JABAR EKSPRES – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar.
Laporan yang diajukan oleh Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar melalui surat audiensi pada 5 Februari 2025 belum mendapatkan tanggapan yang memadai dari pihak terkait.
Ketua POSNU Kota Banjar, Muhlison, menyayangkan lambatnya respons dari Kemenag dalam menindaklanjuti dugaan ini.
“Kami sudah mengajukan surat audiensi sejak 5 Februari 2025 lalu, tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami berharap pihak Kemenag Kota Banjar segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat,” ungkap Muhlison, Minggu (9/3/2025).
Dugaan pungli ini telah menarik perhatian publik dan memicu desakan dari berbagai pihak agar investigasi dilakukan secara transparan dan cepat.
BACA JUGA: Usai Dicoreng Perilaku Dugaan Pungli oleh Oknum Pegawainya, Kemenag Banjar Lakukan Ini
Hal ini penting untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Muhlison menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan akan mendesak agar dugaan ini segera ditelusuri serta diungkap secara terbuka.
“Jika memang ada praktik pungli, maka harus ada tindakan tegas,” tambahnya.
Sementara itu, masyarakat berharap Kemenag Kota Banjar segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret agar isu ini tidak berlarut-larut.
Kejelasan dari pihak terkait sangat penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.
Isu pungutan liar ini mencuat di tengah upaya pemerintah memberantas praktik korupsi. Beberapa lembaga pendidikan diniyah melaporkan adanya permintaan dana sebesar Rp300 ribu untuk pengurusan izin operasional, padahal layanan tersebut seharusnya gratis.
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), yang menghimpun lembaga-lembaga pendidikan keagamaan nonformal, diduga menerima instruksi dari oknum pegawai Kemenag Banjar untuk menghimpun sejumlah uang tersebut.
BACA JUGA: Kemenag Banjar Diduga Lakukan Pungli Izin Operasional Diniyah, Ahmad Fikri: Saya Tidak Memerintahkan Pungutan Apapun!
Kepala Kemenag Kota Banjar, H. Ahmad Fikri Firdaus, tak menampik adanya laporan ini. Saat dihubungi Jabar Ekspres, ia mengungkapkan rasa geramnya.
