Hari Tani Nasional 24 September: Momentum Reforma Agraria, Hilirisasi hingga Lumbung Pangan – Page 3

Sementara itu, deagrarianisasi ditandai oleh tiga gejala utama: menguatnya ketergantungan pada impor pangan, di mana nilai impor pangan Indonesia mencapai 28,5 miliar dolar AS pada 2023 menurut BPS.

Angka ini didominasi petani gurem dan buruh tani yang miskin, dengan data menunjukkan bahwa 56 persen petani Indonesia menguasai lahan di bawah 0,5 hektare, dan lemahnya regenerasi petani akibat tidak menariknya kehidupan di sektor pertanian, di mana hanya 27 persen petani muda (di bawah 35 tahun) yang masih aktif bekerja di sektor pertanian.

Kebijakan pemerintah untuk menjawab deindustrialisasi salah satunya melalui hilirisasi sumber daya alam sektor minerba, perkebunan, perikanan, sayangnya program ini tidak memiliki jembatan yang menyambungkannya dengan agenda reforma agraria.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) menunjukkan bahwa realisasi investasi hilirisasi minerba mencapai 15,3 miliar miliar dolar AS pada 2023, namun tidak berkontribusi terhadap naiknya skema kepemilikan rakyat atas usaha dan lahan di sekitarnya.

Alih-alih menjadi solusi bagi masalah agraria, model hilirisasi yang ada justru menimbulkan konflik agraria baru dan memberi dampak buruk bagi lingkungan hidup.

Di sisi lain, solusi atas deagrarianisasi seringkali dijawab dengan program food estate. Data Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa telah dialokasikan sekitar 1,2 juta hektare untuk program food estate di beberapa lokasi seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua.

Namun, pendekatan yang mengedepankan skala besar ini telah menyisihkan peran petani kecil, masyarakat adat, serta mengabaikan prinsip kelestarian lingkungan.

Evaluasi Fian Indonesia terhadap program food estate di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa produktivitas lahan hanya mencapai 3,2 ton per hektare untuk padi, jauh di bawah target 5 ton per hektare.