Xcloud.id

Event: Pilkada 2020

  • Debat Pilbup Bandung, Dua Paslon Pastikan Sinergi Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat

    Debat Pilbup Bandung, Dua Paslon Pastikan Sinergi Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat

    JABAR EKSPRES  – Kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung memaparkan visi dan misi pada segmen pertama debat kedua yang berlangsung di Hotel Sutan Raja, Soreang, Rabu (20/11).

    Debat ini menjadi debat terakhir bagi para kandidat calon dalam rangkaian memaparkan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat.

    Dalam debat kedua ini, tema yang diambil adalah “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih untuk menyelesaikan persoalan daerah serta menjawab tantangan global dalam rangka memperkokoh NKRI.”

    Adapun segmen debat ini tetap dilakukan dalam 6 segmen, seperti debat pertama yang berlangsung pada 30 Oktober 2024.

    Paslon nomor urut 1, Sahrul Gunawan – Gun Gun Gunawan, mengatakan dalam pemaparannya bahwa jika nanti terpilih, mereka akan menumbuhkan semangat kolaborasi dalam pemerintahannya yang dimulai dari tingkat pemerintah daerah, kecamatan, dan desa.

    Bahkan, mereka akan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang dipimpin oleh Prabowo Subianto.

    “Tentu kami juga akan menumbuhkan semangat kolaborasi hingga pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran,” ujar Sahrul.

    Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Dadang Supriatna – Ali Syakieb, berkomitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akan bersinergi dengan pemerintah pusat sejak mereka terpilih menjadi Bupati dalam Pilkada 2020.

    “Kami sejak awal sudah berkomitmen dan kami akan patuh terhadap setiap aturan dan kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat,” ungkap Dadang.

  • Profil Abdul Faris Umlati, Batal Jadi Cagub Papua Barat Daya 2024, Terbukti Lakukan Pelanggaran

    Profil Abdul Faris Umlati, Batal Jadi Cagub Papua Barat Daya 2024, Terbukti Lakukan Pelanggaran

    GELORA.CO  – Abdul Faris Umlati (AFU) batal menjadi calon gubernur (cagub) Papua Barat Daya 2024.

    Pembatalan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Pilgub 2024.

    Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat Daya tersebut mulai berlaku pada 4 November 2024.

    KPU Papua Barat Daya resmi membatalkan pencalonan AFU itu karena dia terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan 2024.

    Hal tersebut berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024.

    Dengan demikian, KPU Papua Barat Daya melakukan telaah hukum dan membatalkan Abdul Faris Umlati sebagai Cagub Papua Barat Daya nomor urut satu. 

    Abdul Faris Umlati diketahui berpasangan dengan Petrus Kasihiw sebagai Cagub-Cawagub Papua Barat Daya 2024.

    Sejauh ini, AFU dan pasangannya itu telah mengikuti berbagai tahapan pilkada hingga ikut debat publik dua kali.

    Lantas, seperti apakah profil dari Abdul Faris Umlati tersebut?

    Profil Abdul Faris Umlati 

    Abdul Faris Umlati merupakan Bupati Raja Ampat yang menjabat selama dua periode, yakni pada 2016-2021 dan 2021-2024.

    Pria kelahiran 12 Februari 1973 itu juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat selama dua periode, pada 2009-2014 dan 2014-2015.

    Saat ini, Abdul Faris Umlati diketahui sudah berkeluarga dengan Fauji Helga Br. Tampubolon sebagai istrinya.

    Mereka dikaruniai enam orang anak.

    Abdul Faris Umlati diketahui memiliki garis keturunan darah yang berasal dari sang ayah bernama H. Abbas Umlati yang berasal dari suku Ma’ya di Kampung Waigama, Pulau Misool. 

    Ia juga merupakan keturunan marga Umkabu (Raja Misool), dan juga seorang Sangaji dengan hak ulayat di Pulau Fatul dan Pulau Wamos Lalel bersama Pemangku Adat Mat Day. 

    Sedangkan ibunya bernama Nafisa Tamima Sanoy yang berasal dari Kampung Andey. Ia merupakan anggota marga besar Sonoy/Sanoy suku Moi Ma’ya yang merupakan marga dari Andey-Kabare di Distrik Waigeo Utara.

    Riwayat Pendidikan

    SD Inpres No. 5 Doom (1980-1986)

    SMP Negeri 5 Wosi Manokwari (1986-1989)

    SMA Negeri 2 Wosi Manokwari (1989-1992)

    Sarjana – STIE Yapis Jayapura (1992-1998)

    Riwayat Organisasi

    Pengurus Senat Mahasiswa STIE Yapis Jayapura (1994-1997)

    Anggota HMI Cabang Jayapura Komisariat Uniyap (1993-1997)

    Anggota Gapensi Jayapura (1995-1997)

    Anggota HIPMI Provinsi Papua (1997-2002)

    Bendahara Umum ICMI Papua Barat (2012-2017)

    Ketua HIPMI Kabupaten Raja Ampat (2014-2019)

    Riwayat Pekerjaan

    Wiraswasta Jasa Konstruksi dan Leveransir, PT. Kalanafat Putra (1999-2009)

    Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Raja Ampat (2009-2015)

    Bupati Raja Ampat (2016-2021)

    Bupati Raja Ampat (2021-sekarang)

    Perjalanan Karier Politik

    Dikutip dari TribunSorong.com, pada periode 2009-2015, Abdul Faris Umlati terpilih sebagai Anggota dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Raja Ampat.

    Kemudian, pada periode 2016-2021, Abdul Faris Umlati terpilih sebagai Bupati Raja Ampat.

    Pada Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2020, Abdul Faris Umlati juga mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Raja Ampat untuk periode 2021-2024.

    Dia maju bersama dengan Calon Wakil Bupati bernama Orideko I. Burdam, S.IP., M.M., M.Ec., Dev.

    Kemudian, pada Pilkada 2020, pasangan Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam diusung oleh Demokrat, PAN, Golkar, NasDem, PKS, Gerindra.

    Selain itu, ada juga enam partai pendukungnya, yakni partai PKB, PDIP, PSI, Garuda, dan PKPI.

    Pasangan tersebut maju sebagai calon tunggal (dengan nomor urut KANAN) dan melawan kotak kosong.

    Pasangan Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam pun unggul real count KPU di Pilkada Kabupaten Raja Ampat 2020 dengan prosentase 66,6 persen (22.671 suara) per versi 14 Desember 2020 pukul 08:33:09.

  • Gibran Akan Antar Surat Pengunduran Diri ke DPRD Kota Solo

    Gibran Akan Antar Surat Pengunduran Diri ke DPRD Kota Solo

    Solo, Gatra.com – Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hari ini akan datang ke Kantor DPRD Kota Solo untuk mengantarkan surat pengunduran diri. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa saat ditemui disela kegiatannya di Solo Technopark, Selasa (16/7).

    “Hari ini jam 14.00 WIB saya mengantarkan Pak Wali Kota ke DPRD (Kota Solo) untuk mengantarkan surat pengunduran diri beliau,” kata Teguh.

    Namun Teguh enggan menjelaskan terkait dengan prosesnya seperti apa. Dirinya meminta agar langsung menanyakan ke DPRD Kota Solo terkait dengan tahapan teknis pengunduran diri ini.

    “Silahkan nanti ke kantor DPRD saja, termasuk nanti setelah itu masalah proses, silahkan ke DPRD,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah sudah berkoordinasi dengan Gibran terkait dengan hal ini, Teguh enggan menjelaskan lebih lanjut. “Nggak ada pertanyaan ya,” ujarnya sembari enggan menjawab pertanyaan awak media.

    Dirinya juga bergeming saat ditanya mengenai koordinasi dengan PDIP sebagai partai pengusung pasangan Gibran-Teguh dalam Pilkada 2020 lalu.

    “Mengko wae (nanti saja). Ndak salah,” ujarnya.

     

    13

  • Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Arahan Terkait Netralitas ASN

    Pj Wali Kota Kediri Sampaikan Arahan Terkait Netralitas ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Pj Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan dalam Sosialisasi Pendidikan Politik Menjaga Netralitas ASN. Kegiatan ini dilaksanakan di Lotus Garden, Rabu (8/5). Menghadirkan narasumber Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugraha. Turut hadir, Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Plt Bakesbangpol Tanto Wijohari, dan tamu undangan lainnya.

    “Seluruh tahapan Pemilu 2024 sudah usai dan kini kita sudah semakin dekat dengan rangkaian Pilkada. Beberapa waktu lalu KPU se-Provinsi Jatim sudah melaksanakan rakor persiapan Pilkada di Kota Kediri. Persiapan serupa juga berlaku di jajaran ASN terutama terkait netralitas,” ujarnya.

    Pj Wali Kota Kediri menjelaskan pada gelaran Pemilu kemarin, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menghimpun 417 kasus pelanggaran netralitas ASN. Kasus tersebut didominasi keberpihakan ASN di media sosial. Menurut KASN potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 bisa melonjak 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan pada Pilkada 2020. Hal ini dikarenakan ASN memiliki posisi strategis dan dianggap mampu menggerakkan bahkan memobilisasi potensi sosial politik.

    “Berkaca dari kondisi tersebut pada Pilkada nanti kita perlu mengencangkan sabuk pengaman. Sesuai asas netralitas dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023. Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara,” jelasnya.

    Zanariah menambahkan selain itu, Pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama antara MenpanRB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu. Terkait pembinaan dan pangawasan netralitas ASN dalam Pemilu dan Pilkada 2024.

    Artinya segenap ASN wajib bebas konflik kepentingan, intervensi, bebas pengaruh, adil, obyektif, dan tidak memihak dalam dimensi pelaksanaan Pemilu, penyelenggaraan pelayanan publik, pembuatan kebijakan, serta manajemen ASN. Maka dari itu, pentingnya netralitas ASN agar birokrasi menjadi independen dari kepentingan politik.

    “Sebagai pelayan masyarakat dan pelaksana jalannya pemerintahan ASN pasti menjadi sorotan. Baik ketika menggunakan atribut atau tidak status ASN telah melekat dan mengikat. Jadi kami minta seluruh ASN di Lingkungan Pemkot Kediri tidak berpihak pada paslon peserta Pilkada dan tetap bijak bermedia sosial,” imbuhnya.

    Pj Wali Kota Kediri mengingatkan agar ASN juga berhati-hati dalam menggunakan tugas jabatan dan menolak politik uang. Perlu diingat bahwa tidak hanya Bawaslu yang mengawasi, masyarakat pun bisa menjadi CCTV. Dengan adanya laporan dan jika terbukti ASN akan dikenai sanksi mulai dari sanksi moral, disipilin sedang, disiplin berat, hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

    “Terima kaish kepada Bawaslu terus mengingatkan kami akan netralitas ASN semoga komitmen baik ini terus terjaga. Mari kita jaga kepercayaan publik dengan tetap memberi pelayanan secara profesional dan berakhlak,” pungkasnya. [nm/ian]

  • Golkar Jember Maklumi Keterbatasan Waktu Pemerintahan Bupati Hendy

    Golkar Jember Maklumi Keterbatasan Waktu Pemerintahan Bupati Hendy

    Jember (beritajatim.com) – Partai Golongan Karya memaklumi kelemahan Bupati Hendy Siswanto dalam memimpin Kabupaten Jember, Jawa Timur, sejak Februari 2021.

    Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jember Karimullah Dahrujiadi mengatakan, masa kepemimpinan Hendy terpotong regulasi pilkada serentak sehingga tak genap lima tahun hingga 2026.

    “Kami memaklumi dengan masa jabatan tiga tahun sekian bulan. Ini sesuatu yang cukup mustahil mewujudkan seluruh visi dan misi yang menjadi komitmen waktu Pilkada 2020,” kata Karimullah, Kamis (2/5/2024).

    Kelemahan ini sudah disampaikan dengan gamblang oleh Hendy, dalam acara silaturahmi di kantor DPD Partai Golkar Jember, Rabu (1/5/2024) kemarin.

    Karimullah berharap penjelasan mengenai tidak.maksimalnya masa pemerintahan Hendy ini bisa disosialisasikan ke masyarakat. “Biar tidak ada miskomunikasi atau persepsi yang lebih memojokkan seseorang,” katanya.

    Menurut Karimullah, Golkar punya prinsip politik menang kalah. “Yang kami tanamkan adalah berbuat apa untuk Jember yang lebih bagus,” katanya. [wir/aje]

  • Bupati Hendy Temui Koalisi Partai Pendukung Amin dan PPP di Excelso Jember

    Bupati Hendy Temui Koalisi Partai Pendukung Amin dan PPP di Excelso Jember

    Jember (beritajatim.com) – Bupati Hendy Siswanto menemui petinggi koalisi partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dan Partai Persatuan Pembangunan, di Excelso Coffee, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (26/4/2024) malam.

    Hendy tiba di Excelso sekitar pukul 22.15 WIB. Dia langsung disambut Madini Farouq (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Jember), dan tiga petinggi partai koalisi pendukung Amin saat pemilihan presiden, yakni Ayub Junaidi (Ketua Dewan Pimpinan Cabang PKB Jember), Sudiyanto (Ketua Dewan Pengurus Daerah PKS Jember), Bambang Haryanto (Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Nasdem Jember).

    “Saya berterima kasih kepada teman-teman. Ini semua karena izin Allah. Tidak ada janjian sama sekali. Tadi saya ada acara salawatan di Sukowono, lalu tiba-tiba ada telepon dari Ra Itqon (Sekretaris DPC PKB Jember Itqon Syauqi, red) yang meminta saya untuk bergabung,” kata Hendy.

    Hendy langsung menyambut gembira tawaran itu. “Saya belum pernah bertemu dengan teman-teman dan bersilaturahim. Ini kesempayan. Oleh karena itu saya merapat ke sini. Tidak tahunya di sini sudah berkumpul teman-teman, ketua-ketua partai, yang memang saya harapkan ingin berjumpa,” katanya.

    Hendy mengaku punya kepentingan untuk bertemu dengan para elite partai itu. “Saya ingin berjumpa. Pilkada akan dimulai. Saya ingin melanjutkan (memimpin Jember) untuk periode kedua,” katanya.

    Pertemuan berlangsung kurang lebih satu jam. Ayub mengatakan, pertemuan dengan Hendy berlangsung mendadak. Empat partai politik yang sepakat membentu Koalisi Kebersamaan untuk Perubahan (KKP) tersebut sebenarnya bertemu untuk bersilaturahmi dan berhalalbihalal setelah Ramadan. Tidak ada rencana untuk mengundang Bupati Hendy.

    “Ini pertemuan biasa. Kami hanya omong-omongan soal apa yang dilakukan teman-teman partai dalam menyikapi pilkada. Tiga partai yang hadir adalah pengusung Bupati Hendy saat pilkada dulu, yakni PPP, PKS. Lalu kami gojlok-gojlokan (saling ledek, red): bagaimana kalau dites, kira-kira kalau diundang mendadak, incumbent mau datang atau tidak,” kata Ayub, Sabtu (27/4/2024).

    Ayub sudah mendengar jika Bupati Hendy sulit berkomunikasi dengan koalisi partai yang dulu mendukungnya saat pilkada. Ia lantas meminta Sekretaris DPC PKB Jember Itqon Syauqi yang juga Ketua DPRD Jember untuk menelepon Hendy. “Ternyata datang. Kami kaget juga. Ya sudah, kami ngobrol,” katanya.

    Dalam pertemuan itu, para petinggi empat partai tersebut mendengarkan penjelasan Hendy soal sejumlah isu. “Juga ada permohonan maaf kepada partai-partai koalisi Pilkada 2020 yang komunikasinya tidak lancar. Kami memahami dinamika di Jember pada saat Covid kemarin sangat luar biasa,” kata Sudiyanto.

    “Bupati menyampaikan, kemarin waktu beliau terkurangi untuk menangani Covid, sehingga belum maksimal untuk berkomunikasi dan belum tuntas membangun Jember. Perlu dipertimbangkan untuk melanjutkan di periode kedua,” kata Madini.

    PKS sendiri sudah berkomitmen menguatkan Bupati Hendy agar dalam sisa masa jabatannya bisa berbuat lebih baik untuk masyarakat Jember. “Kesepakatannya adalah bagaimana sampai akhir masa jabatan, maksimal untuk Jember. Itu yang diutamakan. Soal pilkada bagaimana, kami akan berkomunikasi terus,” kata Sudiyanto.

    Madini melaporkan pertemuan tersebut ke Dewan Pimpinan Pusat PPP. Apalagi Rofik, anggota DPRD Jatim dari PPP juga hadir dalam pertemuan itu. “Mekanisme di masing-masing partai tetap berjalan. Tapi segala sesuatunya kami tetap laporkan ke DPP sebagai lembaga yang mengeluarkan rekomendasi pemilihan kepala daerah. Foto pertemuan dengan Pak Bupati kami kirim ke DPP,” katanya.

    Sementara itu, Bambang juga menegaskan komitmen Nasdem untuk tetap mengawal pemerintahan Bupati Hendy sampai akhir masa jabatan. “Jika Pak Hendy ingin maju lagi ya tentunya harus lebih baik lagi dari yang kemarin, untuk masyarakat Jember dan lebih intensif lagi berkomunikasi dengan partai pengusung,” katanya. [wir]

  • Ini Syarat Calon Independen Pilkada Kabupaten Malang 2024

    Ini Syarat Calon Independen Pilkada Kabupaten Malang 2024

    Malang (beritajatim.com) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang mengeluarkan aturan bagi Calon Independen di Pilkada 2024.

    Ada sejumlah syarat bagi calon independen. Salah satunya adalah bakal pasangan bakal calon (bacalon) harus mendapatkan dukungan 133.522 pemilih yang tersebar di 17 kecamatan se Kabupaten Malang.

    Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika Rabu (24/4/2024) mengatakan, syarat tersebut telah ditetapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Malang, Anis Suhartini pada 5 April 2024 lalu.

    “Penghitungan syarat minimal dan persebaran dukungan bacalon itu harus berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024,” Dika sapaan akrabnya.

    “DPT kita ada 2.054.178 orang. Dari jumlah itu 6,5 persennya adalah 133.522 pemilih,” lanjutnya.

    Dika menjelaskan, dukungan tersebut harus tersebar di 17 kecamatan atau 50 persen dari jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Jumlah kecamatan di Kabupaten Malang sendiri sejumlah 33 Kecamatan.

    “Sehingga, bacalon bupati dan wakil bupati independen ini yang akan maju harus memenuhi persyaratan dukungan tersebut,” tegasnya.

    Dukungan yang sah, kata Dika, adalah dari pemilih berupa KTP dan surat pernyataan dukungan kepada calon independen tersebut. Satu orang hanya bisa memberikan dukungan kepada satu bacalon saja. Artinya tidak boleh satu orang mendukung dua calon.

    Sebenarnya jika berbicara persyaratan, Dika mengaku, syarat tersebut sama dengan Pilkada 2020 lalu. Kemudian di tahun lalu, ada satu bacalon independen yang sudah memenuhi syarat. Namun untuk tahun ini, belum terlihat bacalon independen yang melakukan konfirmasi ke kantor KPU Kabupaten Malang.

    “Tahun lalu ada satu bacalon sudah memenuhi secara jumlah bahkan lebih. Kemudian dapat mendaftarkan sebagai pasangan calon perseorangan. Kalau sekarang belum ada yang konsultasi,” ujarnya.

    Sedangkan bagi bacalon yang diusung oleh partai, syaratnya partai tersebut harus memiliki 20 persen dari kursi di DPRD Kabupaten Malang. Atau memiliki suara 25 persen dari keseluruhan jumlah suara.

    “Berarti minimal harus didukung 10 kursi di DPRD, kalau kurang dari 10 kursi maka harus koalisi,” pungkasnya. [yog/beq]

  • Kader PDIP Jember Tak Dimaafkan Kalau Kalah dalam Pilkada

    Kader PDIP Jember Tak Dimaafkan Kalau Kalah dalam Pilkada

    Jember (beritajatim.com) – Tak ada kata kalah bagi PDI Perjuangan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kemenangan adalah keharusan, setelah PDI Perjuangan kalah dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden.

    “Kader-kader PDI Perjuangan ini kita maafkan untuk kekalahannya di pemilu legislatif dan pilpres. Tapi kalau pilkada tidak kita maafkan lagi. Kita pecati massal.” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arif Wibowo, dalam acara buka puasa bersama Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan, di Rumah Makan Lestari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (5/4/2024) petang.

    Namun Arif buru-buru menambahkan, “Tidak, saya tidak punya kewenangan memecat.”

    PDI Perjuangan dalam pemilu tahun ini bertambah satu kursi menjadi delapan kursi di DPRD Jember dibandingkan Pemilu 2919. Namun jumlah kursi mereka masih kalah dibandingkan Gerindra. “Alhamdulillah, kami belum beruntung. Kursi kami baru delapan kursi dan luar biasa Gerindra bisa sepuluh kursi,” kata Arif.

    Arif mengaku prihatin dengan perolehan kursi PDIP di DPRD Jember. “Mudah-mudahan ke depan (Gerindra) bisa kami kalahkan. Untuk nasional, kami masih lumayan. Insyallah masih tetap juara,” katanya.

    Arif menanyakan kesanggupan seluruh pengurus PDIP di Jember agar belajar dan bekerja keras untuk mengalahkan Gerindra pada Pemilu 2029. “Ngomongnya sanggup, tapi kalah maneh,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Jember ini disambut tepuk tangan hadirin.

    Sejak pemilihan kepala daerah langsung pada 2005, PDI Perjuangan menuai dua kali kemenangan dan dua kali kekalahan. Mereka sukses memenangkan MZA Djalal dan Kusen Andalas pada 2005 dan 2010. Kusen yang berposisi wakil bupati adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan saat itu.

    Pilkada 2015, PDI Perjuangan kembali berjaya dengan mengusung Faida – Abdul Muqiet Arief. Muqiet adalah Ketua Baitul Muslimin Indonesia Jember, sebuah organ sayap keagamaan PDIP.

    Namun dalam Pilkada 2020, PDIP yang berkoalisi dengan Partai Kebangkitan Bangsa dan empat partai lainnya tumbang saat mengusung Abdus Salam – Ifan Ariadna.

    PDI Perjuangan tengah membangun koalisi dengan Gerindra untuk memenangi Pilkada Jember 2024. Dengan bekal total 18 kursi di DPRD Jember, dua partai itu akan menantang Bupati Petahana Hendy Siswanto yang diusung Gerindra pada pilkada sebelumnya. [wir]

  • Alasan PDI Perjuangan Serukan Ganti Bupati Jember

    Alasan PDI Perjuangan Serukan Ganti Bupati Jember

    Jember (beritajatim.com) – PDI Perjuangan menyerukan pergantian bupati Jember, Jawa Timur, dalam pemilihan kepala daerah tahun ini. Mereka ingin sosok bupati yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang.

    Seruan ini dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arif Wibowo, dalam acara buka puasa bersama Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan, di Rumah Makan Lestari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat (5/4/2024) petang.

    “Meskipun posisi kita berbeda dalam pilpres kemarin, tapi memang besar harapan di posisi yang lain, pada momentum politik yang lain kita bisa bersama-sama. Mudah-mudahan bisa kita ikhtiarkan bersama, terutama untuk Kabupaten Jember, saya kira aspirasinya jelas: membutuhkan perubahan. Bahasanya terang: ganti bupati,” kata Arif.

    Usai acara, Arif menjelaskan alasan soal perlunya pergantian pucuk kepemimpinan di Jember. “Banyak alasannya. Soal pengelolaan pemerintahan di Jember. Terlalu banyak. Nanti lebih detailnya teman-teman fraksi yang bisa menjelaskan,” katanya.

    “Intinya bupati harus maslahat untuk rakyat banyak dan sadar diri. Seorang bupati itu melalui satu proses politik. Kalau kata Bung Karno, kembalilah ke sumbermu. Kalau sumbernya rakyat dan partai, ya pikirkan rakyat dan partai. Jangan memikirkan diri sendiri. Kira-kira begitu,” kata pria yang juga menjabat Ketua DPC PDIP Jember ini.

    “Jadi maslahat, manfaat untuk banyak orang. Kalau bahasa PDI Perjuangan, untuk kaum Marhaen,” kata Arif.

    Saat ini bupati Jember dijabat Hendy Siswanto yang didukung Gerindra dalam Pemilu 2020. PDI Perjuangan pun memulai misi ganti bupati ini dengan menggandeng Gerindra. “Saya berharap kita bisa berkomunikasi terus. Ada dalam kebersamaan yang terus-menerus, baik untuk pilkada maupun kerja sama kita dalam banyak hal yang akan kita laksanakan, di pemerintahan dan gedung DPRD Kabupaten Jember, DPRD Provinsi, dan insyaallah di DPR RI,” kata Arif.

    Arif berharap kerja sama PDI Perjuangan dan Gerindra berjalan lancar dan bermanfaat bagi kepentingan rakyat banyak. “Kepentingan kaum dhuafa, kaum Marhaen, dan mereka yang ditinggalkan atau sengaja ditinggalkan oleh sistem yang belum memberikan maslahat bagi saudara-saudara kita itu,” katanya.

    “Konflik bisa terjadi, tapi bisa diselesaikan dengan cara yang demokratis, cara yang baik, yang saling memberi manfaat. Tapi tentu jauh lebih penting dari itu, keluarga besar kedua partai ini bisa solid. Tidak saja untuk kepentingan jangka pendek, tapi juga jangka panjang,” kata Arif.

    Dalam Pilkada 2020, PDIP bersama lima partai lainnya mendukung pasangan Abdus Salam dan Ifan Ariadna, sementara Gerindra bersama empat partai lainnya mendukung pasangan Hendy Siswanto dan Firjaun Barlaman.

    Hendy dan Firjaun akhirnya memenangi pilkada dengan perolehan 489.794 suara. Sementara Salam dan Ifan mendulang 232.648 suara. Kandidat petahana Faida dan Dwi Oktavianto Nugraha memperoleh 328.729 suara. [wir]

  • Ketua Gerindra Jember Masih Sebut Mantan Partainya Saat Pidato Bukber

    Ketua Gerindra Jember Masih Sebut Mantan Partainya Saat Pidato Bukber

    Jember (beritajatim.com) – Memori terhadap mantan tak mudah dilupakan Ahmad Halim, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Jember, Jawa Timur. Lidahnya terselip menyebut nama partai yang pernah diperkuatnya dulu, saat berpidato dalam buka puasa bersama PDI Perjuangan, di Rumah Makan Lestari, Jember, Jumat (5/4/2024) petang.

    Halim mengawali pidatonya dengan menyebut Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat Gerindra Bambang Haryadi, Ketua DPC PDIP Jember Arif Wibowo, dan calon bupati Muhammad ‘Gus’ Fawait. “Saya hanya melanjutkan petuah dari senior kami Mas Arif, bahwa harus jelas ke depannya. Begitu, Gus,” katanya.

    “Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami sendiri di DPC PKB, eh DPC Gerindra maupun di pimpinan DPRD,” kata Halim disambut sorak tawa hadirin.

    Halim pun tersenyum lebar dan harus mengklarifikasi sebelum melanjutkan pidato. “Ya kami dulu asalnya dari situ bersama Haji Buang (Ubaidillah, calon legislator Gerindra, red),” katanya disambut tepuk tangan.

    Melanjutkan pidatonya, Halim berkomitmen untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan sesuai perintah Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. “Karena seperti yang kita tahu, bahasa kebatinan kita saat kumpul, chemistry-nya kan agak beda. Bahasa PDI Perjuangan dan Gerindra rasanya kok wis nyambung,” katanya.

    “Insyaallah, kami sangat berterima kasih dan berkomitmen menjaga hubungan ini, baik di semua tingkatan, terutama tingkatan lokal, tingkatan DPRD Kabupaten Jember,” kata Halim.

    Gerindra dan PDI Perjuangan berencana untuk berkoalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah Jember tahun ini, dengan mengusung Fawait. “Pemilih menginginkan ada kader yang bisa maju dalam pilkada. Tadi sudah mengarah. Kami sudah diperintah Dewan Pimpinan Pusat untuk mengajukan kader sendiri yaitu Gus Muhammad Fawait,” kata Halim.

    PDI Perjuangan pun tidak keberatan dengan nama Fawait. “Insyaallah ada chemistry. Ada kesamaan pandang, meskipun tetap harus melalui mekanisme partai yang tersedia dan tetap akan kami dalami. Sampai kemudian pada titik tertentu, kami sanggup, mampu, dan konsisten untuk bekerja sama,” kata Arif Wibowo.

    Halim yakin rencana tersebut sudah diketahui Bupati Hendy Siswanto yang diusung Gerindra pada Pilkada 2020. “Ini sudah menyebar ke mana-mana, termasuk menyebar ke sebelah alun-alun,” katanya merujuk pada Pendapa Wahyawibawagraha, rumah dinas bupati, yang terletak di sisi utara alun-alun Jember.

    “Padahal dulu yang biasa mengawal di alun-alun ya yang ngomong ini. Duh, serba repot. Tapi bagaimana pun karena (pencalonan Muhammad Fawait menjadi bupati) ini sudah menjadi perintah partai dan amanat DPP, saya harap teman-teman Partai Gerindra bersemangat dan kompak,” kata Halim. [wir]