Jakarta, CNBC Indonesia – Pelaksana Tugas Presiden yang juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai penerapan kebijakan zonasi sekolah. Menurutnya, kebijakan itu masih belum bisa diterapkan diseluruh wilayah di Indonesia.
Hal ini disampaikan Gibran dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/11/2024). Gibran bercerita dirinya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti terkait masalah penerapan sistem zonasi.
“Kemarin pulang dari Akmil, Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi bapak-ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silahkan nanti bapak-ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata,” katanya.
Gibran menjelaskan masalah utama penerapan sistem zonasi adalah ketersediaan guru. Menurutnya, ada beberapa provinsi yang mengalami kelebihan guru, namun ada juga yang kurang. Hal itu yang membuat penerapan kebijakan ini masih belum maksimal.
“Ini nanti tentunya menjadi PR untuk pak menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujar Gibran.
Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu juga mengaku ketika masih menjadi wali kota Solo sering mendapatkan aduan permasalahan yang sama tiap tahun. Salah satunya sistem zonasi.
Ia juga bercerita sempat bersurat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 Nadiem Anwar Makarim, terkait keluhan masalah pendidikan. Namun surat itu belum juga ditanggapi.
“Mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional,” katanya.
(miq/miq)
.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Presiden Prabowo dijadwalkan mencoblos Pilkada di Kabupaten Bogor")
