PIKIRAN RAKYAT – Kebijakan Prabowo tentang efisiensi anggaran ditolak sejumlah pihak termasuk BEM UI (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia). Pernyataan sikap pun dikeluarkan organisasi kemahasiswaan tersebut pada hari ini, Sabtu 15 Februari 2025.
BEM kampus di Jakarta itu mengunggah video pendek dengan poster “Darurat Pendidikan” dan “Indonesia Gelap” sebagai wujud kekecewaan terhadap kebijakan Prabowo. Efisiensi memang sedang menjadi perbincangan usai presiden mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
“PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA UI: MENOLAK EFISIENSI ANGGARAN YANG MENGANCAM KESEJAHTERAAN PUBLIK. Hari ini, kami, mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,” kata BEM UI.
5 tuntutan BEM UI soal efisiensi ala Prabowo
Berikut selengkapnya, dilansir dari akun Instagram resminya, @bemui_official:
Mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokratis dan pemotongan yang merugikan Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Saat Tukin Deddy Rp27 Juta per Bulan, Dosen Harus Demo karena Tukin 5 Tahun Belum Dibayar
5 Fakta Tukin Dosen ASN Belum Cair, Pemerintah Sudah Janji tapi Tak Menepati
Aliansi dosen ASN tuntut tukin dibayarkan
Di saat BEM UI mengeluarkan pernyataan sikap soal efisiensi Prabowo, Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi Pusat) terkait pernyataan Sri Mulyani mengenai tunjangan kinerja (tukin). Tunjangan untuk dosen itu adalah salah satu yang juga menjadi fokus sikap BEM Universitas Indonesia.
Berikut 3 tuntutan Adaksi kepada Prabowo dan Sri Mulyani, dalam unggahan akun Instagram @ tukin_dosen_asn:
Menjamin pemberian tunjangan kinerja secara adil bagi seluruh dosen ASN di bawah Kemdiktisaintek, tanpa membedakan status perguruan tinggi tempat mereka bekerja. Membuat regulasi yang memastikan sistem kompensasi bagi dosen ASN lebih transparan, adil, dan tidak membebani mahasiswa melalui kenaikan UKT atau SPI. Mengakhiri praktik desentralisasi penggajian dosen ASN yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan dan ketidakpastian finansial bagi tenaga pendidik.
Demikian tuntutan BEM UI soal efisiensi Prabowo, salah satu tuntutannya sejalan dengan apa yang diinginkan aliansi dosen ASN Kemdiktisaintek. Di antaranya adalah ingin agar tukin dosen sejak 2020 sampai 2024 segera dibayarkan.***
Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News
