Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan diterjunkan untuk mengamankan kilang minyak dan terminal milik PT Pertamina (Persero).
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menuturkan, wacana penugasan TNI untuk menjaga kilang Pertamina wajar saja. Sebab, kilang Pertamina termasuk dalam kategori objek vital nasional.
“Jadi untuk penugasan TNI, ini kan merupakan objek vital nasional. Jadi objek vital nasional itu kan harus diamankan. Ya, termasuk pengamanannya dari TNI-Polri,” ucap Yuliot di sela acara Grand Launching Indonesia’s Oil and Gas Exploration 2025, Selasa (25/11/2025).
Adapun, aturan pengamanan objek vital nasional yang melibatkan TNI berdasar pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63 Tahun 2004 dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Menurut aturan ini, pengamanan obvitnas adalah tanggung jawab utama Polri yang dapat meminta bantuan TNI sesuai kebutuhan dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Dengan kata lain, TNI bertindak sebagai kekuatan pendukung, bukan penegak hukum, dalam situasi darurat atau ancaman strategis, dengan pengerahan kekuatan di bawah kendali presiden.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menginstruksikan TNI untuk mengamankan kilang minyak dan terminal Pertamina. Menurutnya, Pertamina bagian dari instalasi strategis milik pemerintah dan pengamanan termasuk dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
“Sebagai contoh, kilang dan terminal Pertamina, ini juga bagian yang tidak terpisahkan daripada gelar kekuatan kita.Tugas-tugas pengamanan instalasi strategis, khususnya yang dimiliki oleh Pertamina, ini juga bagian dari OMSP,” kata Sjafrie usai melaksanakan rapat tertutup dengan Komisi I DPR dan Panglima TNI di DPR, Senin (24/11/2025).
Pengerahan pasukan dilakukan mulai Desember 2025 dengan menugaskan pasukan-pasukan dari TNI Angkatan Darat dan juga dipantau oleh Badan Intelijen Strategis (BAIS).
Upaya ini bertujuan untuk mengetahui sekaligus memitigasi ancaman bagi Pertamina maupun kedaulatan negara. Selain itu, Menhan tengah menggenjot pembangunan 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan per tahun, terhitung sejak 2025.
“Ini tentunya tidak dimaksudkan untuk kebutuhan ambisi teritorial, tetapi semata-mata untuk menjaga keutuhan wilayah dan pengamanan serta menyelamatkan kepentingan nasional, serta menjaga industri strategis yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara,” ungkapnya.