Jakarta, Beritasatu.com – Komedian sekaligus anggota DPR, Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, meminta DPR melalui Komisi VIII memanggil Kementerian Agama khususnya Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) terkait banyaknya persoalan yang terjadi selama penyelenggaraan haji pada 2025. Hal itu diungkapkan Eko dikutip dari akun Instagram @amanatnasional, Senin (9/6/2025).
“Merujuk beberapa persoalan yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji 2025, saya menginstruksikan anggota DPR Komisi VIII untuk mengaudit seluruh prosesi haji sehingga menjadi perbaikan ke depannya, karena anggaran begitu besar. Anggarannya begitu banyak, kurang lebih ada Rp 20 triliun, dan Rp 16 triliun di antaranya untuk penyelenggaraan haji di Arab Saudi dan Rp 4 triliun untuk internal. Jadi kita harus audit itu,” ujar Eko.
Menut Eko, satu contoh masalah syarikah yang menangani jemaah haji Indonesia sehingga membuat persoalan terjadi adalah masalah transportasi.