TRIBUNNEWS.COM – Iran dan Amerika Serikat sepakat untuk mengadakan putaran perundingan nuklir Iran selanjutnya pada minggu depan, tepatnya pada Sabtu (19/4/2025).
Dengan mediasi Oman, putaran pertama perundingan tidak langsung antara Iran dan AS digelar di ibu kota Oman, Muscat, pada Sabtu (12/4/2025).
Mengutip PressTV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Steve Witkoff, Utusan Khusus Presiden AS untuk Urusan Timur Tengah, memimpin jalannya perundingan tersebut.
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Iran menyampaikan bahwa kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai program nuklir damai Iran, terutama terkait pencabutan sanksi terhadap negara tersebut.
Disebutkan pula bahwa perundingan berlangsung dalam suasana yang konstruktif dan dilandasi rasa saling menghormati.
Di sela-sela pertemuan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan kepada IRIB News di Muscat bahwa Iran memiliki satu tujuan yang sangat jelas dalam perundingan ini, yaitu untuk melindungi kepentingan nasionalnya.
“Kami memberikan kesempatan yang tulus dan jujur kepada diplomasi. Melalui perundingan ini, kami berharap dapat memajukan tidak hanya isu nuklir, tetapi yang lebih penting bagi kami, isu pencabutan sanksi,” ujar Baghaei.
Menlu Oman: Pembicaraan Iran-AS Kondusif bagi Perdamaian Regional
Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, menyambut baik negosiasi antara Iran dan AS yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan mengikat.
Dalam sebuah unggahan di akun X miliknya, Al Busaidi mengatakan bahwa pembicaraan tidak langsung antara Araghchi dan Witkoff berlangsung dalam suasana bersahabat.
“Pertemuan tersebut kondusif untuk menjembatani berbagai sudut pandang dan, pada akhirnya, mewujudkan perdamaian, keamanan, serta stabilitas regional dan global,” tulis Al Busaidi.
Ia juga menegaskan bahwa Oman akan terus bekerja sama dan melakukan upaya lebih lanjut guna membantu pencapaian tujuan tersebut.
Isu Program Nuklir Iran
Program nuklir dan persenjataan rudal Iran menarik perhatian internasional di tengah meningkatnya ketegangan dengan Israel.
Mengutip Council on Foreign Relations, banyak pakar kebijakan luar negeri berpendapat bahwa jika Iran berhasil memperoleh senjata nuklir, hal itu dapat menyebabkan ketidakstabilan di Timur Tengah dan wilayah sekitarnya.
Kekhawatiran utama adalah bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Iran akan menjadi ancaman besar bagi Israel, musuh bebuyutannya sejak lama.
Beberapa pakar juga memperingatkan bahwa jika Iran meluncurkan serangan nuklir ke Israel, hal tersebut justru akan membawa kehancuran bagi dirinya sendiri.
Apa pun skenarionya, terdapat risiko salah perhitungan yang dapat memicu pertukaran nuklir, menurut para analis.
Kekhawatiran lainnya adalah bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Iran dapat mendorong negara-negara pesaing di kawasan, termasuk Arab Saudi, untuk mengembangkan program senjata nuklir mereka sendiri.
Pengawasan internasional terhadap program nuklir dan rudal Iran semakin intensif pada akhir tahun 2024, menyusul terjadinya konflik militer antara Iran dan Israel, serta terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS.
Pada masa jabatan pertamanya, Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir Iran tahun 2015 (JCPOA) dan memberlakukan sanksi berat terhadap Iran.
JCPOA adalah perjanjian internasional yang bertujuan membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi dan sejumlah ketentuan lainnya.
Perjanjian ini disepakati di Wina pada 14 Juli 2015 antara Iran dan P5+1, yaitu lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB (China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat) ditambah Jerman, serta Uni Eropa.
Kini, pemerintahan Trump menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan perundingan dengan Iran, untuk pertama kalinya sejak AS menarik diri dari kesepakatan tersebut tujuh tahun lalu.
(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)
