Jakarta –
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I-2024 tumbuh di angka 5,08%, sementara untuk kuartal II 2024 berada di angka 5,05%. Apakah ini tanda target Presiden Joko Widodo agar perekonomian Indonesia tumbuh 5,2% sulit tercapai?
Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad, mengatakan bahwa fakta yang dipaparkan BPS menunjukkan bahwa target Jokowi bakal sulit dicapai. Sebab, idealnya jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024 dan kuartal II 2024 harus berada di atas angka 5,1%.
Oleh sebab itu, Ahmad mengatakan bahwa paparan BPS yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi RI kini berada di bawah angka 5,1% menunjukkan bahwa situasi perekonomian saat ini tidak ideal untuk mencapai target 5,2%.
“Menurut saya tidak ideal, harusnya bertahan karena targetnya kan 5,2%. Kalau 5,2% tapi dua kuartal sudah di bawah 5,1%. Berat untuk kuartal III 2024 dan kuartal IV-2024-nya. Biasanya, mengumpulkan poin itu di kuartal I dan kuartal II, jadi menurut saya tidak ideal karena jelas target 5,2% pemerintah Jokowi itu tidak happy ending,” kata Ahmad kepada detikcom, Senin (5/8/2024).
Di sisi lain, Ahmad menilai sejatinya pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 5,05% sejatinya ditopang oleh sejumlah hari raya. Tanpa hal tersebut, ia mengatakan perekonomian Indonesia bisa turun di bawah angka 5%.
Ia pun mewanti-wanti pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2024 yang akan berjalan mulai Juli sampai September mendatang. Jika pemerintah tidak mendorong konsumsi, akan sulit bagi perekonomian Indonesia untuk bertahan di angka 5%.
Menurutnya, ada berbagai faktor yang menyebabkan hal tersebut. Mulai dari tanda-tanda deflasi, sampai ketiadaan momentum yang mendorong masyarakat untuk berbelanja. “Tidak ada momentum lagi di kuartal III-2024 sebagai motor pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Oleh sebab itu, untuk menjaga roda perekonomian Indonesia terus berputar pada kuartal III-2024, Ahmad mengatakan pemerintah harus menggenjot konsumsi konsumsi pemerintah meski kontribusinya hanya 8% terhadap perekonomian nasional. Upaya lainnya termasuk menjaga arus barang impor untuk menjaga geliat industri dalam negeri.
Selain itu, konsumsi yang dilakukan oleh para calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. “Konsumsi pemerintah juga berkaitan dengan Pilkada, nah Pilkada ini diharapkan ada akumulasi belanja pemerintah maupun para calon kandidat untuk bisa menambah daya gebrak, terutama dari belanja pemerintah, untuk mendorong konsumsi masyarakat,” jelas dia.
(kil/kil)
