Gelar Rapat Koordinasi Pilkada 2024, Bawaslu Bahas Netralitas ASN dan Politik Uang Nasional 26 November 2024

Gelar Rapat Koordinasi Pilkada 2024, Bawaslu Bahas Netralitas ASN dan Politik Uang
Tim Redaksi
PANGKAL PINANG, KOMPAS.com
– Badan Pengawas Pemilu (
Bawaslu
) RI menggelar rapat koordinasi bersama penyelenggara pemilu di Provinsi Bangka Belitung pada Senin (25/11/2024).
Dalam rapat tersebut, Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu RI, Roy M. Siagian, menjelaskan tantangan dan fokus pengawasan pada
Pilkada 2024
.
Roy menekankan bahwa isu utama yang perlu diawasi adalah kerawanan kampanye, terutama yang berkaitan dengan
politik uang
, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan penggunaan fasilitas pemerintah.
“Pengawasan ketat diperlukan dalam kerawanan kampanye untuk menjaga persaingan yang sehat dan memastikan bahwa kandidat bersaing berdasarkan gagasan, bukan melalui cara-cara yang melanggar aturan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya
netralitas ASN
yang memiliki kewajiban untuk menjaga integritas selama Pilkada.
Roy mengungkapkan bahwa masih banyak pelanggaran yang ditemukan, seperti dukungan di media sosial atau keterlibatan langsung dalam kampanye.
“Pengawasan terhadap ASN harus dilakukan dengan konsisten untuk mencegah mobilisasi sumber daya pemerintah untuk kepentingan politik,” kata Roy.
Terkait politik uang, Roy menyatakan bahwa praktik pemberian uang tunai, sembako, hingga kupon masih sering terjadi.
Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan dan penegakan hukum yang tegas untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip keadilan.
Isu lain yang diangkat adalah kerawanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Beberapa TPS memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, baik karena lokasinya sulit dijangkau, adanya potensi ketegangan politik lokal, atau riwayat pelanggaran pada pilkada sebelumnya,” ungkap Roy.
Roy juga membahas penggunaan teknologi dalam Pilkada 2024, yang akan dimanfaatkan dalam pengelolaan data hingga proses pemungutan suara.
“Hal ini memerlukan adaptasi dari semua pihak serta pengawasan terhadap potensi kerawanan, seperti keamanan data dan transparansi dalam penggunaan teknologi tersebut,” ujarnya.
“Dengan memahami tantangan-tantangan ini, pengawasan pilkada dapat dilakukan lebih terarah, menciptakan pemilihan yang jujur, adil, dan berintegritas di setiap daerah,” tandas Roy.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.