Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) mewanti-wanti Indonesia akan mengalami defisit produksi beras selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025.
Hal itu disampaikan Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025.
“Di bulan Januari—Februari tahun ini, kita akan defisit [produksi beras], sebelum nanti masuk ke musim panen di bulan Maret atau April,” kata Edy, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (6/1/2025).
Untuk itu, Edy menyampaikan bahwa dalam jangka pendek, Perum bulog perlu menyalurkan beras SPHP dan fokus ke daerah-daerah dengan harga beras yang tinggi. Serta, dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, terutama kabupaten/kota.
Seperti diketahui, pemerintah melalui Perum Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) pada Januari dan Februari yang masing-masing akan digelontorkan 150.000 ton setiap bulan.
Teranyar, pemerintah telah menyetujui penambahan alokasi bantuan pangan beras menjadi enam bulan pada 2025 dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada Senin (30/12/2024). Langkah ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan hulu dan hilir.
Menurut Edy, dengan adanya bantuan beras SPHP ini, maka yang perlu dilakukan adalah penajaman agar beras SPHP bisa dikonsentrasikan di daerah-daerah yang harganya relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
“Untuk itu, diperlukan kerja sama antara Pemerintah Daerah, Bulog, dan Badan Pangan Nasional [Bapanas] ini menjadi sangat penting. Secara khusus, kami mengajak di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten/kota untuk lebih bersikap proaktif,” tuturnya.
Edy menyampaikan bahwa pemerintah daerah perlu mengamati harga beras dan gabah di daerah masing-masing dan bersikap proaktif, salah satunya bisa dipantau melalui data Panel Bapanas atau data lain.
“Tapi intinya, Pemda khususnya di kabupaten/kota yang harus lebih peduli, karena Bapak/Ibu yang lebih tahu kondisi di daerahnya, bahkan kalau bapak ibu punya kesempatan untuk ngecek ke pasar akan lebih baik,” imbuhnya.
Per 3 Januari 2025, Edy menyampaikan harga beras medium di zona 1 berada di atas harga eceran tertinggi (HET). Di mana, harga beras medium di pasar adalah Rp13.419,17 per kilogram, sedangkan HET di zona 1 adalah Rp12.500 per kg.
Sementara itu, harga beras medium di di zona 2 adalah Rp14.401,54 per kg atau jauh di atas HET yang semestinya Rp13.100 per kg.
KSP juga menyoroti harga beras medium di zona 3 yang juga berada di atas HET yang semestinya Rp13.500 per kilogram, namun harga di pasar adalah Rp16.973,96 per kilogram.
Adapun, provinsi dengan harga beras medium tertinggi terjadi di Papua Pegunungan yang menembus Rp25.000 per kilogram. Sedangkan harga beras medium terendah terjadi di Sulawesi Barat, yakni senilai Rp12.608 per kilogram.
“Sebelumnya kami menduga bahwa kenaikan ini karena kenaikan harga gabah kering panen di tingkat petani ini tidak terlalu besar, meskipun ini lebih tinggi daripada acuan atau harga pembelian pemerintah [HPP], tetapi ini jaraknya tidak terlalu besar,” tuturnya.
Data per 3 Januari 2025 menunjukkan, harga GKP di tingkat petani adalah Rp6.460 per kilogram, sedangkan HPP adalah Rp6.000 per kilogram.
