JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti petani Indonesia yang tak memiliki lahan. Dia menekankan pentingnya konsolidasi lahan dan redistribusi tanah sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Hal ini disampaikan Hasto dalam Seminar Nasional “Bumi Lestari, Petani Berdikari, Kembali ke Sawah, Menyemai Masa Depan” yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 24 September. Ia memotret kondisi para petani yang tak punya lahan saat melakukan dialog di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
“Dari 40 petani yang kami temui pagi tadi di Bekasi tak satu pun memiliki lahan. Padahal agar sejahtera minimal petani harus memiliki 1,5 hektare dengan potensi penghasilan sekitar Rp7,5 hingga Rp10 juta per bulan,” kata Hasto dalam kegiatan itu.
Selain itu, Hasto bilang, banyak masalah klasik yang dihadapi petani seperti akses solar untuk pompa air hingga perebutan sumber air saat kemarau. “Hari Tani adalah momentum progresif. Perubahan struktural terhadap kemiskinan petani hanya bisa dilakukan lewat kebijakan politik yang berpihak,” ucapnya.
Lebih lanjut, PDIP meyakini kedaulatan pangan hanya dapat diwujudkan bila seluruh elemen bangsa, terutama kepala daerah dan struktur partai turun langsung menyelesaikan persoalan rakyat.
Hasto juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang konsisten memperjuangkan kedaulatan pangan dari hulu hingga hilir. Semangat ini disebutnya sama seperti keinginan Presiden Prabowo Subianto.
“Ibu Megawati sebagai Presiden Kelima RI adalah pemimpin yang paling konsisten bicara soal benih dan pangan. Beliau menegaskan pentingnya Indonesia berdaulat di bidang pangan,” tegas dia.
“Jika semangat ini konsisten dijalankan, kita akan mampu berdaulat di bidang pangan dan menyongsong masa depan yang lebih cerah,” pungkas Hasto.