Jakarta –
Apa itu “ekonomi perang”? Tidak ada definisi resmi untuk “ekonomi perang”, tetapi ada banyak ciri yang mencerminkan konsep ini.
Ekonomi perang berarti suatu negara mengerahkan sumber daya, kemampuan manufaktur, dan tenaga kerjanya untuk mendukung persiapan serta produksi militer, baik menjelang maupun selama masa perang.
Perubahan ekonomi yang paling mencolok adalah pergeseran produksi industri dari barang konsumsi ke senjata, amunisi, dan perlengkapan militer lainnya.
Selain perangkat keras militer tradisional, senjata modern membutuhkan investasi dalam teknologi dan layanan digital seperti perangkat lunak, analitik data, sistem satelit, serta internet yang andal, kata Penny Naas, pakar kebijakan publik di German Marshall Fund di Washington.
Untuk mengelola semua ini, pemerintah meningkatkan kontrol atas industri penting dan alokasi sumber daya. Langkah ini memungkinkan pemerintah memprioritaskan serta mengarahkan bahan mentah ke industri yang terkait dengan perang. Sumber daya lain seperti bahan bakar atau makanan mungkin juga akan dijatah demi kepentingan militer.
Siapa yang diuntungkan dari ekonomi perang?
“Dalam ekonomi perang yang sesungguhnya, seluruh elemen masyarakat diarahkan untuk mempertahankan negara,” kata Naas.
Reorientasi ini membutuhkan biaya besar dan biasanya menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah secara drastis. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan utang, inflasi, kenaikan pajak, dan pengurangan belanja kesejahteraan.
“Berpindah ke ekonomi perang dapat menjadi katalis bagi kemajuan ilmiah dan teknologi,” kata Steinbach kepada DW. “Sistem komunikasi baru, mesin jet, radar, serta intelijen berkembang, dan teknologi ini juga mempengaruhi industri lain.”
Transisi ke ekonomi perang
Peralihan dari ekonomi sipil ke ekonomi perang bisa terjadi secara lambat atau cepat tergantung pada situasi.
Selama Perang Dunia II, Jerman memiliki keuntungan karena telah merencanakan serangan lebih awal, sehingga mereka bisa memulai persiapan lebih cepat. Sementara itu, AS, Inggris, dan sekutunya memiliki peringatan lebih singkat dan harus merespons dengan cepat.
Saat ini, Rusia dan Ukraina berada dalam situasi yang mirip.
Rusia secara signifikan meningkatkan pengeluaran militernya, mempercepat produksi perlengkapan perang, dan menerapkan kontrol modal untuk menghambat arus keluar uang dari negara itu. Inflasi meningkat, dan pemerintah meningkatkan pengeluaran publik guna menjaga stabilitas ekonomi sipil.
Ukraina yang lebih miskin berada dalam situasi yang jauh lebih genting. Karena Ukraina adalah pihak yang diserang, negara ini harus menginvestasikan sumber daya yang jauh lebih besar untuk bertahan hidup. Saat ini, Ukraina mengalokasikan 58% dari anggarannya untuk pengeluaran militer, menurut Steinbach.
Seperti Rusia, Ukraina juga memobilisasi tenaga kerja untuk mendukung upaya perang, yang mengakibatkan banyak pekerja berpengalaman keluar dari sektor tenaga kerja tradisional. Atas permintaan pemerintah, banyak pabrik telah diubah untuk memproduksi senjata dan amunisi.
Negara lain yang menerapkan ekonomi perang
Beberapa negara lain hampir berada dalam mode ekonomi perang karena konflik militer yang sedang berlangsung, termasuk Myanmar, Sudan, dan Yaman.
Konflik berkelanjutan di Israel dan wilayah Palestina yang diduduki, serta Suriah, Ethiopia, dan Eritrea juga telah menyebabkan gangguan ekonomi karena pemerintah lebih fokus pada upaya militer.
Israel telah meningkatkan pengeluaran pertahanannya dan mempercepat produksi perlengkapan militer. Banyak pekerja direkrut untuk bertempur, yang mengurangi jumlah tenaga kerja di sektor sipil. Untuk membiayai ini, pemerintah telah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN), tarif utilitas, dan pajak properti.
Uni Eropa siap memperkuat pertahanannya
Uni Eropa baru-baru ini didorong untuk bertindak setelah berkurangnya dukungan AS terhadap Ukraina, NATO, dan Eropa secara keseluruhan. Perubahan sikap ini setelah beberapa dekade dukungan AS, ditambah dengan hubungan Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, menjadi kekhawatiran besar bagi jaminan keamanan transatlantik.
Negara-negara anggota NATO, 23 di antaranya merupakan bagian dari Uni Eropa, sebelumnya sudah kesulitan untuk memenuhi target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB. Kini, bahkan angka itu dianggap belum cukup.
Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!
Rencana Jerman tingkatkan investasi militer
Jerman mengambil langkah besar dengan menyetujui aturan anggaran baru pada 21 Maret. Ke depan, pemerintah akan lebih leluasa dalam meningkatkan belanja pertahanan karena sebagian besar pengeluaran terkait militer tidak lagi dibatasi oleh aturan defisit fiskal.
Langkah ini begitu signifikan sehingga dapat mengubah kebijakan keamanan di seluruh benua dan akan membutuhkan penyesuaian dalam konstitusi negara tersebut.
Bagi Jerman dan Eropa secara keseluruhan, memprioritaskan sumber daya keuangan adalah langkah awal yang penting.
Penny Naas percaya bahwa akses energi yang lebih baik serta koordinasi yang lebih erat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan antarnegara juga diperlukan di tingkat Eropa. Pengadaan bersama dan penelitian serta pengembangan yang terintegrasi dapat mengurangi biaya.
“Di tingkat politik, ada banyak pembicaraan tentang peningkatan kemampuan militer Eropa, tetapi ini masih dalam tahap awal,” kata Naas. “Eropa memiliki posisi awal yang kuat dengan sumber daya keuangan dan kemampuan manufaktur yang baik.”
Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris
(ita/ita)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
