Medan (ANTARA) – Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution meminta DPR RI memberikan perhatian khusus soal skema dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Sumut, khususnya Kepulauan Nias.
Ia mengatakan terdapat lima kabupaten/kota di Kepulauan Nias, yakni Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli yang memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) relatif kecil.
“Khusus daerah 3T, mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di Nias, kami sangat bermohon tidak ada penyesuaian (TKD, red),” kata Bobby usai menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Kantor Gubernur Sumut, Rabu.
Selain itu, Bobby juga menyampaikan masukan agar besaran dan waktu penyaluran dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat bisa dicairkan lebih awal. Hal ini penting agar pemerintah daerah di Sumut bisa segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran 2026.
“Aspirasi dari pemprov (pemerintah provinsi) dan teman-teman kabupaten/kota, pertama tentang timing (waktu) besaran anggaran yang disampaikan ke daerah,” jelasnya.
Data Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumut menyebutkan besaran nilai penyesuaian TKD tingkat Provinsi Sumut mencapai Rp1,08 triliun dan kabupaten/kota se-Sumut lebih dari Rp9 triliun pada 2026.
“Timing transfernya, kita utamakan jangan mepet agar bisa dikerjakan awal tahun dan bisa langsung dirasakan masyarakat,” ujar Bobby.
Anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan supaya dibentuk Satuan Tugas (Satgas) Kolaborasi Sumut Berkah atas pendapatan asli daerah ini.
“Satgas ini bertugas mengkaji apakah pembagian DBH (dana bagi hasil) ke daerah sudah adil atau belum,” kata Hinca.
Gubernur menyambut baik usulan itu dan Pemprov Sumut siap bersama dengan DPR RI bekerja secara bersama untuk mencapai tujuan tersebut.
“Ada satu satgas, tentu kami mendukung. Kami sangat bersemangat bersama-sama bekerja dan kami siap membuat satgas ini,” tutur Bobby.
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan pihaknya akan menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus. Nantinya ketika penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan akan menjadikan daerah 3T sebagai prioritas pembangunan.
“Memang itu menjadi concern kami dan kami mendengar masukan Pak Gubernur. Tentunya akan kami coba daerah 3T harus ada perhatian khusus, dalam hal misal pembangunan akan kita perhatikan,” kata Wihadi.
Pewarta: Muhammad Said
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.