Merangkum Semua Peristiwa
Indeks

Gubernur Lemhannas Bicara Bahaya Potensi Konflik Laut China Selatan

Gubernur Lemhannas Bicara Bahaya Potensi Konflik Laut China Selatan

Jakarta

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB Ace Hasan Syadzily menyoroti dinamika kawasan regional. Salah satunya permasalahan Indo-Pasifik yakni isu maritim menyangkut konflik di Laut China selatan.

“Terkait permasalahan Indo-Pasifik, isu maritim menjadi relevan karena kawasan ini merupakan jalur pelayaran utama dunia. konflik seperti sengketa Laut Tiongkok Selatan, ketegangan semenanjung Korea, serta perselisihan perbatasan India-Tiongkok akan semakin menambah kompleksitas geopolitik,” tutur Ace Hasan dalam konferensi pers di kantor Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2024).

Ace mengatakan konflik ini akan membawa dampak terhadap melemahnya posisi ASEAN. Sebab menurutnya hal ini dipengaruhi perbedaan kepentingan antar anggotanya. Dia juga menilai kehadiran kekuatan militer aliansi AUKUS meningkatkan risiko ketegangan di kawasan.

Selain itu, dia menjelaskan konflik tersebut juga dapat memicu peningkatan kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia, narkoba, terorisme hingga penyelundupan senjata. Dia pun menyampaikan strategi yang perlu dilakukan oleh Indonesia untuk menghadapi konflik tersebut dengan terus mengembangkan kebijakan luar negeri yang proaktif dan responsif, memperkuat strategi pertahanan nasional dan modernisasi militer, meningkatkan kemampuan diplomasi dan kerja sama internasional.

“Terkait dengan konflik laut Tiongkok selatan yang tadi disebut bahwa akan selalu menjadi potensi, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Dan jika memang tidak dikelola dengan baik, dari isu kawasan seperti yang kami sampaikan tadi, ini juga akan menimbulkan ketegangan. Nah, bagi kami tentu pertama kedaulatan negara kita itu harus menjadi prinsip utama,” jelas Ace.

Selain itu, dia juga menegaskan Indonesia hingga saat ini masih konsisten dengan konvensi PBB tentang hukum laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dia pun menyebut Indonesia tetap berprinsip pada Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

“Karena itu, bagi rencana tentu kami akan terus mendorong agar kita memperkuat terus, supaya kita untuk menjaga kedaulatan negara kita terutama di wilayah yang berpotensi menjadi potensi ketegangan terutama di daerah atau kawasan laut Tiongkok Selatan tersebut,” imbuhnya.

(azh/azh)