Xcloud.id

Event: Pilkada 2020

  • Respons Mahfud MD soal Ide Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Respons Mahfud MD soal Ide Prabowo agar Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) 2019-2023 Mahfud MD menilai bahwa ide calon kepala daerag dipilih oleh DPRD merupakan ide yang bagus untuk evaluasi. 

    Mahfud menjelaskan bahwa dirinya tidak menyatakan setuju terhadap sistem tersebut.

    Namun, menurutnya, gagasan penghapusan Pilkada Serentak patut dikaji ulang mengingat pelaksanaan Pilkada saat ini dinilai tidak bersih.

    “Karena apa? Ya karena sekarang ini memang harus dievaluasi. Pilkada itu berjalan sangat mahal. Sangat mahal dan jorok juga. Biayanya mahal lalu permainannya kotor gitu,” tutur Mahfud, dikutip dari akun YouTubenya sendiri pada Rabu (18/12/2024). 

    Adapun, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu juga menyoroti biaya besar yang dikeluarkan selama pelaksanaan Pilkada, yang bahkan melampaui pendapatan jabatan yang diperebutkan.

    “Sekarang ini pemilihan untuk calon gubernur aja misalnya lebih dari 100 miliar harus dikeluarkan. Bahkan ratusan miliar, ada yang T (triliun) bahkan ya. Untuk pilgup, pilwali juga sama. Puluhan miliar untuk dikeluarkan. Sementara gajinya berapa?” terangnya. 

    Mahfud juga mengutip data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Pilkada 2020 yang mengungkapkan bahwa 84% biaya Pilkada ditanggung oleh ‘cukong’.

    Hal ini, menurutnya, berdampak pada pemberian konsesi-konsesi kepada pihak tersebut setelah kepala daerah terpilih. 

    Selain itu, Mahfud juga menyoroti berbagai kecurangan yang terjadi di Pilkada serta dampak perpecahan di masyarakat yang sering kali berlanjut hingga lima tahun setelah pemilihan selesai.

    Mahfud juga menilai bahwa terdapat perbuatan-perbuatan yang dinilai memalukan sebagai bangsa.

    Atas dasar itu, ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan Pilkada.

    “Apakah kesimpulannya harus kembali ke pemilihan lewat DPRD atau tidak? Itu nanti hasil evaluasi itu,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, ide ini sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutan di Hari Ulang Tahun atau HUT ke 60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat (12/12)

    Prabowo menyoroti mekanisme pemilihan kepala daerah alias Pilkada secara langsung yang menurutnya tidak efisien dan cenderung berbiaya tinggi. Padahal uang tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih bermanfaat.   

    Ia kemudian mencontohkan mekanisme pemilihan di negara-negara seperti Malaysia dan India yang menerapkan sistem bahwa pemilihan pemimpin daerah melalui lembaga legislatif.

    “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, enggak keluar duit,” tuturnya.  

    Prabowo kemudian menilai bahwa anggaran yang dikeluarkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sekolah hingga perbaikan irigasi. 

  • Seberapa Bergelora Partai Gelora?

    Seberapa Bergelora Partai Gelora?

    JAKARTA – Partai baru besutan mantan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah bernama Partai Gelombang Rakyat (Gelora) akan segera dideklarasikan. Anis Matta, yang juga pernah menjadi Presiden PKS akan menjabat ketua umum. Sementara, Fahri akan mengisi posisi wakil.

    Beredar kabar bahwa deklarasi akan dilakukan pada tanggal 10 November. Namun hal ini dibantah oleh salah satu pendiri Partai Gelora Mahfudz Siddiq. Dia mengatakan, deklarasi baru akan dilakukan jika Partai Gelora sudah berbadan hukum.

    “Nanti, kalau sudah resmi jadi partai politik berbadan hukum. Sekarang masih ada tahapan-tahapan yang masih diproses,” ujarnya saat dihubungi VOI di Jakarta, Jumat (8/11/2019).

    Menurut Mahfudz, kabar deklarasi tersebut tidak benar. Sebab, di tanggal tersebut hanya ada acara silaturahmi nasional, bukan untuk menggelar deklarasi.

    “Tanggal 10 acara silaturahmi nasional saja. Para penggagas dari berbagai provinsi. Sekalian ngopi bareng memperingati hari pahlawan,” lanjutnya.

    Wacana gabungnya Deddy Mizwar

    Salah satu nama yang digadang-gadang akan hijrah ke Partai Gelora adalah politisi Partai Demokrat Deddy Mizwar. Namun, lagi-lagi hal ini tidak dijawab secara tegas benar atau tidaknya tersebut oleh Mahfudz.

    “Gelora belum lakukan rekrutmen ataupun pendaftaran anggota. Nanti setelah deklarasi resmi, baru dilakukan rekrutmen,” jelasnya.

    Dihubungi terpisah, politisi Partai Demokrat Deddy Mizwar sudah secara gamblang menyebut dirinya akan segera menandatangi akte sebagai tanda bergabungnya mantan Wakil Gubernur Jawa Barat ini.

    “Belum bisa berbicara banyak. Kalau tiba-tiba ada bom kan enggak jadi. Tanggal 9 saya (tanda tangan akte),” ucapnya.

    Terkait dengan kabar dirinya belum mengundurkan diri secara resmi dari partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Deddy membantah hal tersebut. Sebab, dirinya sudah mengirimkan surat.

    Deddy mengaku hijrah lantaran diajak oleh Fahri Hamzah dan Anis Matta. Menurut dia, komunikasi dirinya dengan kedua tokoh tersebut sudah terjalin saat masih dalam bentuk organisasi Garbi.

    “Ya, sama Pak Anis sama Pak Fahri. Ya, sebelum partai, saat masih Garbi kita sudah bicara. Mulai dari Garbi kita sudah bertemu,” jelasnya.

    Seberapa tangguh Partai Gelora?

    Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, pengaruh kader PKS yang hijrah ke Partai Gelora akan memiliki dampak secara elektoral di 2024.

    Namun, Ujang menilai jika Partai Gelora di bawah kepemimpinan Anis Matta mampu membajak kader militan di PKS, maka Partai Gelora akan besar dan mampu bersaing. Namun, hal ini juga kembali kepada para penggagas Gelora dalam mengurus partai.

    “Tergantung strategi apa yang digunakan mereka. Jadi banyak faktor agar mereka bisa bersaing di 2024. Tokoh kawakan saja tidak cukup untuk membesarkan Partai Gelora. Perlu merekrut tokoh-tokoh hebat lain di tingkat nasional dan daerah,” kata Ujang.

    “Agar ketokohannya menyebar dan merata. Perlu juga didukung oleh kekuatan finansial dan jaringan jika Gelora ingin besar,” tambahnya.

    Menurut Ujang, Pilkada 2020 bisa dimanfaatkan oleh Partai Gelora sebagai ajang sosialisasi. Ajang untuk memanaskan mesin partai dan juga pembuktian. Di Pilkada 2020 Partai Gelora jelas tak bisa mengusung calon sendiri, sebab tak memiliki suara di Pileg 2019. Jadi harus didukung oleh partai lain.

    “Harus mendompleng ke partai lain jika ada kadernya ingin maju Pilkada. Pilkada akan dijadikan momentum cek ombak bagi Partai Gelora untuk melihat respon publik dalam rangka persiapan 2024,” ucapnya.

  • Kemendagri Catat ada 28 Petugas Meninggal Selama Pilkada 2024

    Kemendagri Catat ada 28 Petugas Meninggal Selama Pilkada 2024

    ERA.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, pihaknya mencatat ada 28 orang petugas penyelenggara pemilu yang meninggal dunia selama Pilkada Serentak 2024. Penyebabnya karena serangan jantung akibat kelelahan.

    Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Komite I DPD RI di Kompleks Parleme, Senayan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    “Kita lihat ada di tahun 2024 ini ada 28 per 8 Desember yang meninggal. Ini kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan serangan jantung,” kata Arya.

    Dia mengklaim, jumlah tersebut jauh menurun dibandingkan saat Pilkada 2020 maupun Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

    Dari paparan yang ditampilkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat saat Pilkada 2020 lalu jumlah petugas yang meninggal mencapai 41 orang. Sementara di Pemilu 2019 tercatat ada 722 petugas meninggal, dan di Pemilu 2024 ada 181 orang.

    “Ini kita bandingan dengan periode sebelumnya tentu jauh angkanya ini,” ujar Arya.

    Meski jumlahnya jauh lebih sedikit, hal ini tetap menjadi catatan dan evaluasi bagi Kemendagri. Ke depannya diharapakan kasus petugas yang meninggal dunia bisa dihilangkan.

    “Ini catatan kita ke depan untuk memperbaiki sistem bersama-sama baik secara teknis maupun administratif,” kata Arya.

    Sebagai informasi, pememerintah memberikan santunan sebesar Rp36 juta kepada pihak keluarga petugas yang meninggal dunia. Serta Rp10 juta untuk biaya pemakaman.

    Hal ini berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui Satuan Biaya Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan dan Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santutan Bagi Badan Ad Hoc.

  • 28 Petugas Pilkada 2024 Meninggal Dunia, Wamendagri Ungkap Penyebabnya

    28 Petugas Pilkada 2024 Meninggal Dunia, Wamendagri Ungkap Penyebabnya

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan ada 28 orang petugas penyelenggara Pilkada Serentak 2024 yang meninggal dunia. Adapun, angka tersebut disampaikannya berdasarkan data pada Minggu (8/12/2024). 

    Hal ini dia sampaikan dalam rapat kerja antara Kemendagri bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/12/2024).

    “Di tahun 2024 ini ada 28 [orang] per 8 Desember 2024 yang meninggal dunia. Ini kebanyakan berdasarkan catatan kami ya karena kelelahan [dan] serangan jantung,” katanya.

    Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, kata Bima, angka tersebut terpaut jauh. Menilik dari data yang dipaparkan Bima, pada Pilkada 2020 lalu, jumlah petugas penyelenggara Pilkada yang meninggal dunia mencapai 41 orang.

    Akan tetapi, lanjut dia, tetap saja hal ini menjadi catatan bagi semua pihak terkait untuk mengurangi bahkan menihilkan petugas penyelenggara yang meninggal karena kelelahan.

    “Ini catatan kita ke depan untuk memperbaiki sistem bersama-sama baik secara teknis maupun administratif,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyebut santunan atas meninggalnya petugas akan dilakukan dengan mengacu pada Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022.

    Tak hanya mengacu pada surat Menkeu, besaran santunan pun merujuk pada Keputusan KPU Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Bagi Badan Ad Hoc. 

    “Yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta. Untuk bantuan biaya pemakaman Rp10 juta,” ujarnya.

  • Pilkada di Kota Magelang berlangsung elegan

    Pilkada di Kota Magelang berlangsung elegan

    Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

    Sekda: Pilkada di Kota Magelang berlangsung elegan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 05 Desember 2024 – 19:37 WIB

    Elshinta.com – Sekretaris Daerah Kota Magelang Hamzah Kholifi menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah, di Hotel Atria Kota Magelang, Selasa (3/12/2024).  

    Pada kesempatan itu, Hamzah Kholifi mengatakan bahwa Pilkada di Kota Magelang berlangsung lancar dan kondusif. Semua pihak, termasuk masyarakat, bersikap dewasa menerima apapun hasil dari kontestasi politik ini.

    “Pelaksanaan Pilkada 27 November 2024 lalu sudah dilaksanakan dengan elegan. Ada kedewasaan semua pihak, masyarakat juga cukup cerdas. Hal ini menjadi pijakan Kota Magelang agar ke depan lebih baik lagi,” ujar Hamzah.

    Dia berharap, hasil pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota magelang ini nantinya menjadi pijakan Pemkot Magelang untuk melaksanakan terkait pembangunan Kota Magelang.

    Sementara itu, Ketua KPU Kota Magelang Misbakhul Munir menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024.

    “KPU Kota Magelang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik itu dari Pemkot melalui desk Pilkada, dinas, instansi terkait yang telah membantu, memfasilitasi KPU Kota Magelang untuk menyelenggarakan pemilihan ini,” kata Munir.

    Menurutnya, pelaksanaan Pilkada juga tidak lepas dari kerja keras badan ad hock, mulai sejak pemungutan suara sampai rekap penetapan di kecamatan maupun kota.

    Untuk informasi, pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang nomor urut 02, Damar Prasetyono dan dr Sri Harso meraih suara terbanyak di tiga kecamatan pada gelaran Pilkada 2024.

    Paslon berjuluk Damai ini total meraup suara sebanyak 40.756 suara, unggul dari Paslon nomor urut 01, dr Muchammad Nur Aziz dan Kyai Mansyur (Aman) yang meraih 32.896 suara.

    Sedangkan untuk perolehan suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah di Kota Magelang, pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi unggul meraih 39.425 suara dan Ahmad Luthfi-Taj Yasin memperoleh 32.940 suara.

    Munir menambahkan, angka partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 kali mengalami peningkatan dibandingkan Pilkada sebelumnya. Tahun ini, mencapai 79 persen.

    “Secara umum di 79 persen (tingkat partisipasinya). Kalau dulu (Pilkada 2020) 77 persen,” ungkap Munir seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Kamis (5/12). 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Eri-Armuji Nyaris Raih 1 Juta Suara di Pilkada Surabaya 2024, Tim Pemenangan: Ini Sejarah!

    Eri-Armuji Nyaris Raih 1 Juta Suara di Pilkada Surabaya 2024, Tim Pemenangan: Ini Sejarah!

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

    TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Tim Pemenangan Eri-Armuji menyambut gembira hasil rekapitulasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Surabaya oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya, Rabu (4/12/2024). Memperoleh sekitar 980 ribu suara atau sekitar 81,4 persen suara sah, tim menganggap hasil tersebut melampaui target.

    Sekretaris Tim Pemenangan Aprizaldi mengaku terkejut dengan besarnya antusias masyarakat Surabaya dalam mengikuti Pilkada. Mencapai 1.252.973 pemilih, partisipasi pemilih di Surabaya mencapai 56,2 persen atau meningkat sekitar 4 persen dari Pilkada 2020 (52,4 persen). 

    “Ini kejutan luar biasa. Ada lebih dari 1,2 juta warga Surabaya yang menggunakan hak pilihnya dalam pilkada kali ini. Kalau dari catatan kami, partisipasi ini menjadi salah satu partisipasi pemilih terbesar dalam Pilkada di Surabaya, baik Pilkada Surabaya maupun Pemilihan Gubernur,” kata Aldi dikonfirmasi di sela acara rekapitulasi KPU Surabaya.

    Keberhasilan Eri-Armuji dengan mendapat 980.380 suara juga menjadi kabar gembira bagi tim pemenangan. Hal ini menjadi pelecut bagi pasangan petahana ini untuk melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik selama ini sekaligus sebagai pelecut untuk mewujudkan janji kampanye.

    “Tingginya perolehan suara ini menunjukkan bahwa kepercayaan warga Surabaya luar biasa besar. Tentunya, ke depan kepercayaan ini harus digunakan dan dijaga amanah ini dengan sebaik-baiknya,” kata Politisi PDI P ini.

    Ia mengakui, salah satu tantangan Pilkada Surabaya yang hanya diikuti satu pasangan calon adalah soal rendahnya angka partisipasi pemilih. Muncul anggapan, calon tunggal akan membuat angka partisipasi pemilih menurun.

    “Partisipasi pemilih diperkirakan oleh banyak pihak ini akan rendah karena melawan kotak kosong. Faktanya, sekarang jutsru partisipasi tertinggi dalam pemilu,” tandas Aldi.

    Tak hanya itu, perolehan suara Eri-Armuji yang nyaris menyentuh 1 juta suara juga diklaim sebagai suara terbanyak yang diraih seorang calon kepala daerah di Kota Pahlawan. “Ini sejarah pemilihan Wali Kota sejak dipilih langsung,” katanya.

    “Sebab, kalau kita lihat yang sebelum-sebelumnya, tidak ada yang bisa tembus 900 ribu. Sedangkan Mas Eri-Armuji hampir meraih 1 juta,” ungkapnya.

    Apabila melihat pada hasil Pilkada Surabaya tahun 2015 atau saat Tri Rismaharini yang berpasangan dengan Whisnu Sakti Buana, pasangan ini baru memperoleh 893.087 suara atau 86,34 persen. Kemenangan tersebut menjadi salah satu kemenangan terbesar sebelumnya dalam sejarah Pilkada Surabaya.

    Sekalipun berhasil mengumpulkan suara cukup besar, Aldi mengakui adanya 224.340 suara atau sekitar 18,6 persen yang memilih kotak kosong. Hal ini sekaligus menjadi pelecut untuk memberikan yang terbaik bagi warga.

    “Kami pikir ini menjadi room of improvement. Bagaimana Cak Eri maupun Cak Ji untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Sekaligus, menuntaskan apa yang sudah dikerjakan dan belum tuntas selama 3,5 tahun sebelumnya,” katanya.

    Untuk diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya menuntaskan rekapitulasi untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) Surabaya. Hasilnya, pasangan calon (Paslon) tunggal Wali Kota – Wakil Wali Kota, Eri Cahyadi – Armuji unggul dengan perolehan 81,4 persen.

    Pada proses perhitungan yang berlangsung di Harris Hotel Gubeng, Eri – Armuji mendapatkan akumulasi suara sebanyak 980.380 suara atau 81,3 persen dari total suara sah. Sedangkan 224.340 suara atau sekitar 18,6 persen suara sah memilih kotak kosong.

    “Berdasarkan hasil rekapitulasi suara di tingkat kota, pasangan Eri-Armuji dinyatakan unggul,” kata Komisioner KPU Surabaya Divisi Teknis Penyelenggaraan Bakron Hadi dikonfirmasi di sela acara rekapitulasi tersebut.

    Sementara itu, dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Surabaya yang mencapai 2.229.244 calon pemilih, sebanyak 1.252.973 orang di antaranya memberikan suara (56,2 persen). Dari total pemilih yang memberikan suara, sebanyak 48.253 suara dinyatakan tidak sah.

  • Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Manado 2024 Anjlok

    Tingkat Partisipasi Pemilih di Pilkada Kota Manado 2024 Anjlok

    Liputan6.com, Manado – KPU Manado telah menyelesaikan proses Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado pada, Senin (2/12/2024), tengah malam. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah anjloknya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Manado 2024 ini.

    “Kita sudah sudah bisa dapat catatan dari jumlah pemilih untuk Pilkada Kota Manado,” ujar anggota Bawaslu Kota Manado Heart Runtuwene kepada wartawan di Kantor KPU Manado, Minggu (1/12/2024).

    Heart Runtuwene mengatakan, harapan KPU sebenarnya sama dengan Bawaslu yakni kisaran partisipasi pemilih di atas 80 persen. Kalau di Pilkada 2020 itu 74 persen.

    “Namun saat ini dari data-data didapatkan angka di 200 ribuan (pemilih) dari 342 ribuan (Daftar Pemilih Tetap atau DPT). Tepatnya saat ini pemilih di Kota Manado 65 persen yang memilih, yang menggunakan hak pilih dari 342 ribu DPT ternyata hanya 220 ribu yang gunakan hak pilih,” papar dia.

    Dia menegaskan, partisipasi pemilih di Pilkada Kota Manado hanya kisaran 65 persen, dan angka itu turun jauh dari tahun 2020 yang berada di angka 74 persen.

    Saat ditanya faktor penyebab turunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Manado 2024 ini apakah karena kurang sosialisasi, atau animo masyarakat atau bahkan tidak ingin menyukseskan Pilkada, Heart Runtuwene menyampaikan tanggapannya.

    “Saya tidak tahu entah ada kejenuhan karena serentak di tahun yang sama karena Pemilu dan Pilpres, nanti akademisi pengamat pemantau akan mengevaluasi ini mengapa turun jauh dari Pilkada yang lalu,” ujarnya.

    Diketahui, dalam Sidang Pleno yang dipimpin Ketua KPU Manado Ferley B Kaparang yang digelar selama dua hari itu akhirnya menetapkan pasangan petahana Andrei Angouw – Richard Sualang sebagai pememang Pilkada Manado 2024.

    Pasangan nomor urut satu Andrei Angouw – Richard Sualang yang diusung oleh PDIP ini memperoleh 107.285 suara, disusul pasangan nomor urut tiga dari Partai Golkar, Partai NasDem dan PSI, Jimmy R Rogi – Ivan Lumentut dengan perolehan 97.564 suara.

    Selanjutnya pasangan nomor urut dua yang diusung Partai Gerindra Benny Parasan – Bobby Daud memperoleh 12.501 suara, serta di posisi terakhir pasangan nomor urut empat dari Partai Demokrat Audy Karamoy – Lucky Datau dengan 1.839 suara.

  • Tim Petahana Mak Rini Buka-Bukaan Tumbang di Pilbup Blitar

    Tim Petahana Mak Rini Buka-Bukaan Tumbang di Pilbup Blitar

    Blitar (beritajatim.com) – Pemilihan Bupati (Pilbup) Blitar telah usai digelar. Meski hasil rekapitulasi belum keluar, namun dari sejumlah hitung cepat menunjukkan Cabup Blitar petahana, Rini Syarifah, kalah dari Rijanto.

    Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA adalah salah satu lembaga survei yang telah merilis hasil hitung cepat Pilbup Blitar 2024. Hasil hitung cepat LSI Denny JA menunjukkan pasangan nomor urut 01, Rijanto-Beky unggul mutlak dari pesaingnya, Rini-Ghoni yang berstatus sebagai petahana.

    Diketahui Rijanto-Beky mendapatkan suara sebanyak 78,68 persen suara. Sementara petahana Rini-Ghoni hanya memperoleh suara sebanyak 21,38 persen. Survei LSI Denny JA ini memiliki margin eror sebesar 8 persen.

    Hasil hitung cepat lain yang dimiliki oleh internal PDIP juga menunjukkan hal serupa. Pada hitung cepat PDIP, Rijanto-Beky memperoleh suara sebesar 78,56 persen.

    Rijanto-Beky pun unggul jauh dari sang rival yakni Rini Syarifah-Abdul Ghoni yang hanya mendapatkan 21,54 persen. Dengan kondisi tersebut kemungkinan besar sang petahana yakni Rini Syarifah yang kini berpasangan dengan Abdul Ghoni bakal tumbang di Pilkada 2024 ini.

    Ketua Tim Pemenangan Rini-Ghoni, M. Rifa’i pun buka-bukan penyebab petahana tumbang di tangan rivalnya. Menurut Rifa’i penurunan dukungan untuk petahana Rini-Ghoni terjadi sehari sebelum pencoblosan.

    Sehari pencoblosan banyak suara yang sebelumnya mendukung petahana berbalik arah. Hasilnya suara Rini-Ghoni hancur di hari pencoblosan.

    “Sebenarnya respon masyarakat selama ini bagus, kita juga tidak mau menyalahkan orang lain artinya masyarakat yang berpindah haluan gitu aja,” ungkap Rifa’i yang juga menjabat sebagai Sekretaris PKB Kabupaten Blitar tersebut, Rabu (4/12/2024).

    Sebenarnya petahana dan tim telah berupaya maksimal, namun semua upaya itu sia sia sehari jelang pencoblosan. Bahkan dari beberapa survei internal, suara petahana masih cukup bagus. Rifa’i pun nampak tidak memprediksi petahana Mak Rini bakal tumbang dengan selisih yang cukup jauh.

    “Upaya sudah maksimal waktu surveinya juga bagus tapi di H-1 jelang Pencoblosan itu sudah berbalik arah semuanya,” imbuhnya.

    Atas kekalahan ini, Tim Rini-Ghoni pun tidak mau menyalahkan pihak lain. Pihaknya pun menerima kekalahan ini sebagai bentuk bahwa masyarakat Kabupaten Blitar sudah tidak berkehendak lagi dengan kepemimpinan Mak Rini.

    “Ya itu saja kalau saya memaknai masyarakat sudah tergiur untuk berbelok arah,” imbuhnya.

    Rifa’i pun menepis isu keretakan hubungan antara Mak Rini dengan Abdul Ghoni di detik-detik terakhir pencoblosan. Menurut Rifa’i selama proses hingga hari pencoblosan Rini-Ghoni dan tim tetap solid.

    “Kita tetap solid, kok,” tegasnya.

    Pihaknya pun mengakui bahwa jelang hari pencoblosan, mesin politik petahana kurang maksimal baik itu secara kinerja maupun permodalan. Hal itulah yang disinyalir menjadi penyebab berbaliknya arah dukungan masyarakat jelang hari pencoblosan.

    “Ada modal tapi tidak maksimal,” tandasnya.

    Mak Rini pun kini harus bersiap menghadapi kenyataan dirinya bakal tumbang di pertemuan keduanya melawan Rijanto. Sebelumnya pada Pilkada 2020 lalu, Mak Rini berhasil menumbangkan Rijanto yang kala itu berstatus petahana. [owi/beq]

  • KPU tetapkan hasil Pilkada Lombok Utara, Najmul-Kus pemenang

    KPU tetapkan hasil Pilkada Lombok Utara, Najmul-Kus pemenang

    Mataram (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Serentak 27 November 2024 yang dimenangkan pasangan calon bupati-wakil bupati Najmul Akhyar -Kusmalahadi Syamsuri(Najmul-Kus).

    Ketua KPU Lombok Utara Nizamudin dikutip dalam keterangan di Mataram, Rabu mengatakan proses rekapitulasi telah dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.

    Dalam rapat pleno KPU tersebut secara resmi mengumumkan hasil pemilihan di tingkat Kabupaten Lombok Utara berdasarkan aturan dan telah ditetapkan, yakni pasangan nomor urut (1) Najmul Akhyar -Kusmalahadi Syamsuri mendapatkan suara sebanyak 67.323 suara.

    Selanjutnya, pasangan calon nomor (2) Danny Karter Febrianto -Muhammad Zaki Abdillah mendapatkan sebanyak 49.691 suara dan pasangan calon urut (3) Lalu Muchsin Effendi dan Junaidi Arif mendapatkan 32.071 suara.

    Dengan demikian pada Pilkada 2024 ini dimenangkan pasangan Najmul-Kus, sebelumnya calon Bupati Najmul pernah menjabat menjadi Bupati Lombok Utara periode 2015-2020.

    Namun, pada Pilkada 2020-2025 Najmul yang ikut kembali bertarung namun kalah oleh Bupati Lombok Utara Djohan Sjamsu.

    Najmul kembali bertarung di Pilkada 2024 dan berhasil meraih suara terbanyak di Pilkada Serentak 2024.

    Pewarta: Akhyar Rosidi
    Editor: Guido Merung
    Copyright © ANTARA 2024

  • Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2024 di Kabupaten Kediri Meningkat hingga 72 Persen

    Partisipasi Masyarakat pada Pilkada 2024 di Kabupaten Kediri Meningkat hingga 72 Persen

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri mengapresiasi adanya trend kenaikan tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suaranya di Pilkada serentak 2024.

    Kenaikan itu terlihat dari hasil rekapitulasi perhitungan suara yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kediri di Convention Hall, SLG, Selasa (3/12/2024).

    Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim menyebut rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten itu dibacakan hasil perolehan dari 26 kecamatan. Hasil rekapitulasi, jumlah suara sebanyak 903.617 dengan rincian suara sah 866.670 dan sebanyak 36.947 suara tidak sah.

    Jumlah partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya dari hasil tersebut, menurut Nanang Qosim, mengalami peningkatan di mana pada Pilkada 2020 partisipasi masyarakat 65 persen, di Pilkada 2024 ini partisipasi masyarakat mencapai 72 persen.

    “Partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 ini 72 persen, naik 7 persen dari tahun 2020,” katanya ditemui usai rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten.

    Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim.

    Adapun, hasil perolehan suara untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati Kediri dari rekapitulasi perhitungan itu, pasangan nomor urut 01 Deny Widyanarko-Mudawamah mendapatkan 376.770 suara. Kemudian, pasangan nomor urut 02 Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa mendapatkan 489.900 suara.

    Sertifikat hasil perolehan suara dalam rekapitulasi itu nantinya didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dikeluarkan Buku Register Perkara Konstitusi (BRPK). Untuk penetapan pasangan calon pemenang hasil Pilkada Kabupaten Kediri 2024, Nanang Qosim menyebut pihaknya masih menunggu hasil putusan dari MK.

    Begitu pula untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kediri yang dikirim ke KPU Jawa Timur akan dilakukan dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi sebelum akhirnya diperoleh hasil suara tertinggi.

    Dalam rapat Pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara Pilkada serentak 2024 yang digelar KPU Kabupaten Kediri itu, pembacaan perolehan suara disaksikan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Kediri, Jajaran Forkopimda, termasuk saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon.

    “Alhamdulillah, masing-masing saksi memberikan tanggapan positif dan semuanya bisa menerima,” ungkapnya.

    Pemerintah Kabupaten Kediri mengapresiasi adanya trend kenaikan tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada 2024

    Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kediri Yuli Marwanto ditemui usai mengikuti jalannya rekapitulasi perhitungan suara menyampaikan, pihaknya mengapresiasi KPU Kabupaten Kediri yang telah berhasil mengajak masyarakat untuk berpartisipasi memberikan hak suaranya dan menyukseskan Pilkada 2024.

    Disisi lain pihaknya melihat Pilkada serentak di Kabupaten Kediri relatif lancar dan kondusif. Hal itu terlihat hingga proses perhitungan suara tingkat desa, kecamatan dan Kabupaten di mana semua pihak dapat menerima hasil perhitungan suara yang telah dilakukan.

    “Dan kalau memang dari tim Paslon 01 maupun 02 tidak ada masalah, semoga (juga) di MK-nya nanti, mudah-mudahan (semua) bisa bersinergi membangun Kabupaten Kediri,” ucapnya. [ADV PKP/nm]