Jakarta, Beritasatu.com – Memperingati hari HAM sedunia, Setara Institute meminta pemerintah serius menangani kasus intoleransi. Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, ada sejumlah catatan terkait kasus intoleransi.
Catatan pertama, yakni stagnansi dalam perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). “Setara Institute mencatat angka pelanggaran KBB masih tergolong cukup tinggi, yaitu 217 peristiwa dengan 329 tindakan pada 2023,” kata Halili dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Selanjutnya, kata Halili yakni terkait dugaan keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penolakan pembangunan rumah ibadah. “Ketiga, masih adanya 71 regulasi daerah yang intoleran terhadap kelompok agama dan kepercayaan tertentu,” ungkapnya.
Selain itu, Halili juga menyoroti belum optimalnya tiga unsur kepemimpinan pembangunan ekosistem toleransi, yakni kepemimpinan politik, kepemimpinan birokratik, dan kepemimpinan sosial.
“Hal ini ditandai dengan adanya favoritisme kebijakan, pembiaran atas diskriminasi, dan tindakan intoleran seperti menolak kegiatan ibadah,” katanya.
Menurut Halili, pihaknya telah menyerahkan dokumen rencana Ppembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mengatasi permasalahan intoleransi tersebut ke Presiden Prabowo Subianto.
Dalam dokumen tersebut, ada delapan strategi dan 25 aksi guna menjawab empat isu strategis dalam pembangunan ekosistem toleransi umat beragama/berkeyakinan.
“Dokumen ini diselaraskan dengan salah satu arah pembangunan dalam RPJPN serta Cita ke-8 dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk peningkatan toleransi, yang dapat mendukung harmonisasi pembangunan daerah untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional tersebut dan mencegah kasus intoleransi,” tambah Halili.