JABAR EKSPRES – Dalam memberikan kesejahteraan pada petani, Presiden Prabowo Subianto minta Polri dan TNI untuk membantu kepala Dinas Pertanian se-Indonesia untuk mengawasi pengusaha penggilingan padi agar mereka tunduk pada kebijakan pemerintah dengan membeli gabar dari petani seharga Rp6.500 per kilogram.
Presiden mengintruksikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram (kg).
“Di sini ada kepala Dinas Pertanian seluruh Indonesia, ada dandim (komandan distrik listrik militer), ada kepolisian. Nanti saya minta dibantu di daerah-daerah untuk mengawasi penggilingan-penggilingan padi itu,” kata Presiden Prabowo dikutip dari ANTARA, Selasa (4/2/2025).
Saat itu, Presiden mendadak datang ke kantor Kementerian Pertanian dan langsung menggelar rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta pejabat-pejabat lain yang terlibat dalam program swasembada pangan pemerintah.
BACA JUGA: Prabowo Perbolehkan Pengecer Jual LPG 3 Kg, Warganet: Seolah-olah jadi Pahlawan!
Dalam kegiatan tersebut, Presiden menerima laporan dari Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Pepardi) Sutarto Alimoeso. Ia mengatakan ada beberapa kasus harga gabah yang dibeli di atas Rp6.500, tetapi ada juga kasus-kasu tertentu yang harga gabahnya di bawah Rp6.500.
“Mungkin kaitannya dengan kadar air, kaitannya dengan rendaman dan sebagainya Bapak Presiden. Ini berdasarkan laporan teman-teman dari seluruh Indonesia,” kata Sutarto kepada Presiden.
Prabowo mengingatkan kembali bahwa kesejahteraan petani harus menjadi tujuan utama.
“Jangan selalu korbankan petani, selalu dengan alasan kadar air, rendaman, kualitas lah. Saya sudah lama jadi orang Indonesia saya sudah tahu cara-cara untuk orang kecil, orang tidak berdaya selalu di korbankan,” kata Presiden.
BACA JUGA: Rakyat Kesusahan, Prabowo Perintahkan Bahlil Aktifkan Lagi Pengecer LPG 3 Kg
“Saya mengimbau semua pihak terutama teman-teman dari penggilingan padi,” kata Prabowo.
Presiden juga menegaskan jika ada usaha penggilingan padi yang masih tidak tunduk dengan kebijakan HPP gabah Rp6.500, maka mereka akan ditindak.
“Saya kira banyak penggilingan padi di daerah-daerah, banyak yang sudah menyesuaikan,” kata Presiden.
Presiden mengatakan urusan kesejahteraan petani yang merupakan tulang punggung swasembada pangan, dan merupakan tanggung jawab semua pihak.
