JABAR EKSPRES – Proyek pembangunan gedung olahraga pemuda di Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mangkrak. Gedung olahraga pemuda tersebut berada di Kampung Sodong, Desa Jayamekar.
Proyek pembangunan gedung olahraga yang digagas oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat senilai Rp7,6 miliar ini mangkrak dan terbengkalai.
Proyek tersebut dibangun menggunakan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Jawa Barat pada APBD Perubahan tahun 2023 lalu.
Berdasar data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Bandung Barat, pembangunan gedung olahraga (GOR) pemuda Bandung Barat bernilai miliaran itu dikerjakan oleh CV Persada Alam selaku pemenang tender.
BACA JUGA:Gedung DPRD Mangkrak, Pemda KBB Suntik Anggaran Rp20 Miliar untuk Fasilitas Anggota Dewan
Pantauan di lokasi, proyek ini dibiarkan dan hanya menyisakan rangka bangunan, besi-besi berkarat, hingga area lahan yang dipenuhi semak belukar di sekitarnya lokasi bangunan.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Olahraga, Dispora Bandung Barat, Erwin Muliawan menyebut, proyek gedung olahraga pemuda itu terpaksa mangkrak
karena biaya pembangunan gedung tersebut habis di tengah jalan.
“Kendala utamanya karena ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan daerah. Pemkab Bandung Barat ini memiliki prioritas-prioritas, sementara prioritas itu belum mencakup pembangunan sarana olahraga,” ujar Erwin saat dikonfirmasi, Rabu (22/1/2025).
Ia menjelaskan, sebelumnya Pemkab Bandung Barat mengajukan anggaran Rp8 miliar. Namun, Pemprov Jawa Barat hanya merealisasikan Rp6,8 miliar.
BACA JUGA:6 Tahun Mangkrak, Pembangunan Gedung Wakil Rakyat Bandung Barat Bakal Dilanjut
Dari jumlah tersebut, lanjut Erwin anggaran sebesar Rp6,8 miliar sepenuhnya dialokasikan ke pembangunan gedung tersebut.
“Alokasi anggaran yang sudah digunakan Rp6,8 miliar. Dari anggaran sebelumnya Rp8 miliar, namun dari Pemprov ada rasionalisasi jadi sekitar Rp6,8 miliar,” katanya.
Hingga saat ini, Dispora belum menerima kepastian apakah proyek pembangunan sarana olahraga ini akan dilanjutkan atau tidak.
“Baik dari Provinsi maupun dari DPR RI belum ada kepastian penyelesaian pembangunan. Sampai saat ini masih usulan-usulan,” tandasnya. (Wit)