Xcloud.id

Event: Pilkada 2020

  • Buka Bersama dengan Bupati Jember, Ini Respons Partai Koalisi

    Buka Bersama dengan Bupati Jember, Ini Respons Partai Koalisi

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menggelar acara buka puasa bersama pimpinan 18 partai politik di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Koalisi partai pendukung tak mau berspekulasi acara tersebut merupakan bagian dari pendekatan politik sebelum pemilihan kepala daerah.

    “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” kata Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Jember Sudiyanto.

    Sudiyanto justru bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama itu. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem Jember Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Jember Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Bupati Hendy Ajak Bukber di Pendapa Jember, Ketua dan Sekretaris Gerindra Absen

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto mengajak pimpinan 18 partai politik untuk berbuka puasa bersama di Pendapa Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (3/4/2024). Dari lima partai koalisi pendukung, hanya ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya yang absen.

    Dalam acara buka puasa bersama yang juga dihadiri Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah itu, petinggi empat partai koalisi pendukung pemerintah daerah saat ini kompak berbuka dan berfoto bareng dalam satu meja.

    Selain Ketua Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Sudiyanto, ada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Marsuki Abdul Ghafur, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Try Sandi Apriana, dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Abu Yazid Merdeka.

    Hendy menyebut acara tersebut bukan bagian dari pendekatan kepada partai jelang pemilihan kepala daerah. Ia hanya ingin berterima kasih kepada partai-partai peserta pemilu dalam acara buka bersama tersebut. “Saya kemarin penanggungjawab keamanan politik di Jember. Kemarin yang saya takutkan kan dampak (negatif terhadap) ekonomi. Ternyata tidak. Pemilu aman.” katanya.

    Hendy menilai partai politik berhasil ikut menciptakan kondusivitas Jember yang istimewa. “Dampak teman-teman peserta pemilu kemarin istimewa dan bagus. Ekonomi kita selama pemilu tidak terganggu, malah bagus dan meningkat,” katanya.

    Soal ada petinggi partai yang tidak hadir, Hendy tak mempersoalkan. Ia mendengar ada sejumlah partai yang menggelar acara buka bersama bersamaan dengan acara di pendapa.

    Hendy hanya berharap situasi kondusif ini terjaga saat pemilihan kepala daerah pada November mendatang. “Harapan saya di pilkada lebih bagus lagi. Kita tetap berangkulan. Namanya pemimpin, semua bagus. Siapapun pemenangnya kita hormati dan kita tetap berangkulan seperti yang dilakukan pada pemilu presiden dan legislatif kemarin,” katanya.

    Dimintai konfirmasi soal ketidakhadirannya, Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim menyatakan sedang di Surabaya. “Saya mewakili DPRD Jember untuk acara Musyawarah Rencana Pembangunan Provinsi Jawa Timur,” katanya.

    Sekretaris DPC Gerindra Jember Hanan Kukuh Ratmono juga mengatakan tengah ada acara buka puasa bersama. Ia minta maaf tidak bisa hadir dalam acara di pendapa.

    Sementara itu, Sudiyanto bersyukur bupati menggelar acara buka puasa bersama. “Alhamdulillah, persoalan politik adalah persoalan politik. Tapi tali silaturahim harus tetap terjaga, karena memang kunci sukses pembangunan masyarakat di Jember di antaranya kualitas silaturahim di antara pemimpin,” katanya.

    Sudiyanto tak mau berspekulasi soal buka bersama sebagai momentum pendekatan kepada partai politik untuk pilkada. “Kami tidak mengira-ngira seperti itu, karena pada Ramadan ini, keutamaan-keutamaan ibadah, baik yang diwajibkan maupun sunnah, di antaranya silaturahim adalah ibadah yang sangat penting. Ini bagian dari bersyukur, Jember kondusif,” katanya.

    PKS berkomitmen mengutamakan kepentingan masyarakat. “Perbedaan pilihan menjadikan masyarakat lebih dewasa. Komitmen menjaga Pilkada 2024 agar kondusif adalah bagian dari komitmen PKS,” kata Sudiyanto.

    Marsuki Abdul Ghafur melihat buka puasa bersama ini sebagai bagian dari melanjutkan tradisi tahunan. “Memang situasi Jember dalam pemilu kondusif, tidak ada persoalan apapun. Kalau ada riak-riak sedikit wajar. Pak Bupati sudah menyampaikan istilahnya tutup buku, buka lembaran baru pilkada ke depan,” katanya.

    “Kami sebagai partai politik pengusung pada Pilkada 2020 akan mengawal masa pemerintahan bupati sampai selesai tahun ini. Kapan hari partai pengusung sudah bertemu. Kami berkumpul belum ada statement, tapi komitmen kami mengawal bupati 2020 – 2024. Persoalan ke depan itu tergantung masing-masing partai,” kata Marsuki.

    Soal pertemuan Koalisi Kebersamaan yang terdiri atas PPP, Nasdem, dan PKS beberapa hari sebelum acara buka puasa bersama di pendapa, Marsuki menilainya sebagai sesuatu hal biasa. “Kita kan sampai saat ini belum (melangkah jauh). Pak Bupati sendiri belum melangkah. Ini mungkin baru awal bertemu dalam acara buka bersama. Mungkin setelah hari raya baru akan ada komunikasi,” katanya.

    Try Sandi Apriana memandang acara buka puasa bersama di pendapa setelah pemilu presiden dan legislatif selesai sangat penting. “Ini momen lima tahun sekali. Partai-partai politik bertarung ya hanya lima tahun sekali. Pak Bupati bagus sekali mengundang semua partai politik, meski ada yang belum bisa hadir karena kepentingan masing-masing,” katanya.

    Menurut Sandi, buka puasa bersama di pendapa adalah rekonsiliasi. “Pemilu 2024 hanya kompetisi. Tak perlu ada yang sakit hati. Kalau misalkan ada persoalan ya selesaikan dengan baik. Jangan sampai ada kerusuhan yang membuat ekonomi menurun,” katanya. [wir]

  • Dikeroyok Kritik Koalisi Partai Pendukung Sendiri, Bupati Jember: Fenomena Istimewa

    Dikeroyok Kritik Koalisi Partai Pendukung Sendiri, Bupati Jember: Fenomena Istimewa

    Jember (beritajatim.com) – Tanda-tanda pecah kongsi antara Bupati Hendy Siswanto dengan koalisi partai pendukungnya di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, terlihat dalam sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    Enam legislator Partai Gerindra, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang jadi pengusung saat Pilkada 2020 menginterupsi jalannya sidang dan menghujani Hendy dengan kritik pedas. Wakil Ketua DPRD Jember dari Partai Nasdem, Dedy Dwi Setiawan, yang memimpin sidang pun membuka ruang sebebasnya kepada rekan-rekannya.

    Menanggapi itu, Hendy tak terlalu risau. “Ini fenomena istimewa. Sebuah kemajuan yang bagus buat teman-teman Dewan. Apalagi kan barusan (setelah pemilu), ada konstalasi politik yang berubah dari perolehan kursinya,” katanya.

    “Kalau mengomentari, berarti mereka cinta dengan saya. Begitu dikomentari semakin pedas, semakin emas cinta itu,” kata Hendy.

    Hendy melihat ada perubahan semangat yang patut dihargai. “Artinya ke depan, kawan-kawan Dewan akan lebih rigid dalam melihat kegiataan-kegiatan kami. Saya mengapresiasi. Ini bagus semua. Tidak ada satu pun usulan yang tidak bagus,” katanya.

    Hendy menilai semua kritik itu masukan. “Setiap koreksi adalah sebuah perbaikan. Setiap koreksi adalah penyempurnaan. Tidak ada yang sempurna dari yang kami lakukan,” katanya.

    Hendy sudah memaparkan 94 capaian prestasi sepanjang tahun lalu dalam nota pengantar LKPJ. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa kinerja Pemkab Jember diapresiasi pihak lain dan ada hasilnya. “Kami harus tunjukkan bahwa ini hasilnya,” katanya.

    Hendy tidak merasa cemas bakal ditinggalkan oleh koalisi partai pendukungnya saat Pilkada 2020 jelang pemilihan serupa pada November 2024. “Justru saya mau ambil (dukungan) semuanya. Seluruh partai harus mendukung bupati,” katanya.

    “Dari dulu saya serius terus dengan partai-partai. Dari DPC (Dewan Pimpinan Cabang), DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Jawa Timur, sampai Pusat kami serius,” kata Hendy. [wir]

  • Puji Dulu, Sentil Kemudian: Gaya Nasdem Jember Hadapi Bupati Hendy

    Puji Dulu, Sentil Kemudian: Gaya Nasdem Jember Hadapi Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Puji dulu, sentil kemudian. Demikian gaya Partai Nasional Demokrat saat menghadapi Bupati Hendy Siswanto, dalam sidang paripurna Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023, di gedung DPRD Jember, Sabtu (30/3/2024) malam.

    David Handoko Seto, legislator Nasdem, menginterupsi jalannya paripurna saat hendak diakhiri. Tepuk tangan terdengar, saat dia memuji capaian 94 penghargaan yang dipaparkan Bupati Hendy dalam Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023. “LKPJ 2023 ini adalah yang terpanjang dan memunculkan semua prestasi,” katanya.

    Namun David tak selesai sampai di sana. Dia mengingatkan perlunya evaluasi terhadap slogan sinergi, kolaborasi, dan akselerasi yang selalu didengungkan Hendy. “Faktanya, semua partai pengusung tidak pernah dilibatkan pada penetapan program-program strategis Pemkab Jember, termasuk penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” katanya.

    Nasdem adalah satu dari lima partai pengusung pasangan Hendy Siswanto – Muhammad Balya Firjaun Barlaman dalam Pilkada 2020.

    Menurut Davi, ada beberapa persoalan yang muncul pada masa pemerintahan Hendy yang bisa menghambat pembangunan. Salah satunya adalah pengangkatan 11 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi fingsional pengadaan barang dan jasa yang dinilainya sangat terlambat. Sementara pelaksanaan pemilihan kepala daerah tinggal beberapa bulan lagi.

    David juga mempertanyakan perlindungan Pemkab Jember terhadap varietas baru kopi robusta Milo Pace yang rusak karena pembabatan. “Hari ini kita kehilangan satu varietas yang baru saja diresmikan beberapa bulan lalu oleh bupati sendiri. Tapi saya melihat Pemkab Jember tidak berbuat apa-apa dalam hal ini,” katanya.

    Pembentukan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) oleh Pemkab Jember mengundang kritikan dari David. “Yang ditunjuk sebagai Ketua Forum CSR adalah salah satu direktur badan usaha milik daerah. Apakah ini dibenarkan atau tidak oleh regulasi?” katanya.

    “Selama bupati menjabat, belum pernah ada laporan CSR yang disampaikan dalam forum sidang paripurna: dari mana CSR itu berasal, perusahaan mana saja yang memberikan CSR, dan ke mana saja CSR itu didistribusikan,” kata David.

    David mengingatkan sebagian besar konstituen Bupati Hendy dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman juga konstituen anggota DPRD Jember. “Anehnya, kamus usulan Pokir (Pokok Pikiran) 2024 yang sudah menjadi bagian yang tidak boleh terlewatkan untuk membangun Jember, kurang menyentuh kepentingan langsung masyarakat,” katanya.

    David menyebut, dari ratusan usulan Pokir, tak ada satu pun yang dikhususkan untuk penanganan bencana sebagaimana diusulkan DPRD Jember. Padahal Jember adalah daerah yang berpotensi mengalami bencana rutin.

    “Relawan bencana di Jember adalah yang terbanyak di Jawa Timur. Tapi ketika kami di DPRD Jember tidak bisa membawa aspirasi teman-teman relawan dalam APBD yang dituangkan ke dalam pokir, maka kami pastikan, sekuat apapun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), tidak akan mampu menangani bencana di Jember dengan cepat,” kata David.

    Tidak masuknya pembiayaan untuk sektor seni budaya melalui Pokir juga mendapat sorotan dari David. “Percuma kita melaksanakan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), kalau kemudian aspirasi masyarakat yang dilaksanakan itu hanya yang bersifat fisik. Tidak ada pemberdayaan sama sekali,” katanya.

    “Kami berharap semua OPD, terutama OPD teknis dan pelaksana, yang melaksanakan kegiatan aspirasi melalui jalur Pokir tidak mengakali regulasi. Sesungguhnya Pokir itu murni hibah dan di situ ada pemberdayaan masyarakat seperti swakelola. Faktanya kami selalu dibenturkan dengan urusan pelaksana,” kata David.

    Kritik David ini ditimpali Budi Wicaksono, Ketua Komisi C dan juga legislator Partai Nasdem. Dia mengingatkan Bupati Hendy soal keluhan dari para guru ngaji yang belum menerima insentif. “Tolong Bupati membantu pemerataannya. Bupati pada saat kegiatan Jember Bershodaqoh juga minta data kepada kepala desa, mana guru ngaji yang belum memperoleh insentif dan yang sudah mendapatkan,” katanya.

    Sebagai ketua komisi yang membidangi pembangunan infrastruktur, Budi mengakui keberhasilan pembangunan jalan yang dilakukan selama pemerintahan Bupati Hendy. “Namun masih ada warga yang menutup lubang jalan sendiri dengan urunan. Di salah satu desa, ada warga yang urunan Rp 100 ribuan per rumah,” katanya. [wir]

  • Kandidat Calon Bupati Banyuwangi Mulai Bermunculan

    Kandidat Calon Bupati Banyuwangi Mulai Bermunculan

    Banyuwangi (beritajatim.com) – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) agenda pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi akan berlangsung November 2024 mendatang. Pelaksanaannya serentak se Indonesia begitu juga agenda pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

    Secara hitungan waktu, pelaksanaan tinggal 8 bulan ke depan. Mepetnya waktu, kini banyak kandidat calon mulai bermunculan.

    1. Yusuf Widyatmoko

    Di Banyuwangi sejumlah nama kandidat mulai muncul meramaikan bursa calon bupati mendatang. Misal, Yusuf Widyatmoko yang merupakan Wakil Bupati Banyuwangi dua periode berpasangan dengan Abdullah Azwar Anas.

    Yusuf nantinya digadang bakal maju melalui jalur independen. Niatnya maju, sudah tersebar luas di sejumlah wilayah Banyuwangi melalui pamflet dan selebaran.

    2. Sumail Abdullah

    Nama lainnya adalah Sumail Abdullah yang merupakan anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Tahun ini, pada Pileg lalu dirinya juga mendapat dukungan cukup banyak di daerah pemilihan Jawa Timur 3.

    Meski demikian, Sumail Abdullah harus berhitung ulang jika dirinya akan maju di kontestasi politik pemilihan Bupati Banyuwangi. Pasalnya, jika dirinya terpilih kembali menjadi wakil rakyat di DPR RI, maka dirinya harus memenuhi mekanisme pencalonan.

    Belum lagi, pelantikan DPR RI rencananya bakal dilaksanakan Oktober mendatang. Namun demikian, tidak mustahil jika Sumail Abdullah bakal tetap maju.

    3. Ahmad Munib Syafa’at

    Nama ini tidak asing bagi masyarakat Banyuwangi pada umumnya. Pasalnya, dia merupakan sosok sebagai anggota DPRD Banyuwangi termasuk politisi PKB.

    Selain itu di kalangan pondok, dirinya terkenal sebagai pengasuh Ponpes Darussalam Blokagung, Tegalsari. Bahkan, sosoknya memiliki jaringan kuat di akar rumput.

    4. Ali Ruchi

    Nama satu ini memang muncul baru-baru ini. Ali Ruchi berangkat dari kalangan birokrat.

    Namun, sebenarnya niatnya maju menjadi calon bupati Banyuwangi sejak 4 tahun lalu saat Pilbup 2020.

    Posisinya di pemerintahan Banyuwangi menempati sejumlah posisi di kantor dinas. Di antaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah dan sejumlah dinas lainnya.

    Kini, dirinya mantap maju menjadi salah satu kandidat calon Bupati Banyuwangi setelah mendapat sejumlah dukungan. Berangkat dari restu orang tua hingga dukungan sejumlah komunitas dan warga.

    5. Ratna Ani Lestari

    Ratna Ani Lestari pernah menjabat menjadi Bupati Banyuwangi pada periode 2005 – 2010 silam. Sehingga dirinya juga tak asing di kalangan masyarakat Bumi Blambangan.

    Kini, setelah sekian lama menghilang, nama Ratna Ani Lestari kembali muncul menghangatkan kandidat calon Bupati Banyuwangi. Bahkan dalam beberapa informasi, dirinya siap comeback memimpin Bumi Blambangan.

    6. Ipuk Fiestiandani

    Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sebagai petahana masih mungkin akan maju ke pencalonan bupati berikutnya. Kans itu cukup kuat, apalagi dirinya masih menjabat satu periode.

    Bupati Ipuk yang pada pilkada 2020 lalu didukung oleh PDI Perjuangan dan sejumlah partai pendukung lainnya itu berhasil menang. Ipuk yang berpasangan dengan Sugirah, berhasil mengalahkan pasangan Yusuf Widyatmoko dan Gus Rizza.

    Masih patut ditunggu siapa saja kandidat calon Bupati Banyuwangi yang akan maju di Pilkada mendatang. Hasilnya, mereka akan menjadi pemimpin baru untuk warga di Bumi Blambangan 5 tahun ke depan. [rin/beq]

  • Tanggapi Putusan MK, Bupati Jember: Win-Win Solution Bagi Kepala Daerah

    Tanggapi Putusan MK, Bupati Jember: Win-Win Solution Bagi Kepala Daerah

    Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto, Bupati Jember, Jawa Timur, menyebut putusan Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan kepala daerah hasil pemilihan pada 2020 sebagai jalan tengah penyelesaian polemik masa jabatan yang terpangkas akibat pemilu serentak tahun ini.

    Sebelumnya, Pasal 201 ayat (7) UU tentang Pilkada mengharuskan kepala daerah yang dipilih pada 2020 berhenti pada akhir 2024. Namun setelah digugat 13 kepala daerah, ⁠Mahkamah Konstitusi menyatakan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 baru berakhir pada saat dilantiknya kepala daerah hasil pemilihan serentak nasional pada 2024.

    Dengan demikian 270 kepala daerah hasil pemilihan empat tahun lalu tidak perlu berhenti pada akhir Desember 2024. Pelantikan kepala daerah baru yang mengakhiri masa jabatan bupati lama baru bisa dilaksanakan setelah seluruh proses penyelesaian sengketa pilkada di MK berakhir. “Jadi ini jalan tengah. Win-win solution,” kata Hendy, Kamis (21/3/2024).

    Menurut Hendy, di Jawa Timur, ada 12 kepala daerah yang terdampak putusan MK tersebut, antara lain Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, Surabaya, Ponorogo, Kabupaten Poibolinggo, Ngawi, Tulungagung, dan Kediri.

    Dengan adanya putusan MK ini, menurut Hendy, tidak diperlukan lagi penjabat bupati di 270 daerah yang melaksanakan pilkada tahun ini. Dia pun berkomitmen menghormati dan menjalankan putusan MK tersebut.

    “Upaya kita untuk mencari keadilan sudah dijalankan. Ada putusan ya kita ikuti. Jadinya kami tidak berhenti pada akhir 2024, tapi pada saat pelantikan serentak setelah seluruh problem dan sengketa pilkada di MK selesai dan MK menentukan jadwal pelantikan serentaknya,” katanya.

    Hendy memperkirakan penyelesaian sengketa 270 pilkada akan membutuhkan waktu lama. “Mungkin butuh waktu empat lima bulan. Jadi kira-kira pada Mei 2025 baru ada pelantikan,” katanya. Dengan demikian, masa jabatan Hendy sejak dilantik pada 26 Februari 2021 hanya terpotong kurang lebih tujuh bulan dari masa akhir yang seharusnya pada tahun 2026. [wir]