FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahean, mengkritisi kebijakan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen.
Dikatakan Ferdinand, keputusan tersebut memicu sejumlah langkah strategis, termasuk pemberian diskon listrik yang dinilai berpotensi membebani PT PLN dan keuangan negara.
Ferdinand menilai, pemerintah Prabowo Subianto, yang baru memulai masa jabatannya, menghadapi tantangan besar akibat warisan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp507,8 triliun pada 2024.
Defisit ini diprediksi meningkat hingga Rp600 triliun pada 2025.
“Prabowo pasti pusing menjalankan pemerintahan dengan beban-beban warisan ini, termasuk defisit APBN dan rencana kenaikan PPN,” ujar Ferdinand dalam keterangannya (9/1/2025).
Ia menjelaskan, rencana menaikkan PPN memicu penolakan publik sehingga pemerintah mengambil langkah kompensasi berupa diskon listrik bagi pelanggan dengan daya 450-2.220 VA selama Januari dan Februari 2025.
Kebijakan diskon listrik ini diperkirakan mengurangi pendapatan PLN lebih dari Rp10 triliun dalam dua bulan.
Ferdinand memperingatkan bahwa gangguan arus kas PLN dapat memengaruhi kemampuan perusahaan membayar vendor, mitra, atau memenuhi kewajiban keuangannya.
“PLN sebagai perusahaan negara tentu wajib menjalankan kebijakan ini, tetapi dampaknya pada stabilitas keuangan perusahaan sangat berpotensi besar,” tegasnya.
Selain itu, Ferdinand mempertanyakan mekanisme pembiayaan diskon listrik ini, apakah akan menjadi tanggungan PLN sebagai perusahaan atau ditutupi melalui APBN.
