penduduk Indoensia, kelompok tengah atau kelompok produktif usia kerja jumlahnya lebih baik.
“Ini bisa berhasil kalau anak mudanya produktif. Yaitu ia mampu menghasilkan sesuatu untuk dirinya dan lingkungannya. Tidak jadi pengangguran. Kemudian misalnya jadi pengusaha, wiraswasta, mampu merekrut temen-temennya sehingga jadi produktif,” katanya. Baca Juga: Pemkot Semarang Dorong Usaha Mikro Naik Kelas Menurut Hendi, Presiden Jokowi sudah mencanangkan 2045 Indonesia akan memasuki masa keemasan tepatnya pada usia 100 tahun. Masa keemasan Indonesia adalah ada di posisi empat besar negara dengan ekonomi terbaik di dunia. Pertama ada China. Hari ini China sudah oke. Padahal pada 25 tahun atau 30 tahun lalu China diketahui kotor dan bukan negara maju di dunia. Tapi saat ini, semua orang mengatakan China keren. Baca Juga: Update Ranking FIFA Terbaru, Kamis 4 April 2024: Lampaui Malaysia, Timnas Indonesia Naik 8 Peringkat Kenapa China maju? Menurut dia, karena salah satunya adalah kebanggaan masyarakat China dan perintah pimpinannya waktu itu, untuk membeli produk dan menggunakan produk dalam negeri. “Tidak usah gaya-gaya yang makan Mc Donald, makan KFC. Di sini ada ayam Supar, ayam goreng sendiri di rumah juga enak. Baju juga produk lokal, bordiran dari Kudus bagus. Ayo kita beli produk dalam negeri,” katanya. Hal itu, lanjut Hendi, akan menjadi peluang bagi santri untuk jadi wiraswasta, santripreneur, dan pengusaha. Namun, yang sering menjadi pertanyaan, kata dia adalah mengenai permodalan. Padahal, menurut dia, untuk menjadi pengusaha tidak harus dengan modal besar. Baca Juga: Gerakan Santri Menulis Ditutup di Ponpes Girikesumo Demak: Tumbuhkan Semangat Literasi, Bupati Minta Jumlah Pesantren Peserta Ditambah Kebanyakan pengusaha diawali dengan yang kecil. Terpenting bisa memanfaatkan peluang dan menjaga kepercayaan. Untuk menjadi entrepreneur atau pengusaha, menurut Hendi, yaitu caranya pertama adalah kreator. Yakni mampu berkreasi dengan menciptakan produk yang unik untuk dijual. Selanjutnya membuat marketing pemasaran dan mencari investor. Baca Juga: 10 Rekomendasi Film Islami untuk Ditonton Bersama Keluarga di Hari Raya Lebaran “Saya ke sini karena LKPP menyiapkan kolamnya. Jadi santripreneur nanti di kementerian pasti banyak program, seperti di Kemenparekraf mendorong para santri berjualan di sektor pariwisata, Kemenpperin juga begitu, Dinkop memberikan bantuan modal, Pemkot, Pemkab pasti semuanya ada bantuan. Mereka itu pancingnya para santriprenuer, sedangkan LKPP adalah kolamnya,” katanya. Hendi menjelaskan, di belanja pemerintah melalui APBN dan APBD, semuanya kebijakannya yang mengatur LKPP. Salah satunya sebagaimana terkandung dalam Instruksi Presiden No 2 tahun 2022. Subtabsi ada dua, yang pertama belanjanya bupati, kementerian, dan lembaga minimal 40% untuk produk usaha mikro kecil koperasi (UMKK) atau penyediaan jasa UMKK. Baca Juga: Kolaborasi Bersama di Pesantren Ramadhan 1445 H, Ratusan Siswa di SD Semarang Ini Hasilkan Berbagai Macam Karya Keagamaan Kedua adalah belanja pemerintah daerah, kementerian dan lembaga maksimal 5% beli barang umpor, sedangkan yang lainnya 95% produk dalam negeri. Menurut Hendi, di pusat APBN APBD untuk belanja jumlahnya 1256 triliun di tahun 2022. Lima tahun terakhir selalu di atas 1200 triliun. “Kita ambil 10 persen saja masih dapat 12 trilun. Ambil satu persen masih dapat satu triliun. Ini beluang yang besar sekali,” katanya. Baca Juga: Rilis Teaser, Kim Doyoung NCT Umumkan Tanggal dan Konsep Album Debut Solonya di Bulan Ini Untuk saat ini, kata dia, sistem transaksi pengadaan barang jasa disekemakan seperti jual beli di marketplace. Di LKPP mensekemakan lewat sistem e-katalog. “Artinya sekarang ini produk wajib hukumnya masuk e-katalog supaya dapat dibeli pemerintah daerah, kementerian, dan BUMN,” terangnya. “Bila panjenengan punya produk syaratnya mendaftar di Kepala UKPBJ minta akun LPSE. Kalau penyedia jasa wajib punya, karena di situ proyeknya bupati bisa terlihat. Ini bisa dimanfaatkan para santri untuk memulai usaha,” katanya
