Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dihentikan agar pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Managing Partner PH&H Public Policy Interest Group itu menegaskan pemerintah jangan memaksakan program MBG tetap berjalan di tengah carut-marut yang sedang terjadi, khususnya insiden keracunan massal di berbagai daerah.
“Menurut saya, [MBG] harus segera dihentikan untuk dievaluasi. Setelah kita tahu sebabnya apa, diperbaiki, baru dilanjutkan. Jangan dipaksakan,” ucap Agus kepada Bisnis, Kamis (25/9/2025).
Mengacu data dari Badan Gizi Nasional (BGN), tercatat 46 kasus dengan 5.080 penderita per 17 September 2025. Sementara itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 60 kasus dengan 5.207 penderita per 16 September 2025.
Adapun, BPOM melaporkan 55 kasus dengan 5.320 penderita per 10 September 2025. Di sisi lain, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) melaporkan angka 5.626 kasus keracunan makanan di puluhan kota dan kabupaten di 17 provinsi akibat MBG.
Agus menjelaskan pelaksanaan MBG belum memiliki underlying yang jelas. Apalagi, katanya, BPOM tidak dilibatkan padahal memegang peran penting dalam menjaga keselamatan dan keamanan pangan.
Dia juga menyoroti tim-tim program MBG yang dinilai belum sepenuhnya kompeten dan beberapa diantaranya belum memiliki pengalaman yang mumpuni. Baginya setiap makanan yang akan disalurkan harus dicek oleh pihak BPOM.
Agus merasa program ini hanya digunakan untuk mencari keuntungan semata bagi beberapa pihak sehingga rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Padahal menurutnya program ini strategis untuk mempersiapkan Indonesia emas 2045.
“Program ini adalah program mempersiapkan anak-anak Indonesia bisa siap di tahun emas 2045. Jadi tolong jangan dikorupsi, jangan cari untung di situ,” tegasnya
Tak hanya itu, Agus merasa khawatir kalau sewaktu-waktu keracunan MBG bisa berujung jatuhnya korban jiwa.
Di sisi lain, Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan BPOM sudah mengambil sampel MBG di beberapa daerah untuk diuji di laboratorium.
“BPOM melakukan monitoring insiden pangan sehingga dapat menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada BGN. Di beberapa daerah kejadian insiden pangan sudah dilakukan pengujian,” katanya kepada Bisnis melalui keterangan tertulis, Kamis (25/9/2025).
Hasil uji lab akan dikirim ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti sebagai langkah evaluasi program MBG. Nantinya pengumuman hasil lab disampaikan oleh BGN.
Namun, BPOM tidak mendetail daerah mana saja yang telah dimonitor dan pengambilan sampel makanan MBG. Taruna menjelaskan BPOM telah mengambil peran dalam pelaksanaan MBG seperti pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Taruna juga mengaku bahwa BPOM membantu pengolahan makanan yang menjadi menu MBG.
“Terkait dengan peran dalam program MBG, BPOM dilibatkan dalam pelatihan SPPI dan pengolah makanan utk meningkatkan kompetensi petugas dalam mengolah pangan. BPOM juga melakukan pengujian sampel insiden pangan, apabila diminta oleh BGN,” tuturnya.