Serang, Beritasatu.com – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pihaknya akan mengalokasikan Rp 16 triliun atau 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan sebagai wujud dukungan swasembada pangan.
“Untuk anggaran dana desanya berbeda-beda ada yang Rp 1 miliar lebih, ada yang di bawah Rp 1 miliar. Namun, totalnya itu kira-kira Rp 71 triliun untuk 2025 dan 20%-nya itu untuk ketahanan pangan,” ujarnya di Serang, Provinsi Banten, Minggu (24/11/2024).
Yandri mengaku, kementeriannya juga telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan Kehutanan dan Perikanan, serta TNI/Polri terkait pengelolaan dana desa.
“Pokoknya kita kolaborasi karena untuk mewujudkan ini semua tidak bisa sendirian. Bagaimana dana desa yang masuk itu kita komunikasikan dengan baik, kita kelola dengan baik untuk kemajuan desa,” urainya.
Yandri berharap, dengan anggaran yang ada, setiap desa dapat swasembada pangan. Dengan begitu, visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 semakin mudah karena seluruh kebutuhan pangan terpenuhi, yang sebagian besar berasal dari desa.
“Uang ketahanan pangan itu tidak sekali pakai dan langsung habis. Jadi bisa untuk diputar kembali, melalui pengembangan potensi yang ada di desa sehingga ekonomi terus tumbuh,” bebernya.
Yandri juga berharap dari dana desa, pada 2025 sebanyak 75.000 desa di Indonesia dapat lebih fokus kepada produktivitas bukan lagi kepada infrastruktur. “Jadi produksinya mungkin tanam cabai, tanam tomat, atau budi daya ikan yang dikelola oleh badan usaha milik desa (BUMDes),” pungkasnya.
/data/photo/2023/06/15/648aabcf7ba90.jpg?w=250&resize=250,140&ssl=1 "Apa Jenis Dinas Luar Negeri Pemerintah yang Dibatasi dan Diperketat?")
