Jakarta, CNN Indonesia —
Ekonom senior Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu menyarankan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan oleh menteri terkait, bukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau individu lainnya.
Anggito juga menyebut pembagian bansos harus menyertakan logo jelas anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan prasangka adanya politisasi bansos.
“Lazimnya yang menyalurkan bansos adalah kuasa pengguna anggaran. Presiden sebagai pengguna anggaran telah memberikan kuasanya kepada menteri terkait sebagai pelaksana pengguna anggaran. Itu prinsip. Hindari penyaluran (bansos) oleh 1-2 orang tertentu,” kata Anggito dalam keterangan resmi, Rabu (31/1).
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal periode 2006-2010 itu juga mengimbau agar penyaluran bansos tidak dilakukan sekaligus agar tepat sasaran dan efektif.
Selain itu, Anggito mengingatkan integrasi data juga penting. Hal ini untuk menghindari risiko tumpang tindih penerima bansos sehingga terjadi salah sasaran sangat tinggi dan memboroskan anggaran.
“Jika tidak ada integrasi data, maka bisa terjadi inefisiensi dalam alokasi APBN,” ungkapnya.
Anggito menyampaikan secara prinsip, penyaluran bansos sampai saat ini banyak menimbulkan pertanyaan, seperti duplikasi rumah tangga penerima dan kemungkinan ada rumah tangga miskin yang justru tidak menerima bantuan ini karena tidak terdata.
“Jadi, sekali lagi, ingin kami sampaikan prinsip dalam penyaluran bansos yang tepat sasaran,” ujarnya.
Belakangan ini, Jokowi tengah getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras.
Selasa lalu (30/1), Jokowi turun langsung membagikan bansos beras 10 kg kepada masyarakat penerima manfaat di Gudang Bulog Pajangan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Ia mengatakan beras bantuan tersebut berkualitas premium. Bansos beras yang dibagikan Jokowi berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP).
“Beras yang bapak, ibu, terima ini bukan beras medium, tapi beras premium,” kata Jokowi dikutip Antara.
Sehari sebelumnya (29/1), Jokowi juga membagikan bansos di Pasar Mungkid, Magelang, Jawa Tengah. Agenda Jokowi adalah mengecek harga-harga sembako dan pangan di pasar. Namun, dalam kesempatan itu, ia juga membagikan bansos kepada para pedagang.
Dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.
CNNIndonesia.com sudah menghubungi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana terkait kritik ini. Namun, ia belum merespons hingga berita ini tayang.
(pta/agt)
