Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Bengkulu nonaktif Rohidin Mersyah (RM) diduga meminta uang hingga pencairan gaji guru honorer sebelum 27 November 2024 untuk kepentingan pencalonannya di Pilkada Serentak 2024.
Hal itu terungkap setelah Rohidin terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Sabtu (23/11/2024). Kini, Rohidin dan dua tersangka lainnya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan serta ditahan untuk 20 hari ke depan.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menduga adanya upeti yang diberikan oleh sejumlah pejabat di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kepada Gubernur Rohidin Mersyah untuk keperluan pencalonannya kembali di Pilkada Serentak 2024.
“Pada Juli 2024, Saudara RM menyampaikan bahwa yang bersangkutan membutuhkan dukungan berupa dana dan penanggung jawab wilayah dalam rangka pemilihan Gubernur Bengkulu pada Pilkada Serentak bulan November 2024,” ujar Alex, sapaannya, pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (24/11/2024).
Dalam kurun waktu September-Oktober 2024, Isnan selaku Sekda diduga mengumpulkan seluruh ketua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kepala biro di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk mendukung pencalonan kembali Rohidin.
Salah satu hal yang dilakukan oleh Rohidin untuk pencalonan dirinya sebagai calon gubernur Bengkulu adalah menyuruh salah seorang kepala dinas untuk mencaitkan gaji honorer sebelum hari pemungutan suara, yakni 27 November 2024.
“Sdr. SD juga diminta Sdr. RM untuk mencairkan honor PTT [Pegawai Tidak Tetap] dan GTT [Guru Tidak Tetap] se-provinsi Bengkulu sebelum tanggal 27 November 2024. Jumlahnya honor per orang adalah Rp1 Juta,” jelas Alex.
Berikut perincian permintaan ‘upeti’ dan arahan Rohidin kepada empat orang pejabat di lingkungan Pemprov Bengkulu untuk kepentingan pencalonannya di Pilkada Bengkulu 2024 :
1. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkulu Syafriandi (SF) menyerahkan uang Rp200 juta melalui Anca agar tidak dinonjobkan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Bengkulu Tejo Suroso (TS) mengumpulkan uang Rp500 juta yang berasal dari potongan anggaran ATK, potongan SPPD dan potongan tunjangan pegawai. Rohidin diduga pernah mengingatkan Tejo bahwa apabila dia tidak terpilih lagi, maka Tejo akan diganti;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Saidirman (SD) mengumpulkan uang dengan jumlah terbesar yakni Rp2,9 miliar. Dia turut diminta Rohidin mencairkan honor Pegawai Tidak Tetap dan Guru Tidak Tetap se-provinsi Bengkulu sebelu 27 November 2024 (hari pemungutan suara), dengan honor Rp1 juta per orang;
4. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Bengkulu Ferry Ernest Parera (FEP) menyerahkan setoran donasi dari masing-masing satker di dalam tim pemengangan Kota Bengkulu melalui Anca senilai Rp1,4 miliar.
