TRIBUNNEWS.COM JAKARTA – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menyoroti berkurangnya peluang warga kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan mudik gratis.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno menyoroti kuota 100.000 orang mudik gratis yang disediakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak.
“Peluang warga kelas menengah ke bawah mendapatkan mudik gratis berkurang. Sangat disayangkan demi efisiensi anggaran, pemerintah tidak menyediakan anggaran untuk Program Mudik Gratis,” ujar Djoko di Jakarta, Minggu (2/3/025).
Seharusnya menurut Djoko, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersikeras minta tetap diadakan Program Mudik Gratis untuk keselamatan, selain untuk meringankan beban keuangan masyarakat.
“Tujuan diadakannya mudik gratis adalah untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum sehingga angka kecelakaan turun,” kata Djoko.
Sejak tahun 2023, hasil survei menunjukkan pilihan angkutan umum, Kereta Api (KA) antar kota dan bus, menjadi moda transportasi prioritas pemudik.
Tahun 2023, memilih moda KA 39,32 juta orang, bus 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, sepeda motor 31,12 juta orang, dan kendaraan lain 50,23 juta orang.
Hasil survei tahun 2024 memilih moda transportasi KA antar kota 39,32 juta orang, bus 37,51 juta orang, mobil pribadi 35,42 juta orang, sepeda motor 31,12 juta orang, mobil sewa 11,64 juta orang, pesawat 10,97 juta orang, kapal penyeberangan 10,65 juta orang, mobil travel 8,27 juta orang, dan kapal laut 2,9 juta orang.
Namun, mudik Lebaran tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak menyelenggarakan Program Mudik Gratis.
Anggaran penyelenggaraan mudik gratis menggunakan bus, KA, dan kapal laut dipangkas demi efisiensi anggaran.
“Mestinya tidak semua program Kementerian Perhubungan dipangkas, terutama yang menyangkut keselamatan dan kepentingan masyarakat banyak,” ujar Djoko
Djoko menerangkan bahwa penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 diserahkan ke BUMN.
Tahun 2024, Kementerian BUMN menggelar program mudik gratis dengan kuota 80.125 pemudik.
Kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan tahun 2024 sebanyak 85.694 pemudik.
Berarti jika diserahkan ke BUMN, penyelenggaraan mudik gratis tahun 2025 maka BUMN harus menyediakan kuota dua kali lipat dari tahun 2024, setidaknya kuotanya sekitar 165.000 pemudik, terang Djoko.
Menurutnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi hendaknya minta pada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo Subianto agar tetap diadakan Program Mudik Gratis.
Program mudik gratis ini dimanfaatkan warga miskin untuk mudik.
Selain juga untuk mengurangi pemudik menggunakan kendaraan pribadi dalam upaya menurunkan angka kecelakaan, sambungnya.
Meskipun pemerintah memberikan potongan tarif tiket pesawat terbang 13-14 persen dan diskon tarif di sejumlah ruas tol, bagi masyarakat menengah ke bawah merupakan beban keuangan jika mau mudik Lebaran.
“Masyarakat kelas menengah ke bawah yang selama ini dapat menikmati mudik Lebaran secara gratis, tahun 2025 peluangnya berkurang lantaran tidak dianggarkan lagi. Hanya mengandalkan BUMN untuk mudik gratis tahun ini,” tutur Djoko.